[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b2be5153-c440-4455-8fd4-c785fb00b5cd","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":83,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bangka Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangka Selatan No. 7 Tahun 2015","number","7","year","2015","published_date","2015-08-28","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"7368642c-0e83-465c-97b8-edbf667ea34d","Perlindungan Hak Asasi","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan","place_of_enactment","Toboali","theme","Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PERLINDUNGAN – PEREMPUAN – ANAK – KORBAN – KEKERASAN
2015
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, LD No.7.2015/NOREG 6.7/2015
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan
ABSTRAK:	\n \n Dengan terbentuknya Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TPA) bagi korban kekerasan di Kabupaten Bangka Selatan, maka dianggap perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah yang mengatur penyelenggaraan perlindungan yang dapat memudahkan para korban dan penyelenggara perlindungan melaksanakannya. \n Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 Ayat (6) UUD 1945; UU No. 4 Tahun 1979; UU No. 7 Tahun 1984; UU No. 5 Tahun 1998; UU No. 23 Tahun 2002; UU No. 5 Tahun 2003; UU No. 23 Tahun 2004; UU No. 13 Tahun 2006; UU No. 21 Tahun 2007; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; dan PP No. 4 Tahun 2006. \n Dalam Peraturan ini diatur tentang: Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang bertujuan memberikan perlindungan dan pelayanan yang meliputi aspek pencegahan, pelayanan dan pendampingan, rehabilitasi, reunifikasi dan pemberdayaan. Dalam Perda ini diatur mengenai hak-hak korban, tugas dan kewajiban pemerintah daerah, serta peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak. Pemerintah Daerah membentuk P2TP2A sebagai Lembaga Penyelenggara, Pencegahan dan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan secara terpadu, yang terdiri dari unsur kesehatan, penegak hukum, sosial dan pemberdayaan, pendidikan dan keagamaan, LSM, dan swasta. Penyelenggaraan perlindungan kepada korban dilaksanakan secara terpadu dalam wadah P2TP2A. Bentuk perlindungan yang diberikan kepada Korban yang diselenggarakan oleh P2TP2A berupa perlindungan medis, hukum, medico-legal (kedokteran forensic), psikologis, atau ekonomi. Penyelenggaraan perlindungan terhadap korban dilakukan dengan cuma-cuma, cepat, aman, empati, non diskriminasi, mudah dijangkau dan adanya jaminan kerahasiaan, dengan sumber dananya dibebankan pada APBD. P2TP2A wajib melaporkan secara tertulis pelaksanaan penyelenggaraan perlindungan Perempuan dan Anak korban kekerasan kepada Bupati. Setiap orang yang dengan sengaja tidak memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak sehingga menyebabkan terjadinya kekerasaan, membiarkan terjadinya kekerasan, dan/atau tidak melaporkan tidak memberikan perlindungan terhadap korban, dikarenakan sanksi sebagaimana perundang-undangan yang berlaku. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Agustus 2015. \n Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) Tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan. \n 21 hlm \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk memberikan perlindungan dan pelayanan kepada perempuan dan anak korban kekerasan di Kabupaten Bangka Selatan. Perlindungan dan pelayanan tersebut meliputi aspek pencegahan, pelayanan dan pendampingan, rehabilitasi, reunifikasi, dan pemberdayaan.

Latar Belakang dan Tujuan: Peraturan ini dibentuk karena peningkatan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Bangka Selatan, serta untuk mengoptimalkan perlindungan dan pelayanan terhadap korban. Dasar pembentukan P2TP2A sebelumnya masih menggunakan Peraturan Bupati yang belum mencantumkan mekanisme perlindungan yang memadai.

Ketentuan Substansial:

Pemerintah Daerah bertugas melakukan upaya pencegahan, penanganan, dan pemulihan korban kekerasan, termasuk pengumpulan data, sosialisasi peraturan, pendidikan anti kekerasan, serta pemantauan dan evaluasi.
Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan layanan bagi korban, mendorong kepedulian masyarakat, dan melakukan pemberdayaan masyarakat untuk pencegahan tindak kekerasan.
Masyarakat dapat berperan serta dalam pencegahan, pelaporan, dan pemberian bantuan kepada korban.
Pemerintah Daerah membentuk Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) sebagai lembaga penyelenggara perlindungan secara terpadu, yang terdiri dari unsur kesehatan, penegak hukum, sosial, pendidikan, LSM, dan swasta.
Penyelenggaraan perlindungan dilaksanakan secara terpadu melalui P2TP2A, yang dapat bermitra dengan lembaga sosial kemasyarakatan.
Korban berhak mendapat perlindungan medis, hukum, medico-legal, psikologis, dan ekonomi.
Sumber dana penyelenggaraan perlindungan dibebankan pada APBD, serta dapat berasal dari sumber lain yang sah.
P2TP2A wajib melaporkan pelaksanaan penyelenggaraan perlindungan kepada Bupati secara berkala.

","transitional_provisions","sanctions","1. Setiap orang yang dengan sengaja tidak memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak sehingga menyebabkan terjadinya kekerasaan, membiarkan terjadinya kekerasan, dan/atau tidak melaporkan tidak memberikan perlindungan terhadap korban, dikarenakan sanksi sebagaimana perundang-undangan yang berlaku.\n2. Pengelola P2TP2A yang melaksanakan tugas pelayanan, apabila melanggar prinsip-prinsip pelayanan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan mekanisme internal P2TP2A.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF SOUTH BANGKA
BANGKA BELITUNG ISLANDS PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF SOUTH BANGKA REGENCY
NUMBER 7 OF 2015
CONCERNING
THE ORGANIZATION OF PROTECTION
OF WOMEN AND CHILDREN VICTIMS OF VIOLENCE

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF SOUTH BANGKA,

\n\n \n \n

Considering:

that the number of violence against women and children in South Bangka has increased. Meanwhile, protection and services for victims have been carried out but are still not optimal;
that the Integrated Service Center for the Protection of Women and Children (P2TP2A) has been established in South Bangka Regency for victims of violence, but the basis for its establishment still uses a Regent Regulation which does not include the mechanism or organization of protection that can facilitate victims and protection organizers to carry it out;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b2be5153-c440-4455-8fd4-c785fb00b5cd","actionData","errors"]