[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b2b39267-52df-4297-958c-dea6bea5cf37","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":88,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Katingan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Katingan No. 2 Tahun 2016","number","2","year","2016","published_date","2016-04-27","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"6dae769c-3e39-47e7-8eb0-7359ca54dd11","Pemerintahan Desa","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Katingan","place_of_enactment","Kasongan","theme","Badan Permusyawaratan Desa","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

DESA
2016
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD.2016/No.58
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Badan Permusyawaratan Desa
ABSTRAK:	\n \n Bahwa kebijakan Otonomi Daerah yang seluas-luasnya memberikan kewenangan penuh kepada Kabupaten Katingan untuk mengatur urusan rumah tangga sendiri dan untuk melaksanakan ketentuan pasal 72 sampai dengan pasal 80 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 9 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa perlu disesuaikan. \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang–Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014. \n BAB I\r\nKETENTUAN UMUM;\r\nBAB II\r\nFUNGSI DAN KEANGGOTAAN BPD;\r\nBAB III\r\nTUGAS POKOK, FUNGSI, WEWENANG HAK DAN KEWAJIBAN BPD;\r\nBAB IV\r\nUNSUR PIMPINAN BPD;\r\nBAB V\r\nPEMILIHAN PIMPINAN BPD;\r\nBAB VI\r\nRAPAT BPD;\r\nBAB VII\r\nMASA JABATAN, PEMBERHENTIAN SEMENTARA, PEMBERHENTIAN DAN PERGANTIAN ANGGOTA DAN PIMPINAN BPD;\r\nBAB VIII\r\nLARANGAN BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA BPD;\r\nBAB IX\r\nPERESMIAN DAN TATA CARA SUMPAH/JANJI ANGGOTA BPD;\r\nBAB X\r\nINSENTIF BPD;\r\nBAB XI\r\nASPIRASI MASYARAKAT;\r\nBAB XII\r\nRAPAT DAN TATA TERTIB;\r\nBAB XIII\r\nPENYIDIKAN;\r\nBAB XIV\r\nPEMBINAAN DAN PENGAWASAN;\r\nBAB XV\r\nKETENTUAN PENUTUP \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 9 Tahun 2007 tentang Badan Perwakilan Desa, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. \n 17 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 9 Tahun 2007 tentang Badan Perwakilan Desa.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengatur tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai perwujudan demokrasi di tingkat desa. Tujuan pembentukan BPD adalah untuk mengakomodasi aspirasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa. BPD memiliki fungsi membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa, serta melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.\n\nKetentuan substansial meliputi:\n\n- **Keanggotaan BPD:** Anggota BPD merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan unsur keterwakilan wilayah, dipilih secara demokratis dengan mewajibkan keterwakilan perempuan. Anggota BPD terdiri dari ketua Rukun Warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh serta pemuka masyarakat lainnya yang dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugasnya.\n- **Persyaratan Anggota BPD:** Persyaratan menjadi anggota BPD mencakup bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memegang teguh Pancasila dan UUD 1945, berpendidikan minimal SLTP, berusia minimal 20 tahun, bukan perangkat pemerintah desa, sehat jasmani dan rohani, serta berkelakuan baik.\n- **Tugas Pokok, Fungsi, dan Wewenang BPD:** Tugas BPD meliputi menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat; mengayomi adat istiadat; menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa; dan melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. BPD berwenang menyusun tata tertib BPD, membahas rancangan peraturan desa, melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan kepala desa, mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa, membentuk panitia pemilihan kepala desa, serta menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat.\n- **Hak dan Kewajiban BPD:** BPD berhak mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, menyatakan pendapat, dan mendapatkan biaya operasional. Anggota BPD memiliki hak mengajukan usul rancangan peraturan desa, mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan/atau pendapat, memilih dan dipilih, serta memperoleh tunjangan. Kewajiban anggota BPD meliputi memegang teguh Pancasila, melaksanakan UUD 1945, menyerap aspirasi masyarakat, mendahulukan kepentingan umum, menghormati nilai-nilai sosial budaya, dan menjaga norma etika.","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF KATINGAN
CENTRAL KALIMANTAN PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF KATINGAN REGENCY
NUMBER 2 OF 2016
ON
VILLAGE REPRESENTATIVE BODY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF KATINGAN,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering :

that the policy of Regional Autonomy which is as broad as possible gives full authority to Katingan Regency to manage its own household affairs;
that in order to implement the provisions of article 72 up to article 80 of Government Regulation Number 43 of 2014 concerning Implementing Regulations of Law Number 6 of 2014 concerning Villages, the Regional Regulation of Katingan Regency Number 9 of 2007 concerning the Village Representative Body needs to be adjusted;
that based on the considerations as referred to in letters a and b above, it is necessary to stipulate it by a Regional Regulation of Katingan Regency;

In view of :

Article 18

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b2b39267-52df-4297-958c-dea6bea5cf37","actionData","errors"]