[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b2aeafa5-087e-4e88-9089-a956891b160f","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Nganjuk Nomor 9 Tahun 2018 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG DESA","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Nganjuk Nomor 9 Tahun 2018","number","9","year","2018","published_date","2018-12-31","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"6dae769c-3e39-47e7-8eb0-7359ca54dd11","Pemerintahan Desa","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Nganjuk","place_of_enactment","Nganjuk","theme","PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG DESA","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

DESA
2018
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 9, LD NOMOR 9
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG DESA
ABSTRAK:	\n \n BAHWA UNTUK MEMPERKUAT KEDUDUKAN DESA SEBAGAI KESATUAN MASYARAKAT HUKUM DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA, PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA, PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA, DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA SEHINGGA TERWUJUD DESA YANG MAJU, MANDIRI DAN SEJAHTERA TANPA KEHILANGAN JATI DIRI DIPERLUKAN PENYEMPURNAAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG DESA. \n PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG DESA (LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2016 NOMOR 2); PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK (LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2016 NOMOR 9). \n BEBERAPA KETENTUAN DALAM PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG DESA (LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2016 NOMOR 2), DIUBAH \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2018. \n KETENTUAN PASAL 1 DIUBAH; DIANTARA PASAL 3 DAN PASAL 4 DISISIPKAN 1 (SATU) PASAL YAKNI PASAL 3A; KETENTUAN PASAL 9 AYAT (2) DIUBAH; KETENTUAN PASAL 11 AYAT (1) DIUBAH; KETENTUAN PASAL 15 AYAT (1) DIUBAH, AYAT 2 DIHAPUS DAN DITAMBAH 3 (TIGA) AYAT BARU YAKNI AYAT (3), AYAT (4), DAN AYAT (5); KETENTUAN PASAL 18 AYAT (3) DIUBAH; dst \n PERATURAN BUPATI SEBAGAI PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH INI HARUS SUDAH DITETAPKAN PALING LAMBAT 1(SATU) TAHUN TERHITUNG SEJAK PERATURAN DAERAH INI DIUNDANGKAN \n 39 HALAMAN \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 2)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa. Perubahan tersebut mencakup:\n\n - **Definisi:** Perubahan dan penambahan definisi terkait Desa, Pemerintah Desa, BPD, BUM Desa, dan istilah lainnya untuk memperjelas makna dalam konteks peraturan.\n - **Kewenangan Desa:** Penambahan pasal yang mengatur penyusunan dan penetapan daftar kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul melalui Peraturan Bupati setelah dikonsultasikan dengan Gubernur.\n - **Pembinaan Kewenangan Desa:** Pemerintah Kabupaten melaksanakan pembinaan penyelenggaraan kewenangan Desa agar efektif dan efisien oleh seluruh PD sesuai bidang tugas yang berhubungan dengan jenis kewenangannya.\n - **Pemerintah Desa:** Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa dan dibantu oleh Perangkat Desa yang terdiri atas Sekretariat Desa, Pelaksana Kewilayahan, dan Pelaksana Teknis.\n - **Sekretariat dan Seksi Desa:** Jumlah staf sekretariat dan seksi ditentukan berdasarkan tingkat perkembangan Desa (Swasembada, Swakarya, dan Swadaya).\n - **Sanksi Administratif:** Kepala Desa dan Perangkat Desa yang tidak melaksanakan kewajiban atau melanggar larangan dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis oleh Camat atas nama Bupati.\n - **Pemilihan Kepala Desa:** Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara bergelombang paling banyak 3 (tiga) gelombang secara serentak dalam jangka waktu 6 (enam) tahun. Tahapan pemilihan meliputi persiapan, pencalonan, pemungutan suara, dan penetapan.\n - **Larangan Money Politik:** Penambahan pasal yang melarang calon kepala desa melakukan money politik.\n - **Pemberhentian Kepala Desa:** Pengaturan mengenai pemberhentian Calon Kepala Desa Terpilih, Kepala Desa dan Penjabat Kepala Desa.\n - **Perangkat Desa:** Persyaratan pengangkatan Perangkat Desa, mekanisme pengisian jabatan Perangkat Desa yang kosong, dan larangan melakukan money politik bagi calon perangkat desa.\n - **BPD:** Persyaratan calon anggota BPD, proses pengisian keanggotaan BPD, dan penggantian anggota BPD yang berhenti antar waktu.\n - **Lembaga Kemasyarakatan Desa:** Pembentukan lembaga kemasyarakatan Desa diatur dengan Peraturan Desa.\n - **Ketentuan Penyidikan dan Pidana:** Penambahan bab mengenai ketentuan penyidikan tindak pidana oleh PPNS Daerah dan ketentuan pidana bagi calon Kepala Desa dan Calon Perangkat Desa yang melanggar larangan money politik.\n - **Penghargaan Purna Tugas:** Kepala Desa dan Perangkat Desa yang purna tugas diberikan penghargaan purna tugas yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.","transitional_provisions","1. Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.\n2. Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.","sanctions","1. Calon Kepala Desa dan Calon Perangkat Desa yang melanggar ketentuan Pasal 43A dan Pasal 65A dikenakan sanksi pidana kurangan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).\n2. Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

REGIONAL REGULATION OF NGANJUK REGENCY
NUMBER 9 OF 2018
on
AMENDMENT OF REGIONAL REGULATION OF NGANJUK REGENCY
NUMBER 1 OF 2016 ON VILLAGES

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

BUPATI NGANJUK,

\n\n \n \n

Considering / Whereas :

that in order to further strengthen the position of the Village as a legal community unit in the implementation of Village governance, the implementation of Village development, the development of Village community, and the empowerment of Village communities so that a developed, independent and prosperous Village is realized without having to lose its identity, it is necessary to improve Nganjuk Regency Regional Regulation Number 1 of 2016 concerning Villages in accordance with laws and regulations and policies on Villages established by the Government after the enactment of the Regional Regulation, by stipulating a Regional Regulation on

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b2aeafa5-087e-4e88-9089-a956891b160f","actionData","errors"]