[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b2a7e89f-173d-44d5-a742-eb3c87c74117","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":88,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sukamara Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pertanggunggjawaban APBD Tahun Anggaran 2013","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sukamara No. 7 Tahun 2014","number","7","year","2014","published_date","2014-09-12","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"e91cd4ab-5b65-4518-bb06-9f250e3c12b7","Anggaran Belanja Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Sukamara","place_of_enactment","Sukamara","theme","Pertanggunggjawaban APBD Tahun Anggaran 2013","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

apbd
2014
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, LD.2014/7
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pertanggunggjawaban APBD Tahun Anggaran 2013
ABSTRAK:	\n \n bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 184 \r\nayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang\r\nPemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali\r\ndiubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun\r\n2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang \r\nNomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Kepala\r\nDaerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang\r\nPertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan \r\ndan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat \r\nDaerah (DPRD) berupa laporan keuangan yang telah \r\ndiperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6\r\n(enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir. \n Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012; Peraturn Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 04 Tahun \r\n2009; Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 17 Tahun\r\n2012; Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 3 Tahun\r\n2013. \n Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat:\r\na. Laporan Realisasi Anggaran;\r\nb. Neraca;\r\nc. Laporan Arus Kas; dan\r\nd. Catatan Atas Laporan Keuangan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 12 September 2014. \n 7 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 17 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013\n2. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengatur tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sukamara Tahun Anggaran 2013. Laporan keuangan yang menjadi dasar pertanggungjawaban meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Laporan Realisasi Anggaran menunjukkan pendapatan sebesar Rp.536.060.782.405,22 dan belanja sebesar Rp.519.315.845.534,44, menghasilkan surplus sebesar Rp. 16.744.936.870,78. Pembiayaan terdiri dari penerimaan sebesar Rp. 75.501.385.909,26 dan pengeluaran sebesar Rp. 12.750.000.000,00, menghasilkan surplus sebesar Rp. 62.751.385.909,26. Neraca per 31 Desember 2013 mencatat jumlah aset sebesar Rp. 1.893.113.657.705,36, jumlah kewajiban sebesar Rp. 57.078.045,00, dan jumlah ekuitas dana sebesar Rp. 1.893.054.429.660,36. Laporan Arus Kas mencatat saldo kas akhir per 31 Desember 2013 sebesar Rp. 79.553.400.825,04. Catatan atas laporan keuangan memberikan informasi kuantitatif dan kualitatif atas pos-pos laporan keuangan. Lampiran peraturan daerah ini berisi rincian lebih lanjut dari laporan-laporan keuangan tersebut.","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF SUKAMARA
CENTRAL KALIMANTAN PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF SUKAMARA REGENCY
NUMBER 7 YEAR 2014
CONCERNING
ACCOUNTABILITY FOR THE IMPLEMENTATION OF
REGIONAL REVENUE AND EXPENDITURE BUDGET
OF SUKAMARA REGENCY FOR FISCAL YEAR 2013

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF SUKAMARA

\n\n \n \n

Considering:

that in order to implement the provisions of Article 184
paragraph (1) of Law Number 32 of 2004 concerning
Regional Government as amended several times
most recently by Law Number 12 of 2008 concerning
the Second Amendment to Law
Number 32 of 2004 concerning Regional Government, the Head of
Region submits a Draft Regional Regulation concerning
Accountability for the Implementation of the Revenue Budget
and Regional Expenditure to the Regional People's Representative
Council (DPRD) in the form of financial reports that have been
audited by the Audit Board no later than 6
(six) months after the end of the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b2a7e89f-173d-44d5-a742-eb3c87c74117","actionData","errors"]