[{"_1":2,"_100":-5,"_101":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b2a381e4-6984-4fc4-9a42-623bca6693da","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_96":97,"_98":99},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":-5,"_44":-5,"_45":46,"_47":-5,"_48":49,"_50":51,"_57":58,"_59":60,"_64":65,"_69":70,"_71":-5,"_72":-5,"_73":-5,"_74":-5,"_75":-5,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":77,"_82":77,"_83":-5,"_84":-5,"_85":-5,"_86":-5,"_87":-5,"_88":-5,"_89":-5,"_90":-5,"_91":-5,"_92":-5,"_93":-5,"_94":95},"title","Surat Edaran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 11 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pelaksanaan Tugas Kedinasan berupa Kerja dari Kantor dan Kerja dari Rumah di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah","short_title","Surat Edaran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 11 Tahun 2026","number","year","published_date","2026-04-02","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_52":49,"_53":54,"_55":56},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","ca98395e-0cd7-4562-9e5a-a7b21c442c5d","type",{"_52":58,"_53":61,"_62":63},"Surat Edaran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah","short_name","SE Mendikdasmen","subjects",[66],{"_52":67,"_53":68,"_55":-5},"11223620-0ed2-4d39-afcc-7656055ef432","Aparatur Sipil Negara","tags",[],"location","place_of_enactment","theme","subject_matter","abstract","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Surat Edaran ini diterbitkan sebagai pedoman bagi pimpinan unit kerja di lingkungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dalam menyesuaikan pelaksanaan tugas kedinasan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN). Kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih efisien, efektif, adaptif, fleksibel, responsif, dan berbasis digital, dengan tetap memastikan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan serta kualitas pelayanan publik.

Ketentuan substansial dalam kebijakan ini mengatur mengenai pola kerja yang terdiri dari Kerja dari Kantor (KDK) dan Kerja dari Rumah (KDR). Pegawai ASN diwajibkan melaksanakan KDK pada hari Senin hingga Kamis, sementara hari Jumat ditetapkan sebagai hari pelaksanaan KDR. Dalam pelaksanaan KDR, pegawai wajib melakukan rekam kehadiran secara daring, menyampaikan laporan hasil kerja harian, tetap responsif terhadap komunikasi kedinasan, serta bersedia hadir ke kantor sewaktu-waktu jika diperlukan oleh pimpinan. Selain itu, baik dalam KDK maupun KDR, seluruh pegawai wajib mematuhi jam kerja, menggunakan sistem aplikasi resmi kementerian, serta menjaga disiplin dan integritas. Pimpinan unit kerja bertanggung jawab penuh untuk memastikan bahwa penyesuaian pola kerja ini tidak menurunkan produktivitas pegawai maupun kualitas pelayanan publik.

","transitional_provisions","sanctions","revokes","revoked_by","partially_revokes","partially_revoked_by","amends","amended_by","partially_amends","partially_amended_by","establishes","established_by","constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","

CIRCULAR LETTER OF THE MINISTER OF PRIMARY AND SECONDARY EDUCATION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 11 OF 2026
REGARDING
ADJUSTMENT TO THE IMPLEMENTATION OF OFFICIAL DUTIES IN THE FORM OF WORK FROM OFFICE AND WORK FROM HOME AT THE MINISTRY OF PRIMARY AND SECONDARY EDUCATION

To: 1. Leaders of Main Units; 2. Head of Bureau / Head of Center; 3. Secretary of Main Unit / Director / Inspector; and 4. Head of Technical Implementation Unit within the Ministry of Primary and Secondary Education.

I. Background. In order to follow up on

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b2a381e4-6984-4fc4-9a42-623bca6693da","actionData","errors"]