[{"_1":2,"_126":-5,"_127":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b2a2a0c1-f1d6-497e-b0e3-dca8da5bd4eb","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_122":123,"_124":125},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":-5,"_89":90,"_91":92,"_93":92,"_94":95,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":118,"_119":-5,"_120":121},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Wonosobo Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Wonosobo Nomor 5 Tahun 2008","number","5","year","2008","published_date","2008-02-13","effective_date","2008-05-12","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[69,72],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"03341483-c4b0-4606-acbe-c9cd2234aa93","Statuta Kelembagaan",{"_55":73,"_56":74,"_58":-5},"6dae769c-3e39-47e7-8eb0-7359ca54dd11","Pemerintahan Desa","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Wonosobo","place_of_enactment","Wonosobo","theme","Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

lembaga kemasyarakatan-desa
2008
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD Tahun 2008 No.14/TLD No.14
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa untuk mendorong peran aktif masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pemerintah Desa dibantu oleh Lembaga Kemasyarakatan Desa;\r\nb. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa maka perlu mengatur ketentuan-ketentuan mengenai Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa \n Dasar Hukum dari Peraturan Daerah ini adalah : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005;Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 9 Tahun 2006;Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2 Tahun 2008 \n Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : lembaga kemasyarakatan desa \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Mei 2008. \n Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2000 Nomor 13) dicabut dan dinyataan tidak berlaku \n 11 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2000 Nomor 13).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 5 Tahun 2008 mengatur tentang pembentukan lembaga kemasyarakatan desa. Latar belakang pembentukan peraturan ini adalah untuk mendorong peran aktif masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, di mana pemerintah desa dibantu oleh lembaga kemasyarakatan desa. Tujuan pembentukan lembaga kemasyarakatan desa adalah untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta membantu melaksanakan tugas-tugas pemerintah desa.

Peraturan ini mengatur jenis-jenis lembaga kemasyarakatan desa, yang terdiri dari Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), Tim Penggerak PKK Desa, RT dan/atau RW, Karang Taruna, dan lembaga kemasyarakatan lainnya. Setiap lembaga memiliki tugas dan fungsi masing-masing dalam membantu pemerintah desa. LPMD bertugas membantu pemerintah desa dalam bidang pembangunan, TP PKK Desa bertugas membantu pemerintah desa dalam pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga, RT/RW bertugas membantu pemerintah desa dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, dan Karang Taruna bertugas menanggulangi berbagai masalah kesejahteraan sosial terutama yang dihadapi generasi muda.

Lembaga kemasyarakatan desa memiliki kewajiban untuk memegang teguh Pancasila dan UUD 1945, menjalin kemitraan, menaati peraturan perundang-undangan, menjaga norma masyarakat, dan membantu pemerintah desa dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Pendanaan lembaga kemasyarakatan desa dapat bersumber dari swadaya masyarakat, APBDes, APBD Kabupaten/Provinsi, bantuan pemerintah, dan bantuan lain yang sah.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[96],{"_97":98,"_99":100},"text","Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa","link","","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY
WONOSOBO REGENCY GOVERNMENT
WONOSOBO REGENCY REGULATION
NUMBER 5 OF 2008
CONCERNING
FORMATION OF VILLAGE COMMUNITY INSTITUTIONS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF WONOSOBO,

Considering:

that to encourage the active role of the community in the implementation of Village Government, the Village Government is assisted by Village Community Institutions;
that to implement the provisions as referred to in Article 97 of Government Regulation Number 72 of 2005 concerning Villages, it is necessary to regulate the provisions regarding the Formation of Village Community Institutions;
that based on the considerations in letters a and b above, it is necessary to form a Regional Regulation regarding the Formation of Village Community Institutions;

In View of:

Law Number 13 of 1950 concerning the Establishment of Regency Regions within the Province of Central Java;
Law Number 10 of 2004 concerning the Formation of Laws and

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b2a2a0c1-f1d6-497e-b0e3-dca8da5bd4eb","actionData","errors"]