[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b2a246cf-110b-42f7-ba44-f9cb3e29f771","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":83,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bangka Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pelayanan Ketenagakerjaan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangka No. 16 Tahun 2013","number","16","year","2013","published_date","2013-12-31","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"d109dd82-2088-4820-8eed-a31bab114acd","Hubungan Ketenagakerjaan","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Bangka","place_of_enactment","Sungailiat","theme","Pelayanan Ketenagakerjaan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

pelayanan-ketenagakerjaan
2013
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 16, LD No.16 Seri D 2013
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pelayanan Ketenagakerjaan
ABSTRAK:	\n \n Perencanaan, pelatihan dan produktivitas, penempatan, pembinaan dan perlindungan tenaga kerja di Kabupaten Bangka merupakan langkah strategis dalam menanggulangi masalah ketenagakerjaan sekaligus merupakan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bangka;\r\nDalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diperlukan mekanisme perencanaan, pelatihan dan produktivitas, penempatan,\r\npembinaan dan perlindungan tenaga kerja, sehingga pelayanan kepada masyarakat lebih cepat dan tepat;\r\nDalam rangka tertib pelayanan administrasi ketenagakerjaan di Kabupaten Bangka, diperlukan adanya regulasi agar penyelenggaraan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan dapat berhasil guna dan berdaya guna. \n Dasar hukum peraturan ini adalah UU No. 28 Thn 1959; UU No. 3 Thn 1951; UU No. 1 Thn 1970; UU No. 7 Thn 1981; UU No. 8 Thn 1981; UU No. 3 Thn 1992; UU No. 4 Thn 1997; UU No. 21 Thn 2000; UU No. 27 Thn 2000; UU No. 13 Thn 2003; UU No. 2 Thn 2004; UU No. 32 Thn 2004; UU No. 40 Thn 2004; UU No. 39 Thn 2004; UU No. 12 Thn 2011; PP No. 21 Thn 1954; PP No. 8 Thn 1981; PP No. 71 Thn 1991; PP No. 14 Thn 1993; PP No. 8 Thn 2005; PP No. 38 Thn 2007; Perda Kab. Bangka No. 2 Thn 2008. \n Dalam peraturan ini diatur tentang Pelayanan Ketenagakerjaan; Asas, Tujuan dan Sasaran; Pembinaan dan Pengawasan; Penyidikan; Sanksi Administrasif; Ketentuan Pidana. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n 54 hlm \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pelayanan Ketenagakerjaan ini bertujuan untuk mewujudkan perencanaan tenaga kerja yang terpadu, mengimplementasikan sistem latihan kerja nasional, meningkatkan produktivitas daerah, serta menyediakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara efektif baik di dalam maupun di luar negeri. Peraturan ini juga bertujuan untuk meningkatkan perlindungan tenaga kerja dan menjamin kesejahteraan serta jaminan sosial bagi tenaga kerja dan keluarganya, yang diarahkan pada peningkatan produktivitas tenaga kerja.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup berbagai jenis pelayanan ketenagakerjaan seperti pelatihan tenaga kerja, pemberian izin lembaga pelatihan kerja swasta, akreditasi dan sertifikasi lembaga pelatihan, legalisasi sertifikat uji keterampilan, pemasaran program hasil produksi, informasi pelatihan, pemagangan, dan produktivitas kerja. Selain itu, diatur pula mengenai penempatan tenaga kerja, informasi lowongan kerja, pendaftaran pencari kerja, penyaluran tenaga kerja, pemberian izin Bursa Kerja Khusus (BKK), perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA), pembinaan Tenaga Kerja Indonesia (TKI), pemberian rekomendasi izin pendirian Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS), pemberian izin penampungan calon TKI, pemberian izin perwakilan daerah/kantor cabang, pengesahan peraturan perusahaan, pendaftaran perjanjian kerja bersama, pengeluaran bukti pelaporan jenis pekerjaan penunjang yang akan diserahkan melalui pemborongan pekerjaan, penerbitan bukti pendaftaran perjanjian pemborongan pekerjaan, pendaftaran perjanjian penyediaan jasa pekerja/buruh, pencatatan perjanjian kerja penyediaan jasa pekerja/buruh, pencatatan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT), pencatatan serikat pekerja/serikat buruh, pencatatan lembaga kerjasama bipartit, pelayanan penyelesaian perselisihan hubungan industrial (PHI), pengawasan norma ketenagakerjaan, pengawasan norma keselamatan dan kesehatan kerja, pelayanan wajib lapor ketenagakerjaan di perusahaan, pelayanan wajib lapor pemindahan atau penutupan perusahaan, pelayanan wajib lapor konstruksi di tempat kerja, serta berbagai pelayanan terkait akte izin boiler dan pesawat uap, pengesahan pemakaian pesawat tenaga dan produksi, pesawat angkat dan angkut, bejana bertekanan, sertifikasi atau pengesahan penggunaan instalasi penyalur petir, pengesahan penggunaan instalasi listrik, izin pemakaian lift, akte pengesahan instalasi pemadam kebakaran otomatik, pengesahan pemakaian perancah, penerbitan kartu legitimasi petugas P3K, pengesahan pembentukan P2K3, pengesahan pembentukan unit penanggulangan kebakaran, pengesahan penyelenggaraan pelayanan kesehatan kerja, pengesahan pembentukan unit K3 konstruksi, penerbitan rekomendasi K3 penggunaan pestisida, dan penerbitan rekomendasi K3 bagi perusahaan catering.

Peraturan ini juga mengatur hak dan kewajiban subjek hukum, termasuk kewajiban perizinan, pendaftaran, persetujuan, pelaporan, atau notifikasi. Persyaratan khusus bagi badan hukum seperti kewajiban mengakomodir tenaga kerja penyandang cacat juga diatur dalam peraturan ini.

","transitional_provisions","sanctions","1. Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat mengenakan sanksi administratif berupa teguran, peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha, pembatalan persetujuan, pembatalan pendaftaran, penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi, atau pencabutan izin.\n2. Pelanggaran terhadap ketentuan tertentu dapat dikenakan sanksi administratif pencabutan nomor bukti pencatatan serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh.\n3. Pengusaha atau pengurus yang tidak memenuhi kewajiban tertentu dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah).","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF BANGKA

COPY

REGIONAL REGULATION OF BANGKA REGENCY
NUMBER 16 OF 2013
ABOUT
LABOR SERVICES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF BANGKA,

\n\n \n \n

Considering:

that planning, training and productivity, placement, development and protection of the labor in Bangka Regency is a strategic step in overcoming labor problems as well as an effort to improve the welfare of the people of Bangka Regency;
that in implementing the provisions as referred to in letter a, a mechanism for planning, training and productivity, placement, development and protection of the labor is needed, so that services to the community are faster and more precise;
that in order to orderly administration of labor in Bangka Regency, regulations are needed so that the implementation of government in the field of ketenagakerjaan can be successful and efficient;
that based on the considerations as

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b2a246cf-110b-42f7-ba44-f9cb3e29f771","actionData","errors"]