[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b2a09b18-29a1-4783-bd25-3f8bc0e61aa4","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":88,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sukamara Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penataan Desa","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sukamara Nomor 3 Tahun 2021","number","3","year","2021","published_date","2021-12-31","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"6dae769c-3e39-47e7-8eb0-7359ca54dd11","Pemerintahan Desa","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Sukamara","place_of_enactment","Sukamara","theme","Penataan Desa","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Penataan Desa
2021
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD.2021/No.3
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penataan Desa
ABSTRAK:	\n \n bahwa penataan Desa bertujuan untuk mewujudkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas pelayanan publik serta meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan Desa dan daya saing Desa; \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;\r\nUndang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah;\r\nUndang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;\r\nUndang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;\r\nUndang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;\r\nPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa. \n 1. Ketentuan Umum;\r\n2. Kewenangan, Tujuan dan Jenis Penataan Desa;\r\n3. Pembentukan Desa;\r\n4. Penghapusan Desa;\r\n5. Penggabungan Desa;\r\n6. Perubahan Status Desa;\r\n7. Pendanaan;\r\n8. Pengaturan Pemerintahan; dan\r\n9. Ketentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2021. \n 25 \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 11 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2007 Nomor 3 Seri D).\n2. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 4).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang penataan desa di Kabupaten Sukamara. Penataan desa bertujuan untuk mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa, mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas pelayanan publik, serta meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan desa dan daya saing desa. Jenis penataan desa meliputi pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan perubahan status desa.

\n\n

Pembentukan Desa: Pembentukan desa dapat berupa pemekaran, penggabungan bagian desa, atau penggabungan beberapa desa menjadi satu desa baru. Pembentukan desa melalui pemekaran atau penggabungan bagian desa dilaksanakan melalui desa persiapan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Syarat pembentukan desa meliputi batas usia desa induk, jumlah penduduk, wilayah kerja, sosial budaya, potensi sumber daya, batas wilayah, sarana dan prasarana, ketersediaan dana operasional, dan cakupan wilayah desa.

\n\n

Penghapusan Desa: Penghapusan desa dilakukan dalam hal terdapat kepentingan program nasional yang strategis atau karena bencana alam dan menjadi wewenang Pemerintah Pusat. Pemerintah Daerah dapat mengusulkan penghapusan desa kepada Menteri Dalam Negeri.

\n\n

Penggabungan Desa: Pemerintah Daerah dapat memprakarsai penggabungan beberapa desa menjadi satu desa baru tanpa melalui desa persiapan. Desa hasil penggabungan harus memenuhi persyaratan yang sama dengan pembentukan desa.

\n\n

Perubahan Status Desa: Perubahan status desa dapat berupa perubahan dari desa menjadi kelurahan atau sebaliknya. Perubahan status desa menjadi kelurahan dilakukan berdasarkan prakarsa Pemerintah Desa bersama BPD dengan memperhatikan pendapat masyarakat dan harus memenuhi persyaratan tertentu. Perubahan status kelurahan menjadi desa hanya dapat dilakukan bagi kelurahan yang kehidupan masyarakatnya masih bersifat perdesaan.

\n\n

Pendanaan kegiatan penataan desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY
REGENT OF SUKAMARA
THE PROVINCE OF CENTRAL KALIMANTAN

REGIONAL REGULATION OF SUKAMARA REGENCY
NUMBER 3 OF 2021
ON
VILLAGE ARRANGEMENT

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF SUKAMARA,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering :

that village arrangement aims to realize the effectiveness of village government administration, accelerate the improvement of village community welfare and the quality of public services, and improve the quality of village governance and village competitiveness;
that based on the provisions of Article 3 of the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 1 of 2017 on Village Arrangement, it is stated that village arrangement is stipulated by Regional Regulation;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to stipulate a Regional Regulation on Village Arrangement;

Bearing in Mind :

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b2a09b18-29a1-4783-bd25-3f8bc0e61aa4","actionData","errors"]