[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b29e96e3-d21d-43b4-878c-a58bddfd6310","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":88,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Pekalongan Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kota pekalongan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Terminal","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pekalongan Nomor 19 Tahun 2017","number","19","year","2017","published_date","2017-12-28","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kota Pekalongan","place_of_enactment","Pekalongan","theme","Pencabutan Peraturan Daerah Kota pekalongan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Terminal","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

retribusi_terminaL
2017
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 19, LD No.19/2017, No Reg Perda 19/2017
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pencabutan Peraturan Daerah Kota pekalongan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Terminal
ABSTRAK:	\n \n bahwa berdasarkan Undang – Undang Nomor 23\r\nTahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada\r\nbidang perhubungan, pengelolaan terminal\r\npenumpang dibagi menjadi 3 (tiga) tipe berdasarkan\r\nkewenangannya yaitu: tipe A menjadi kewenangan\r\nPemerintah Pusat, tipe B menjadi kewenangan\r\nPemerintah Provinsi, dan tipe C menjadi\r\nkewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota;\r\nbahwa terminal di Kota Pekalongan termasuk\r\nterminal penumpang tipe A, sehingga berdasarkan\r\nkewenangannya pengelolaan terminal penumpang di\r\nKota Pekalongan menjadi kewenangan Pemerintah\r\nPusat. \n Dasar Hukum penetapan peraturan daerah ini adalah:\r\n1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 1945;\r\n2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang\r\nPembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam\r\nLingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah,\r\nDjawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta,\r\nsebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang\r\nNomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-\r\nUndang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang\r\nPembentukan Kota-kota Besar dan Kota-Kota Ketjil\r\ndi Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nTahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Nomor 551);\r\n3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang\r\nPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),\r\nsebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir\r\ndengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015\r\ntentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang\r\nNomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan\r\nDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nTahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Nomor 5679);\r\n4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988\r\ntentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya\r\nDaerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah\r\nTingkat II Pekalongan, dan Kabupaten Daerah\r\nTingkat II Batang (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381) \n Materi yang termuat di dalam Peraturan Daerah ini adalah:\r\nMenetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN\r\nPERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN NOMOR 9\r\nTAHUN 2010 TENTANG PENYELENGGARAAN DAN\r\nRETRIBUSI TERMINAL. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2017. \n Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2010 tentang\r\nPenyelenggaraan dan Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kota\r\nPekalongan Tahun 2010 Nomor 5), dicabut dan dinyatakan tidak\r\nberlaku. \n 2 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2010 Nomor 5).","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kota Pekalongan ini mencabut Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Terminal. Latar belakang pencabutan ini adalah perubahan kewenangan pengelolaan terminal penumpang berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Terminal penumpang dibagi menjadi tiga tipe berdasarkan kewenangannya: tipe A menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, tipe B menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi, dan tipe C menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota. Terminal di Kota Pekalongan termasuk tipe A, sehingga pengelolaannya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Dengan demikian, Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2010 yang mengatur penyelenggaraan dan retribusi terminal dicabut karena tidak sesuai dengan perubahan kewenangan tersebut.","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MAYOR OF PEKALONGAN
CENTRAL JAVA PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF PEKALONGAN CITY
NUMBER 19 OF 2017

ABOUT

REVOCATION OF
REGIONAL REGULATION OF PEKALONGAN CITY NUMBER 9 OF 2010
CONCERNING THE ORGANIZATION AND RETRIBUTION OF BUS STATION

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b29e96e3-d21d-43b4-878c-a58bddfd6310","actionData","errors"]