[{"_1":2,"_120":-5,"_121":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b29d86f5-12b7-4aed-be59-b9ac2dad5dda","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_116":117,"_118":119},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":86,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":-5,"_114":115},"title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sulawesi Barat Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sulawesi Barat No. 1 Tahun 2017","number","1","year","2017","published_date","2017-06-22","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"10e70ff8-158d-4e9e-849e-554938c706d9","Pelayanan Kesehatan",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"7368642c-0e83-465c-97b8-edbf667ea34d","Perlindungan Hak Asasi","tags",[],"location","Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat","place_of_enactment","Mamuju","theme","Kawasan Tanpa Rokok","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

KAWASAn TANPA ROKOK
2017
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2017/No 1 TLD No 80
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Kawasan Tanpa Rokok
ABSTRAK:	\n \n bahwa rokok mengandung zat psikoaktif membahayakan yang dapat menimbulkan adiksi serta menurunkan derajat kesehatan manusia, bahwa asap rokok tidak hanya membahayakan kesehatan perokok aktif tetapi juga menimbulkan pencemaran udara yang membahayakan kesehatan orang lain, sehingga untuk melindungi masyarakat terhadap penyakit yang dapat menurunkan kualitas hidup akibat penggunaan rokok, perlu mengatur kawasan tanpa rokok, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok. \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014, Undang-undang Nomor 26 Tahun 2004, Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009, Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999, Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 2 Tahun 2011. \n Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: 1) Asas, Tujuan, dan Prinsip; 2) Kawasan Tanpa Rokok; 3) Bentuk Penyelenggaraan; 4) Kewajiban dan Larangan; 5) Peran Serta Masyarakat; 6) Bentuk Pembinaan, Pengawasan, dan Koordinasi; 7) Pembentukan Satuan Tugas Penegak Kawasan Tanpa Rokok; 8) Penghargaan; 9) Sanksi Administratif; 10) Penyidikan; 10) Sanksi Pidana. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Juni 2017. \n 17 halaman, Penjelasan 5 halaman. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) bertujuan untuk melindungi kesehatan masyarakat dari bahaya rokok, membudayakan hidup sehat, dan menekan angka perokok pemula. KTR meliputi fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, fasilitas olahraga, angkutan umum, tempat kerja, dan tempat umum. Pada tempat kerja dan tempat umum, disediakan tempat khusus merokok berupa ruang terbuka yang berhubungan langsung dengan udara luar.

Pemerintah Daerah dan Kabupaten/Kota mendorong promosi dan pencegahan bahaya asap rokok secara terkoordinasi. Pengendalian iklan produk tembakau dilakukan dengan mencantumkan peringatan kesehatan, penandaan usia, dan pembatasan penempatan iklan. Pemerintah Daerah menyelenggarakan iklan layanan masyarakat tentang bahaya rokok.

Penyelenggaraan kewenangan daerah meliputi penerapan dan pengendalian fungsi KTR di fasilitas pelayanan kesehatan, tempat belajar, tempat bermain anak, tempat ibadah, fasilitas olahraga tertutup, angkutan umum lintas kabupaten/kota, kendaraan dinas, tempat kerja, bandar udara, pelabuhan laut milik provinsi, dan tempat lain yang menjadi kewenangan provinsi. Pimpinan atau penanggung jawab KTR wajib melakukan pengawasan internal, melarang merokok, menyingkirkan asbak, memasang tanda larangan merokok, dan menyediakan tempat merokok di fasilitas olahraga, tempat kerja, dan tempat lain yang ditetapkan.

Masyarakat berperan serta aktif dalam mewujudkan KTR melalui pengawasan, bimbingan, penyuluhan, dan penyebarluasan informasi dampak rokok bagi kesehatan. Pembinaan KTR dilaksanakan oleh OPD terkait dan dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah. Pengawasan KTR dilakukan oleh OPD bersama masyarakat dan dilaporkan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

","transitional_provisions","sanctions","1. Pelanggar Pasal 23 ayat (1) (merokok di KTR) dapat dipidana kurungan maksimal 3 hari dan/atau denda maksimal Rp. 50.000.\n2. Pelanggar Pasal 23 ayat (2) (promosi, iklan, jual/beli rokok di KTR) dapat dipidana kurungan maksimal 7 hari dan/atau denda maksimal Rp. 5.000.000.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY

GOVERNOR OF WEST SULAWESI
REGIONAL REGULATION OF THE PROVINCE OF WEST SULAWESI
NUMBER 1 OF 2017
on
SMOKE-FREE AREA

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

GOVERNOR OF WEST SULAWESI,

Considering / Whereas :

that cigarettes contain dangerous psychoactive substances that can cause addiction and reduce the degree of human health;
that cigarette smoke not only endangers the health of active smokers but also causes air pollution that endangers the health of others, so to protect the public against diseases that can reduce the quality of life due to cigarette use, it is necessary to regulate smoke-free areas;
that based on the provisions of Article 115 paragraph (2) of Law Number 36 Year 2009 on Health, and the Regional Government is obliged to establish smoke-free areas in its territory;
that based on the provisions of Article 52 of Government Regulation Number 109 Year 2012 on the Security of Materials Containing Addictive

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b29d86f5-12b7-4aed-be59-b9ac2dad5dda","actionData","errors"]