[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b29188f6-22d4-4562-a7ce-50a7d4ccd823","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Mempawah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Bangunan Gedung","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Mempawah No. 7 Tahun 2016","number","7","year","2016","published_date","2016-11-17","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"f79a5511-d11e-4751-9dce-a00910dd74ab","Konstruksi & Infrastruktur","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Mempawah","place_of_enactment","Mempawah","theme","Bangunan Gedung","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

BANGUNAN GEDUNG
2016
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, LD.2016/NO.7, TLD NO.7, LL KAB. MEMPAWAH: 83 HLM
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Bangunan Gedung
ABSTRAK:	\n \n bahwa penyelenggaraan Bangunan Gedung harus dilaksanakan secara tertib sesuai dengan fungsinya dan memenuhi persyaratan administrasi dan teknis Bangunan Gedung untuk menjamin keselamatan , keamanan dan kenyamanan bagi penghuni dan lingkungannya; \n PASAL 18 AYAT (6) UU 1945 , UU NO 27 TAHUN 1959 , UU NO 5 TAHUN 1960 , UU NO 28 TAHUN 2002 , UU NO 38 TAHUN 2004 , UU NO 26 TAHUN 2007 , UU NO 28TAHUN 2009 , UU NO 32 TAHUN 2009 , UU NO 1 TAHUN 2011 , UU NO 23 TAHUN 2014 , PP NO 36 TAHUN 2005 , PP NO 58 TAHUN 2014 , PERDA NO 3 TAHUN 2014 \n Dalam Perda ini diatur tentang Ketentuan Umum , Fungsi dan klasifikasi bangunan gedung , Persyaratan bangunan gedung , Penyelenggaraan bangunan gedung , Tim ahli bangunan gedung(TABG) , Peran masyarakat dalam penyelenggaraan bangunan gedung , Pembinaan , Sanksi administrasi , Ketentuan pidana , Ketentuan penyidikan , Ketentuan peralihan , Ketentuan penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 17 November 2016. \n 83 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang penyelenggaraan bangunan gedung di Kabupaten Mempawah. Latar belakangnya adalah untuk mewujudkan penyelenggaraan bangunan gedung yang tertib, sesuai fungsi, serta memenuhi persyaratan administratif dan teknis demi keselamatan, keamanan, dan kenyamanan penghuni dan lingkungan. Tujuannya adalah mewujudkan bangunan gedung yang fungsional, serasi dengan lingkungan, menjamin keandalan teknis, dan memberikan kepastian hukum.

Ketentuan substansial mencakup:

Fungsi dan klasifikasi bangunan gedung berdasarkan hunian, keagamaan, usaha, sosial budaya, dan fungsi khusus.
Persyaratan administratif seperti status hak atas tanah, kepemilikan bangunan, dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
Persyaratan teknis terkait tata bangunan dan lingkungan (peruntukan lokasi, intensitas bangunan, arsitektur, pengendalian dampak lingkungan) serta keandalan bangunan (keselamatan, kesehatan, kenyamanan, kemudahan).
Pembentukan Tim Ahli Bangunan Gedung (TABG) untuk memberikan pertimbangan teknis.
Peran masyarakat dalam pemantauan, pemberian masukan, dan pengajuan gugatan terkait penyelenggaraan bangunan gedung.
Pembinaan oleh Pemerintah Daerah melalui pengaturan, pemberdayaan, dan pengawasan.

Peraturan ini juga mengatur tentang sanksi administratif dan pidana bagi pelanggaran ketentuan.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Pelanggaran terhadap peraturan ini dapat dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, pembatasan kegiatan pembangunan, penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan, penghentian sementara atau tetap pada Pemanfaatan Bangunan Gedung, pembekuan IMB gedung, pencabutan IMB gedung, pembekuan SLF Bangunan Gedung, pencabutan SLF Bangunan Gedung, atau perintah pembongkaran Bangunan Gedung.\n2. Selain sanksi administratif, dapat dikenakan denda paling banyak 10% dari nilai bangunan.\n3. Penyedia Jasa Konstruksi yang melanggar dikenakan sanksi sesuai peraturan di bidang jasa konstruksi.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF MEMPAWAH
WEST KALIMANTAN PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF MEMPAWAH REGENCY
NUMBER 7 OF 2016
CONCERNING
BUILDINGS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF MEMPAWAH,

\n\n \n \n

Considering:

that the implementation of Buildings must be carried out in an orderly manner in accordance with their function and meet the administrative and technical requirements of Buildings to ensure safety, security and comfort for occupants and the environment;
that in order to implement the provisions of Article 7 paragraph (5), Article 9 paragraph (2), Article 43 paragraph (2) of Law Number 28 of 2002 concerning Buildings and Article 109 paragraph (1) of Government Regulation Noinor 36 of 2005 concerning Implementing Regulations of Law Number 28 of 2002 concerning Buildings, building engineering further needs to be determined by the Regional Government;
that based on the considerations as

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b29188f6-22d4-4562-a7ce-50a7d4ccd823","actionData","errors"]