[{"_1":2,"_121":-5,"_122":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b26bc49c-f27f-4403-bf4c-6ef0f01613fc","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_117":118,"_119":120},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":-5,"_115":116},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Padang Sidempuan Nomor 30 Tahun 2003 tentang Retribusi Terminal Angkutan Penumpang Umum dan Angkutan Barang","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Padang Sidempuan Nomor 30 Tahun 2003","number","30","year","2003","published_date","2003-03-12","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"d67c4605-d5de-4825-91ac-8b25d478786c","Transportasi Darat, Laut & Udara","tags",[],"location","Pemerintah Kota Padang Sidempuan","place_of_enactment","Padang Sidempuan","theme","Retribusi Terminal Angkutan Penumpang Umum dan Angkutan Barang","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Retribusi - Terminal - Angkutan - Penumpang - Umum - dan - Angkutan - Barang
2003
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 30, LD.2003/ No.30
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Terminal Angkutan Penumpang Umum dan Angkutan Barang
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah clan Desentralisasi, Pemerintah Kota Padangsidimpuan didalam pelaksanaan Pernerintahan dan Pembangunan perlu didukung dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD); b. bahwa Retribusi merupakan salah satu sumber PAD Kota Padangsidimpuan; c. bahwa pelayanan Terminal Angkutan Penumpang Umum dan Angkutan Barang merupakan sesuatu hal yang harus dilaksanakan guna terlaksananya pembinaan, penataan, ketertiban clan pengawasan terhadap Angkutan Penumpang Umum dan Angkutan Barang serta sebagai sarana untuk umum untuk mempermudah diperolehnya Angkutan Penumpang Umum clan Angkutan Barang; d. bahwa pelayanan Terminal Angkutan Penumpang Umum Angkutan Barang termasuk dalam Kewenangan Pemerintah Daerah untuk mengatur dan menetapkannya. dalam suatu Peraturan Daerah yang dalam pelaksanaan Pclayanan Terminal membutuhkan biaya Iisik dan operasional: e. bahwa pelaksanaan pelayanan Terminal Angkutan Penumpang Umum dan Angkutan Barang dapat dijadikan sebagai salah satu sumber PAD Kota Padangsidimpuan dari sektor Rerribusi . \n Dasar Hukum Peraturan ini adalah Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981, Hukum Acara Pidana, Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 , Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999,undang undang Nomor 25 tahun 1999, Undang Undang Nomor 34 tahun 2000, Undang-Undang Nomor 4 tahun 2001 , Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1998 , Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 , Peraturan Menteri Kehakiman Nomor M-05.PW.03 Tahun 1994 , Peraturan Pernerintah Nomor 41 Tahun 1993 , Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 1993 , Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 , Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 , Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 23 Tahun 1986 , Keputusan Menteri Kehakiman Nomor Ivl.04.PW.07.03 Tahun 1994 , Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 1999 , Keputusan Menteri Dalarn Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 tahun 2001 , Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001 , Keputusan Menteri Dalarn Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 23 Tahun 2001 ,Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 24 Tahun 2001 . \n Peraturan ini berisi tentang KETENTUAN UMUM, NAMA,OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI, TERMINAL, ANGKUTAN PENUMPANG UMUM DAN BARANG, KEWAJIBAN, KETENTUAN LARANGAN, BESARNYA TARIF RETRIBUSI, TATA CARA PEMUNGUTAN, TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI, TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI, PENGURANGAN/ KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI, KETENTUAN PIDANA, KETENTUAN PENYIDIKAN, KETENTUAN PENUTUP. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Maret 2003. \n 9 HLM \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan dan ketentuan lain yang mengatur hal yang sama dengan Peraturan Daerah ini.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kota Padangsidimpuan Nomor 30 Tahun 2003 mengatur tentang retribusi terminal angkutan penumpang umum dan angkutan barang. Latar belakang peraturan ini adalah untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah dan desentralisasi, serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Padangsidimpuan. Tujuan utamanya adalah untuk mengatur pelayanan terminal angkutan penumpang umum dan barang agar terlaksana pembinaan, penataan, ketertiban, dan pengawasan terhadap angkutan, serta mempermudah aksesibilitas angkutan bagi masyarakat.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

Penetapan terminal yang wajib disinggahi oleh kendaraan angkutan penumpang umum dan barang oleh Kepala Daerah.
Pengaturan jenis kendaraan angkutan penumpang umum (Mobil Bus Cepat/Lambat antar Kota antar Propinsi, Mobil Penumpang Umum antar Kota antar Propinsi/dalam Propinsi/dalam Kota) dan barang (Mobil Pick-up, Mobil Barang).
Kewajiban bagi setiap kendaraan angkutan penumpang umum dan barang yang melintasi atau beroperasi di Kota Padangsidimpuan untuk memasuki terminal yang disediakan, dengan pengecualian tertentu untuk angkutan barang jika fasilitas terminal belum memadai.
Larangan bagi kendaraan angkutan penumpang umum dan barang untuk berhenti selain di terminal.
Penetapan besaran tarif retribusi terminal untuk berbagai jenis kendaraan, yang didasarkan pada kepentingan pembinaan, penataan, pemeliharaan, kebersihan, dan pengawasan terminal.
Tata cara pemungutan dan pembayaran retribusi, yang dilakukan secara tunai/lunas sekaligus di Kas Daerah atau tempat lain yang ditentukan.
Ketentuan mengenai pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi oleh Kepala Daerah.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GOVERNMENT OF PADANGSIDIMPUAN CITY
REGIONAL REGULATION OF PADANGSIDIMPUAN CITY
NUMBER 30 YEAR 2003
ABOUT
RETRIBUTION OF PUBLIC PASSENGER TRANSPORTATION TERMINAL
AND FREIGHT TRANSPORTATION.

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF PADANGSIDIMPUAN

\n\n \n \n

Considering:

that in the context of implementing Regional Autonomy and Decentralization, the Padangsidimpuan City Government in carrying out Government and Development needs to be supported by Locally-Generated Revenue (PAD);
that Retribution is one source of Padangsidimpuan City's PAD;
that the Public Passenger Transportation Terminal and Freight Transportation service is something that must be carried out in order to implement guidance, structuring, order and supervision of Public Passenger Transportation and Freight Transportation as well as a means for the public to make it easier to obtain Public Passenger Transportation and

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b26bc49c-f27f-4403-bf4c-6ef0f01613fc","actionData","errors"]