[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b25ab259-283e-4a2e-867f-6d80eac59d0f","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":83,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2018","number","2","year","2018","published_date","2018-02-14","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"f4b86401-f3d3-4f51-840b-679bbbde321b","Kependudukan & Catatan Sipil","tags",[],"location","Pemerintah Provinsi Jawa Tengah","place_of_enactment","Semarang","theme","Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

keluarga
2018
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD.2018/No. 2
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga
ABSTRAK:	\n \n Bahwa pembangunan Daerah mencakup semua dimensi dan aspek kehidupan termasuk pembangunan keluarga sebagai unit social terkecil masyarakat yang harus dibina dan dikembangkan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur sesuai cita-cita luhur dan jati diri bangsa Indonesia. Bahwa pengaruh globalisasi dan perkembangan di bidang social, ekonomi, budaya serta teknologi informasi, selain menyediakan kesempatan untuk maju dan berkembang juga telah mengubah dan menggeser tatanan katahanan keluarga, sehingga keluarga harus menjadi basis kebijakan publik. \n Dasar Hukum yang mengatur Peraturan Daerah ini adalah:\r\nPasal 18 ayat (6) UUD Negara RI Tahun 1945. UU No.10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah. UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. UU No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. UU No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. UU No.11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. UU No.52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga. UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Peraturan Pemerintah No.87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana Dan Sistem Informasi Keluarga. Peraturan Presiden No.87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter. Peraturan Daerah Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No.6 Tahun 2013 tentang Pengendalian Penduduk. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No.7 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No.6 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No.6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Peraturan Daerah.\r\n \n Peraturan Daerah ini mengatur tentang:\r\nKetentuan Umum, Perencanaan, Pelaksanaan, Wali Anak Dan Pengampuan, Tim Pembina Ketahanan Keluarga Daerah, Koordinasi, Kerjasama, Sistem Informasi, Penghargaan, Pembiayaan, Pembinaan, Pengawasan, Dan Pengendalian, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup. \r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Februari 2018. \n 27 hlm \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga bertujuan untuk mewujudkan kualitas keluarga yang mampu memenuhi kebutuhan fisik, material, mental, dan spiritual secara seimbang, sehingga keluarga dapat menjalankan fungsinya secara optimal menuju kesejahteraan lahir dan batin. Selain itu, peraturan ini bertujuan untuk harmonisasi dan sinkronisasi upaya pembangunan ketahanan keluarga yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, masyarakat, keluarga, serta dunia usaha.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

Perencanaan: Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota menyusun rencana pembangunan ketahanan keluarga yang terintegrasi dalam RPJPD dan RPJMD.
Pelaksanaan: Penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, keluarga, masyarakat, dan dunia usaha. Pemerintah Daerah memfasilitasi pembangunan ketahanan keluarga melalui berbagai upaya, termasuk peningkatan kualitas keluarga dalam beragama, peningkatan kualitas anak dan remaja, pemberdayaan keluarga rentan, dan peningkatan akses informasi dan sumber daya ekonomi.
Wali Anak dan Pengampuan: Mengatur tentang penunjukan wali anak dan pengampuan bagi anggota keluarga yang membutuhkan.
Tim Pembina Ketahanan Keluarga Daerah (TPK2D): Pembentukan TPK2D di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk merencanakan, mengkoordinasikan, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan kegiatan pembinaan pembangunan ketahanan keluarga.
Koordinasi dan Kerjasama: Pemerintah Daerah melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan berbagai pihak dalam penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga.
Sistem Informasi: Pemerintah Daerah menyelenggarakan sistem informasi pembangunan ketahanan keluarga yang terintegrasi.
Penghargaan: Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada pihak-pihak yang berprestasi dalam penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga.
Pembiayaan: Pendanaan penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga dibebankan kepada APBD dan sumber dana lain yang sah.
Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian: Gubernur dan Bupati/Walikota melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga.

\n","transitional_provisions","1. Kerjasama atau kemitraan masyarakat dengan organisasi sosial kemasyarakatan asing yang telah dilaksanakan sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini harus dilakukan penyesuaian berdasarkan Peraturan Daerah ini.\n2. Penyesuaian sebagaimana di maksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GOVERNOR OF CENTRAL JAVA
REGIONAL REGULATION OF CENTRAL JAVA PROVINCE
NUMBER 2 OF 2018
CONCERNING
IMPLEMENTATION OF FAMILY RESILIENCE DEVELOPMENT

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

GOVERNOR OF CENTRAL JAVA,

Considering:

that regional development encompasses all dimensions and aspects of life, including family development as the smallest social unit of society that must be fostered and developed to realize a just and prosperous society in accordance with the noble ideals and identity of the Indonesian nation;
that the influence of globalization and developments in the social, economic, cultural and information technology fields, in addition to providing opportunities to advance and develop, has also changed and shifted the order of family resilience, so that the family must become the basis of public policy;
that based on the considerations as referred to in letters a and b and based on Article 48 of Law Number 52 of 2009

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b25ab259-283e-4a2e-867f-6d80eac59d0f","actionData","errors"]