[{"_1":2,"_124":-5,"_125":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b256abdc-9eb4-43d0-9db1-0f294b742294","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_120":121,"_122":123},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":-5,"_118":119},"title","Undang-undang (UU) Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa","short_title","Undang-undang (UU) No. 18 Tahun 2014","number","18","year","2014","published_date","2014-08-07","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","ddc1b3d4-1a6f-400a-a0d3-4bbc9f4612dc","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Undang-undang (UU)","short_name","UU","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"10e70ff8-158d-4e9e-849e-554938c706d9","Pelayanan Kesehatan","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Kesehatan Jiwa","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

kesehatan-jiwa
2014
Undang-undang (UU) NO. 18, LN.2014/No. 185, TLN No. 5571, LL SETNEG: 41 HLM
Undang-undang (UU) TENTANG Kesehatan Jiwa
ABSTRAK:	\n \n bahwa Negara menjamin setiap orang hidup sejahtera lahir dan batin serta memperoleh pelayanan kesehatan yang merupakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;\r\n bahwa pelayanan kesehatan jiwa bagi setiap orang dan jaminan hak orang dengan gangguan jiwa belum dapat diwujudkan secara optimal;\r\n bahwa belum optimalnya pelayanan kesehatan jiwa bagi setiap orang dan belum terjaminnya hak orang dengan gangguan jiwa mengakibatkan rendahnya produktivitas sumber daya manusia;\r\n bahwa pengaturan penyelenggaraan upaya kesehatan jiwa dalam peraturan perundang-undangan saat ini belum diatur secara komprehensif sehingga perlu diatur secara khusus dalam satu Undang-Undang;\r\n bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Undang-Undang tentang Kesehatan Jiwa;\r\n\r\n \n Dasar Hukum Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa ini adalah Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28H ayat (1), dan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.\r\n \n Undang-Undang tentang Kesehatan Jiwa ini memuat:\r\n\r\n Ketentuan Umum;\r\n Kesehatan Jiwa;\r\n Sistem Pelayanan Kesehatan Jiwa;\r\n Sumber Daya dalam Upaya Kesehatan Jiwa;\r\n Hak dan Kewajiban;\r\n Pemeriksaan Kesehatan Jiwa;\r\n Tugas, Tanggung jawab, dan Wewenang;\r\n Peran serta Masyarakat;\r\n Ketentuan Pidana dan\r\n Ketentuan Penutup.\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Agustus 2014. \n - \n Ketentuan lebih lanjut mengenai koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Presiden\r\nKetentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan upaya promotif diatur dalam Peraturan Pemerintah\r\nKetentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan upaya preventif diatur dalam Peraturan Pemerintah.\r\n Ketentuan lebih lanjut mengenai penatalaksanaan ODGJ dengan cara lain di luar ilmu kedokteran diatur dengan Peraturan Menteri.\r\nKetentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan upaya kuratif diatur dalam Peraturan Pemerintah.\r\nKetentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan upaya rehabilitatif diatur dalam Peraturan Pemerintah.\r\nKetentuan lebih lanjut mengenai perencanaan, pengadaan dan peningkatan mutu, penempatan dan pendayagunaan, serta pembinaan sumber daya manusia di bidang Kesehatan Jiwa diatur dalam Peraturan Pemerintah.\r\n Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan dan persyaratan fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.\r\n Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan terhadap fasilitas pelayanan di luar sektor kesehatan dan fasilitas pelayanan berbasis masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.\r\n Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pemeriksaan Kesehatan Jiwa untuk kepentingan hukum diatur dengan Peraturan Menteri.\r\n Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pemeriksaan Kesehatan Jiwa untuk kepentingan pekerjaan atau jabatan tertentu diatur dengan Peraturan Menteri.\r\n \n 26 \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Latar Belakang dan Tujuan: Undang-Undang ini dibentuk untuk menjamin pelayanan kesehatan jiwa yang optimal bagi setiap orang, termasuk orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) dan orang dengan masalah kejiwaan (ODMK). Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas hidup, menghilangkan stigma, dan menjamin hak asasi manusia bagi ODGJ dan ODMK.

Ketentuan Substansial: Undang-Undang ini mengatur pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dalam penyelenggaraan upaya kesehatan jiwa yang meliputi kegiatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Hak dan kewajiban ODGJ dan ODMK dijamin, termasuk akses terhadap pelayanan kesehatan jiwa yang terjangkau dan sesuai standar. Pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan sumber daya manusia, fasilitas, dan obat-obatan yang diperlukan. Selain itu, masyarakat diharapkan berperan serta dalam mendukung upaya kesehatan jiwa.

","transitional_provisions","1. Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang terkait Kesehatan Jiwa dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.\n2. Setiap fasilitas pelayanan di bidang Kesehatan Jiwa yang sudah ada harus menyesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini paling lambat 5 (lima) tahun setelah Undang-Undang ini diundangkan.\n3. Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mendirikan fasilitas pelayanan di bidang Kesehatan Jiwa dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.\n4. Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.","sanctions","1. Setiap orang yang dengan sengaja melakukan pemasungan, penelantaran, kekerasan dan/atau menyuruh orang lain untuk melakukan pemasungan, penelantaran, dan/atau kekerasan terhadap ODMK dan ODGJ atau tindakan lainnya yang melanggar hak asasi ODMK dan ODGJ, dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.","revokes",[],"revoked_by",[95],{"_96":97,"_98":99,"_36":100},"text","UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/258028/uu-no-17-tahun-2023","aea46f01-1de8-4e10-88cf-3ad058f3c582","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

LAW OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 18 OF 2014
CONCERNING
MENTAL HEALTH

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n

Considering:

that the State guarantees everyone a prosperous life, both physically and mentally, and access to health services, which is mandated by the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia;
that mental health services for everyone and the guarantee of the rights of persons with mental disorders have not been optimally realized;
that the suboptimal mental health services for everyone and the lack of guaranteed rights for persons with mental disorders result in low human resource productivity;
that the regulation of the implementation of mental health efforts in current laws and regulations has not been comprehensively regulated, so it needs to be specifically regulated in one Law;
that based on the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b256abdc-9eb4-43d0-9db1-0f294b742294","actionData","errors"]