[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b24d3c6a-d78e-4e08-885f-65fa7bc1e8f0","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":83,"_88":83,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sabu Raijua Nomor 30 Tahun 2011 tentang Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sabu Raijua No. 30 Tahun 2011","number","30","year","2011","published_date","2011-12-05","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua","place_of_enactment","Seba","theme","Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

ketiga-pihak-sumbangan
2011
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 30, Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2011 Nomor 30
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah
ABSTRAK:	\n \n a.\tbahwa peran serta masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah faktor yang sangat penting, dan sumbangan pihak ketiga merupakan wujud nyata adanya partisipasi masyarakat luas dalam menunjang penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah, maka untuk kepastian pelaksanaannya perlu diatur dengan Peraturan Daerah; \r\nb.\tbahwa berdasarkan pasal 158 ayat (3) Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diatur diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, maka Peraturan Daerah tentang Sumbangan Pihak Ketiga perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;\r\nc.\tbahwa berdasarkan pertimbangan sebagimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah. \n Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999, Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2002, Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang – Undang Nomor 1 tahun 2004, Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004, Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang – Undang Nomor 52 Tahun 2008, Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang – Undang Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006, Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Peraturan Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 1 Tahun 2010, Peraturan daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 6 Tahun 2011. \n Peraturan tersebut mengatur mengenai Bab 1. Ketentuan Umum; Bab 2. Bentuk Sumbangan; Bab 4. Pemberi dan Penerima; Bab 5. Tata Cara Penyerahan dan Penerimaan; Bab 6. Penggunaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban; Bab 7. Ketentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Desember 2011. \n 7 halaman; 2 halaman penjelasan \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang sumbangan pihak ketiga kepada daerah. Latar belakangnya adalah peran serta masyarakat yang penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, serta perlunya kepastian hukum untuk pelaksanaan sumbangan pihak ketiga.

Ketentuan substansial meliputi:

Pemerintah Daerah dapat menerima sumbangan dari pihak ketiga dengan nama Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah (SPKKD).
Subjek SPKKD adalah orang pribadi dan/atau badan yang memberikan SPKKD.
Objek SPKKD adalah sumbangan yang didasari keikhlasan dan tidak mengikat, kecuali hibah yang diatur peraturan perundang-undangan lain.
Bentuk SPKKD dapat berupa uang (rupiah, mata uang asing, surat berharga) dan/atau barang (bergerak/tidak bergerak).
Pemberi SPKKD dapat berasal dari dalam atau luar negeri, didasari keikhlasan.
Penerimaan SPKKD merupakan penerimaan dan aset daerah, tidak mengurangi kewajiban pemberi untuk membayar pajak dan retribusi.
Penyerahan SPKKD dalam bentuk barang dilakukan di wilayah daerah atau tempat lain sesuai kesepakatan.
Penerimaan SPKKD dalam bentuk uang disetor ke Kas Daerah.
SPKKD dipergunakan untuk menunjang peningkatan fungsi pemerintahan, layanan dasar umum, dan pemberdayaan aparatur daerah.
Bupati dapat menunjuk pejabat untuk menerima SPKKD dan menyetorkannya ke Kas Daerah atau memproses penerimaan barang sesuai peraturan pengelolaan barang daerah.
SPKKD dalam bentuk uang merupakan Pendapatan Daerah dan dikelola melalui mekanisme APBD. SPKKD dalam bentuk barang menjadi barang milik daerah dan dikelola sesuai pedoman teknis pengelolaan barang milik daerah.
Pertanggungjawaban penerimaan SPKKD dilakukan melalui mekanisme Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF SABU RAIJUA REGENCY
NUMBER 30 OF 2011
CONCERNING
THIRD PARTY CONTRIBUTIONS TO THE REGION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF SABU RAIJUA,

\n\n \n \n

Considering:

that the participation of the community in the life of the nation and
state is a very important factor, and third party contributions
are a real manifestation of broad community participation
in supporting the implementation of government and regional development,
then for the certainty of its implementation, it needs to be regulated by
a Regional Regulation;
that based on Article 158 paragraph (3) of Law Number 32
of 2004 concerning Regional Government as amended
several times, most recently by Law Number 12 of 2008
concerning the Second Amendment to Law Number 32 of 2004
Concerning Regional Government, the Regional Regulation regarding
Third Party Contributions needs to be stipulated by a Regional Regulation;

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b24d3c6a-d78e-4e08-885f-65fa7bc1e8f0","actionData","errors"]