[{"_1":2,"_122":-5,"_123":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b24a9e88-0473-4195-9560-9d472d48e5ef","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_118":119,"_120":121},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":-5,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":-5,"_116":117},"title","Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 11/PRT/M/2015 Tahun 2015 tentang Eksploitasi dan Pemeliharaan Jaringan Reklamasi Rawa Pasang Surut","short_title","Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 11/PRT/M/2015 Tahun 2015","number","11/PRT/M/2015","year","2015","published_date","2015-04-06","effective_date","2015-04-16","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","5fc74a8c-0df2-4061-833f-05f8c9b6b39d","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat","short_name","Permen PUPR","subjects",[69,72],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"360deae4-b25d-46fe-82b4-24d9ea5dfdf8","Penyediaan Air Bersih",{"_55":73,"_56":74,"_58":-5},"579d3584-e8e7-4fa4-82b3-8bb720924466","Pengelolaan Sumber Daya Alam","tags",[],"location","Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Eksploitasi dan Pemeliharaan Jaringan Reklamasi Rawa Pasang Surut","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2015
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat NO. 11/PRT/M/2015, BN.2015/No.536, jdih.pu.go.id : 9 hlm.
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat TENTANG Eksploitasi dan Pemeliharaan Jaringan Reklamasi Rawa Pasang Surut
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ini mulai berlaku pada tanggal 16 April 2015. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai operasi dan pemeliharaan jaringan reklamasi rawa pasang surut yang telah ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai acuan bagi Pemerintah Pusat, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, pengelola jaringan reklamasi rawa pasang surut, dan perorangan dalam menyusun pedoman rinci dan manual eksploitasi dan pemeliharaan jaringan reklamasi rawa pasang surut. Tujuannya adalah agar para pihak tersebut mampu melaksanakan eksploitasi dan pemeliharaan jaringan reklamasi rawa pasang surut secara efisien dan efektif.\n\nKetentuan substansial mencakup:\n- Operasi jaringan reklamasi rawa pasang surut yang ditujukan untuk mengatur air sesuai rencana operasi, dengan memperhatikan rencana tata tanam, curah hujan, dan kondisi prasarana jaringan reklamasi.\n- Pemeliharaan jaringan reklamasi rawa pasang surut yang meliputi pemeliharaan rutin (setiap tahun) dan pemeliharaan berkala (paling sedikit dua tahun sekali atau tergantung kondisi).\n- Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan operasi dan pemeliharaan, yang mencakup pemantauan kondisi muka air, penampang saluran, penurunan muka tanah, kualitas air, curah hujan, serta evaluasi terhadap jenis pekerjaan, volume, waktu, tenaga kerja, bahan, peralatan, dan kualitas pekerjaan.\n- Kelembagaan dan sumber daya manusia pelaksana operasi dan pemeliharaan di tingkat kecamatan dan desa, meliputi pengamat pengairan, juru pengairan, dan petugas pintu air.\n- Pembiayaan operasi dan pemeliharaan yang didasarkan pada angka kebutuhan nyata (AKNOP), terdiri atas biaya operasi dan biaya pemeliharaan.","transitional_provisions","1. Ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai operasi dan pemeliharaan jaringan reklamasi rawa pasang surut yang telah ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini.\n2. Kegiatan operasi dan pemeliharaan jaringan reklamasi rawa pasang surut yang masih dalam proses sebelum ditetapkannya Peraturan Menteri ini, tetap dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGULATION OF THE MINISTER OF PUBLIC WORKS AND PUBLIC HOUSING
REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 11/PRT/M/2015
ON
EXPLOITATION AND MAINTENANCE
OF TIDAL SWAMP RECLAMATION NETWORK

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE MINISTER OF PUBLIC WORKS AND PUBLIC HOUSING
REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n

Considering:

that based on Article 3 of Law Number 11 of 1974 concerning Irrigation, the Minister of Public Works and Public Housing is authorized and responsible for regulating and implementing irrigation management in the form of, among other things, a sustainable tidal swamp reclamation network and for achieving maximum efficiency;
that in the context of organizing regional government in accordance with the principle of regional autonomy, Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government divides the sub-sector of water resources affairs into the authority of the Central Government, provincial regional

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b24a9e88-0473-4195-9560-9d472d48e5ef","actionData","errors"]