[{"_1":2,"_108":-5,"_109":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b2494077-fc48-432b-9195-4c98f958ac4a","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_104":105,"_106":107},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":89,"_91":-5,"_92":-5,"_93":-5,"_94":-5,"_95":-5,"_96":-5,"_97":-5,"_98":-5,"_99":-5,"_100":-5,"_101":-5,"_102":103},"title","Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 3 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis\r\nAyoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Metode\r\nKontrasepsi Jangka Panjang","short_title","Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 3 Tahun 2024","number","3","year","2024","published_date","2024-10-03","effective_date","2024-10-09","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","3b5b7e9b-398a-4a1f-b559-790a5aad0e44","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional","short_name","Peraturan BKKBN","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"f4b86401-f3d3-4f51-840b-679bbbde321b","Kependudukan & Catatan Sipil","tags",[],"location","Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional","place_of_enactment","Jakarta","theme","Petunjuk Teknis\r\nAyoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Metode\r\nKontrasepsi Jangka Panjang","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Petunjuk Teknis - Ayoman - Komplikasi Berat - Kegagalan - Metode - Kontrasepsi - Jangka Panjang
2024
Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional NO. 3, BN 2024 (652); 34 hlm
Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional TENTANG Petunjuk Teknis\r\nAyoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Metode\r\nKontrasepsi Jangka Panjang
ABSTRAK:	\n \n bahwa Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan\r\nKeluarga Berencana Nasional Nomor 14 Tahun 2017\r\ntentang Penggerakan Pelayanan Keluarga Berencana\r\nserta Ayoman Komplikasi dan Kegagalan Kontrasepsi\r\nsudah tidak sesuai dengan kebutuhan hukum,\r\nsehingga perlu diganti \n Dasar hukum peraturan ini adalah UU Noor 52 Tahun 2009; PP Nomor 87 Tahun 2014; Keppres Nomor 103 Tahun 2001 sebagaimana telah beberapa kali diubah\r\nterakhir dengan Perpres Nomor 145 Tahun 2015; Peraturan Kepala BKKBN Nomor 82/PER/B5/2011; Peraturan BKKBN Nomor 11 Tahun 2020 \n Peraturan ini mengatur mengenai pemberian ayoman kepada Peserta KB yang\r\nmengalami kasus:\r\na. Komplikasi Berat Metode Kontrasepsi Jangka Panjang; dan/atau \r\nb. Kegagalan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional ini mulai berlaku pada tanggal 09 Oktober 2024. \n 34 hlm; hlm 1 sd 10 batang tubuh, hlm 11 sd 34 lampiran \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penggerakan Pelayanan Keluarga Berencana serta Ayoman Komplikasi dan Kegagalan Kontrasepsi.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Badan ini bertujuan untuk memberikan petunjuk teknis mengenai ayoman komplikasi berat dan kegagalan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) bagi peserta keluarga berencana. Latar belakangnya adalah perlunya perlindungan bagi peserta KB yang mengalami komplikasi berat atau kegagalan MKJP.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

Kriteria Peserta KB yang Mendapatkan Ayoman: Ayoman diberikan kepada peserta KB yang mengalami komplikasi berat MKJP atau kegagalan MKJP, dan tidak terdaftar sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), tidak memiliki asuransi kesehatan lainnya, atau menjadi peserta JKN non-aktif. Peserta KB harus menggunakan MKJP yang digerakkan oleh Petugas KB dan menggunakan Alokon dari BKKBN atau MOW dan MOP yang dibiayai oleh BKKBN.
Jenis MKJP dan Komplikasi Berat: MKJP yang termasuk dalam ayoman komplikasi berat meliputi MOW, MOP, AKDR (IUD), dan AKBK (susuk KB/implan). Peraturan ini juga merinci jenis-jenis komplikasi berat yang mungkin terjadi pada setiap metode kontrasepsi tersebut.
Komponen Ayoman: Ayoman komplikasi berat mencakup biaya rawat inap maksimal 7 hari, pemeriksaan penunjang, tindakan medis, obat-obatan, dan transpor peserta KB serta pendamping. Ayoman kegagalan MKJP mencakup transpor dan biaya pemeriksaan kehamilan, biaya persalinan, serta pemeriksaan pasca persalinan.
Pengelola dan Tahapan Ayoman: Pengelola ayoman meliputi BKKBN pusat, perwakilan BKKBN provinsi, dan perangkat daerah kabupaten/kota. Tahapan pemberian ayoman meliputi pengajuan klaim, verifikasi, dan pembayaran.
Proses Klaim dan Verifikasi: Peserta KB mengajukan klaim ke perangkat daerah kabupaten/kota, yang kemudian diajukan ke perwakilan BKKBN provinsi, dan selanjutnya ke BKKBN pusat. Verifikasi dilakukan secara berjenjang oleh tim verifikator di setiap tingkatan.
Pembayaran Klaim: Pembayaran klaim dilaksanakan berdasarkan persetujuan tim verifikator BKKBN pusat, dengan komponen pembiayaan meliputi penanganan klaim dan transpor. Pembayaran dapat dilakukan melalui perwakilan BKKBN provinsi atau langsung kepada pihak penerima (peserta KB, fasyankes, dll.).
Pemantauan dan Evaluasi: Pemantauan dilakukan terhadap aspek teknis dan keuangan secara berjenjang dari pusat hingga daerah. Evaluasi dilakukan melalui uji petik lapangan atau melihat data kasus yang dilaporkan.
Sistem Informasi Keluarga: Pemberian ayoman dan pemantauan dilaksanakan melalui Sistem Informasi Keluarga.
Pendanaan: Pendanaan ayoman bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dan/atau sumber pendanaan lain yang sah.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes","revoked_by","partially_revokes","partially_revoked_by","amends","amended_by","partially_amends","partially_amended_by","establishes","established_by","constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGULATION OF THE NATIONAL POPULATION AND FAMILY PLANNING AGENCY
REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 3 OF 2024
ON
TECHNICAL GUIDELINES FOR PROTECTION OF SEVERE COMPLICATIONS AND METHOD FAILURE
LONG-TERM CONTRACEPTION

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

HEAD OF THE NATIONAL POPULATION AND FAMILY PLANNING AGENCY
REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n

Considering :

that to provide protection to participants
family planning with long-term contraception methods
who experience severe complications or
long-term contraception method failure,
technical guidelines are needed regarding protection of
severe complications and long-term contraception method failure;
that the Regulation of the Head of the National Population and
Family Planning Agency Number 14 of 2017
on Mobilization of Family Planning Services
as well as Protection of Complications and Contraception Failure
is no longer in accordance with legal needs,
so it

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b2494077-fc48-432b-9195-4c98f958ac4a","actionData","errors"]