[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b2366a52-a463-45b2-8a6b-088b614878b4","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Perda Kab. Sleman No.13 Tahun 2009 ttg Dana Penguatan Modal","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sleman No. 1 Tahun 2013","number","1","year","2013","published_date","2012-02-18","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"08d47910-8898-4f93-abec-3bdaafd3376a","Investasi & Penanaman Modal","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Sleman","place_of_enactment","Sleman","theme","Perubahan Atas Perda Kab. Sleman No.13 Tahun 2009 ttg Dana Penguatan Modal","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Perubahan-Dana-Penguatan-Modal
2013
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2013/NO.1 SERI E
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Perubahan Atas Perda Kab. Sleman No.13 Tahun 2009 ttg Dana Penguatan Modal
ABSTRAK:	\n \n Dasar Pertimbangan: a. Bahwa perguliran dana penguatan modal sebagai salah satu upaya menumbuhkan iklim usaha dan peningkatan ekonomi masyarakat agar lebih optimal, maka perlu dilakukan perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 13 Tahun 2009 tentang Dana Penguatan Modal berkaitan dengan sasaran, persentase kontribusi dana penguatan modal, dan mekanisme pengelolaan keuangan melalui mekanisme anggaran pendapatan dan belanja daerah atau badan layanan umum daerah;\r\n \n Dasar Hukum: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaiman telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 13 Tahun 2009; \n Materi Pokok: Mengubah Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 13 Tahun 2009 Tentang Dana Penguatan Modal.\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n Mengubah Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 13 Tahun 2009 Tentang Dana Penguatan Modal \n Jumlah Halaman: 6 HLM; Penjelasan: 5 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 13 Tahun 2009 tentang Dana Penguatan Modal (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2009 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 23)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2013 mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 13 Tahun 2009 tentang Dana Penguatan Modal. Latar belakang perubahan ini adalah untuk mengoptimalkan perguliran dana penguatan modal sebagai upaya menumbuhkan iklim usaha dan peningkatan ekonomi masyarakat. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat melalui pemberian pinjaman dana penguatan modal serta efektivitas dan kelancaran pemberian pinjaman dana penguatan modal sesuai dengan tujuan dan sasarannya.

Perubahan meliputi sasaran pemberian dana penguatan modal yang diperluas menjadi orang pribadi, kelompok tani, koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah, unit pengelola kegiatan program pemberdayaan masyarakat, atau lembaga keuangan non bank. Peraturan ini juga mengatur pengembalian dana penguatan modal, kontribusi penerima dana, dan sanksi keterlambatan pembayaran. Selain itu, pengelolaan keuangan dapat dilakukan melalui mekanisme anggaran pendapatan dan belanja daerah atau badan layanan umum daerah (BLUD).

Ketentuan substansial mencakup perubahan pada Pasal 1 mengenai definisi, Pasal 4 mengenai sasaran, Pasal 10 mengenai pengembalian dana, Pasal 11 mengenai kontribusi, dan Pasal 12 mengenai sanksi denda. Perubahan ini bertujuan untuk memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan sesuai dengan pola keuangan badan layanan umum daerah yang bertujuan untuk pengembangan sistem ekonomi kerakyatan dengan mempertimbangkan permintaan pasar.

","transitional_provisions","1. Terhadap hasil penerimaan kontribusi dan/atau denda yang dikelola oleh organisasi perangkat daerah yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang penguatan modal yang berstatus sebagai BLUD sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.","sanctions","1. Apabila penerima dana penguatan modal terlambat membayar angsuran atau melampaui jangka waktu pengembalian dana penguatan modal dikenakan sanksi denda sebesar 0,10% (nol koma sepuluh persen) per bulan dari angsuran pokok.\n2. Denda dikenakan paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari sisa pinjaman.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

SLEMAN REGENCY GOVERNMENT
SLEMAN REGENCY REGULATION
NUMBER 1 OF 2013
CONCERNING
AMENDMENT TO SLEMAN REGENCY REGULATION NUMBER 13
OF 2009 CONCERNING CAPITAL STRENGTHENING FUND

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY,

THE REGENT OF SLEMAN,

\n\n \n \n

Considering:

that the revolving of the capital strengthening fund as an effort to foster a business climate and improve the community's economy to be more optimal, it is necessary to amend Sleman Regency Regulation Number 13 of 2009 concerning the Capital Strengthening Fund related to the objectives, percentage of contribution of the capital strengthening fund, and financial management mechanisms through the regional revenue and expenditure budget mechanism or regional public service agency;
that based on the considerations as referred to in letter a, it is necessary to stipulate a Regional Regulation concerning Amendments to Sleman Regency Regulation Number

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b2366a52-a463-45b2-8a6b-088b614878b4","actionData","errors"]