For the best experience, openVeritaskon desktop.

Free Trial active — Full AIYU access for 7 days, no credit card required.

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2020

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetika

Also known as: Peraturan BPOM 12/2020 · Peraturan BPOM No. 12 Tahun 2020 · Peraturan BPOM Nomor 12 Tahun 2020

Status:
Active
Effective Date:24 Juni 2020Publication Date:24 Juni 2020
Standar & Pedoman Teknis

Information

TypePeraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan
ThemeTata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetika
LocationBadan Pengawas Obat dan Makanan
Effective Date24 Juni 2020
Publication Date24 Juni 2020
Place of EnactmentJakarta

Regulation History

Revokes

Revoked By

Peraturan ini mencabut: 1. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.03.1.23.12.10.11983 Tahun 2010 tentang Kriteria dan Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetika sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 34 Tahun 2013.

Peraturan ini bertujuan untuk menggantikan pengaturan sebelumnya mengenai tata cara pengajuan notifikasi kosmetika yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan hukum di bidang kosmetika. Peraturan ini menetapkan kriteria dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha dalam memproduksi dan mengedarkan kosmetika di Indonesia, baik yang diproduksi di dalam negeri maupun yang diimpor. Pelaku usaha wajib memastikan bahwa kosmetika memenuhi kriteria keamanan, kemanfaatan, mutu, penandaan, dan klaim. Selain itu, peraturan ini mengatur tentang dokumen yang harus disiapkan oleh pemohon notifikasi, termasuk Nomor Induk Berusaha (NIB), sertifikat Cara Pembuatan Kosmetika yang Baik (CPKB), dan dokumen perjanjian kerja sama kontrak produksi. Peraturan ini juga mengatur tentang tata cara pendaftaran dan pengajuan notifikasi secara elektronik melalui sistem BPOM, serta layanan prioritas bagi pemohon yang memenuhi kriteria tertentu.

1. Permohonan notifikasi Kosmetika yang telah diajukan sebelum berlakunya Peraturan Badan ini, tetap diproses berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.03.1.23.12.10.11983 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 34 Tahun 2013. 2. Notifikasi Kosmetika yang diterbitkan berdasarkan peraturan sebelumnya dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlaku notifikasi.

1. Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis, pencabutan notifikasi, penutupan akses daring pengajuan permohonan notifikasi paling lama 1 tahun, dan/atau penutupan akses daring pengajuan permohonan surat keterangan impor paling lama 1 tahun.