[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b2245261-a7e0-45cc-9659-3d347f38819c","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":84,"_89":84,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2024 tentang Arsip Kepresidenan di Lingkungan Kementerian Sekretariat Negara","short_title","Peraturan Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2024","number","5","year","2024","published_date","2024-10-09","effective_date","2024-10-14","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","43b21993-465d-4679-ba6f-99459422b152","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia","short_name","Permensesneg","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"59b1f729-a5d9-4d49-a2d6-f67465277b53","Kearsipan","tags",[],"location","Kementerian Sekretariat Negara","place_of_enactment","Jakarta","theme","Arsip Kepresidenan di Lingkungan Kementerian Sekretariat Negara","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Arsip - Kepresidenan - Lingkungan Kementerian Sekretariat Negara
2024
Peraturan Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia NO. 5, BN 2024 (678); 71 hlm
Peraturan Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia TENTANG Arsip Kepresidenan di Lingkungan Kementerian Sekretariat Negara
ABSTRAK:	\n \n bahwa arsip kegiatan pendukung yang berhubungan langsung\r\ndengan Presiden, Wakil Presiden, dan/atau istri/suami\r\nmerupakan satu rangkaian yang tidak dapat dipisahkan\r\ndengan kegiatan Presiden, Wakil Presiden, dan/atau\r\nistri/suami \n Dasar hukum peraturan ini adalah Pasal 17 ayat (3) UUD 1945; UU Nomor 39 Tahun 2008; UU Nomor 43 Tahun 2009; PP Nomor 28 Tahun 2012; Perpres Nomor 31 Tahun 2020; Permensesneg Nomor 5 Tahun 2020 \n Peraturan ini mengatur mengenai a. bentuk dan media serta jenis Arsip Kepresidenan;\r\nb. pengelolaan Arsip Kepresidenan; dan\r\nc. sarana dan prasarana Arsip Kepresidenan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 14 Oktober 2024. \n 71 hlm; hlm 1 sd 31 batang tubuh, hlm 32 sd 71 lampiran \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Menteri Sekretaris Negara ini mengatur tentang pengelolaan Arsip Kepresidenan di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara. Arsip Kepresidenan meliputi rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media yang dibuat dan diterima oleh Presiden, Wakil Presiden, dan/atau istri/suami dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Pengelolaan Arsip Kepresidenan meliputi penciptaan, pengolahan, penyusutan, perlindungan, akses, dan penyelamatan arsip.

Latar Belakang dan Tujuan: Peraturan ini dimaksudkan untuk mendorong pengelolaan Arsip Kepresidenan yang baik dan benar, memberikan petunjuk kepada Pencipta Arsip Kepresidenan, serta melindungi fisik dan informasi Arsip Kepresidenan dari kerusakan dan kehilangan. Tujuannya adalah menjadi acuan teknis dalam pengelolaan Arsip Kepresidenan, menyelamatkan dan melestarikan Arsip Kepresidenan sebagai bagian penting dari memori kolektif bangsa, serta mentransformasikan Arsip Kepresidenan sebagai sumber pengetahuan bagi masyarakat.

Ketentuan Substansial:

Bentuk dan Media Arsip Kepresidenan: Tekstual, kartografi dan kearsitekturan, audio visual, dan/atau arsip elektronik.
Jenis Arsip Kepresidenan: Arsip kegiatan Presiden dan/atau Wakil Presiden beserta istri/suami dalam penyelenggaraan kekuasaan sebagai kepala negara dan/atau kepala pemerintahan, dan arsip perseorangan.
Pengelolaan Arsip Kepresidenan: Meliputi penciptaan, pengolahan (Arsip Aktif dan Inaktif), penyusutan (pemindahan, pemusnahan, penyerahan), perlindungan (preventif dan kuratif), akses, dan penyelamatan Arsip Kepresidenan.
Organisasi Arsip Kepresidenan: Pusat Arsip Kepresidenan, Unit Kearsipan Kepresidenan (Unit Kearsipan Kepresidenan I, II, III, Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden, Sekretariat Kantor Staf Presiden, dan unit organisasi lain yang dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri), dan Unit Pengolah Arsip Kepresidenan.
Prasarana dan Sarana: Central file, record center, dan peralatan Arsip Kepresidenan.

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MINISTER OF STATE SECRETARY
REPUBLIC OF INDONESIA

COPY
REGULATION OF THE MINISTER OF STATE SECRETARY OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 5 OF 2024
CONCERNING
PRESIDENTIAL ARCHIVES
WITHIN THE MINISTRY OF STATE SECRETARIAT

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE MINISTER OF STATE SECRETARY OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

Considering:

that archives created and received by the President, Vice President, and/or wife/husband in the administration of government and state affairs are the most important part of the historical journey of the Unitary State of the Republic of Indonesia which can be used as learning material for the entire Indonesian nation so that they must be saved and preserved;
that archives of supporting activities directly related to the President, Vice President, and/or wife/husband are an inseparable series of activities of the President, Vice President, and/or wife/husband;
that based on the considerations as referred

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b2245261-a7e0-45cc-9659-3d347f38819c","actionData","errors"]