[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b214e5e0-1cd9-43fc-8477-21605581f46e","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kapuas Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pemberian Izin Pemanfaatan Kayu Pada Tanah Milik","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kapuas Nomor 9 Tahun 2003","number","9","year","2003","published_date","2003-07-26","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"a3c8f203-62f2-47fa-bb81-22685d3d2105","Perizinan & Pelayanan Publik","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Kapuas","place_of_enactment","Kuala Kapuas","theme","Pemberian Izin Pemanfaatan Kayu Pada Tanah Milik","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

hutan
2003
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 9, LD.2003/1
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pemberian Izin Pemanfaatan Kayu Pada Tanah Milik
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa kayu yang berada/tumbuh di areal tanah Milik sebagai hasil budidaya penanaman dapat dimanfaalkan kayunya untuk pemakaian sendiri dan untuk diperdagangkan;\r\nb. bahwa untuk melindungi keabsahan kayu berasal dari hasil budidaya penanaman perlu pengaturan perizinan;\r\nc. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, dipandang perlu untuk menetapkan Tata Cara Pemberian Izin Pemungutan Kayu pada tanah Milik dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas. \n Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000; \n BAB 1 KETENTUAN UMUM;\r\nBAB II PERIZINAN;\r\nBAB III KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN;\r\nBAB IV SANKSI;\r\nBAB V KETENTUAN LAIN-LAIN;\r\nBAB VI KETENTUAN PENUTUP; \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Juli 2003. \n 5 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 12 Tahun 2000 tentang Izin Pemanfaatan Kayu.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengatur tentang tata cara pemberian izin pemanfaatan kayu pada tanah milik di Kabupaten Kapuas. Latar belakangnya adalah untuk memberikan kepastian hukum terhadap pemanfaatan kayu hasil budidaya penanaman di tanah milik, baik untuk pemakaian sendiri maupun untuk diperdagangkan. Izin diberikan untuk pemanfaatan kayu yang berada/tumbuh pada tanah milik yang sah, dengan ketentuan tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan. Pemohon izin harus mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati dengan melampirkan bukti kepemilikan tanah yang disahkan oleh Kantor Pertanahan. Jika tanah belum bersertifikat, diperlukan rekomendasi dari Camat dan Kantor Pertanahan. Persyaratan permohonan meliputi bukti kepemilikan tanah, bukti pelunasan PBB, data survei lapangan, peta lokasi, fotokopi KTP, dan rencana penanaman kembali. Dinas Kehutanan akan melakukan pemeriksaan lapangan. Izin diterbitkan oleh Bupati setelah semua persyaratan dipenuhi, dengan luas maksimal 25 hektar dan volume maksimal 1.000 M3, berlaku selama 1 tahun dan tidak dapat dipindahtangankan. Pemegang izin wajib membuat Laporan Hasil Produksi (LHP), melengkapi pengangkutan kayu dengan Surat Keterangan yang sah, dan mengolah minimal 50% kayu hasil tebangan di daerah. Setiap izin dikenakan Pungutan Daerah sebesar Rp. 250.000,- dan pungutan terhadap kayu hasil produksi sesuai tarif yang ditetapkan.","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) dicabut jika pemegang IPK tidak melakukan usaha secara nyata dalam waktu 120 hari sejak IPK dikeluarkan.\n2. Pencabutan IPK dilakukan setelah diberikan peringatan 3 kali berturut-turut dengan selang waktu 30 hari.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

KAPUAS REGENCY GOVERNMENT
KAPUAS REGENCY REGULATION
NUMBER: 9 YEAR 2003
ON
GRANTING PERMITS FOR WOOD UTILIZATION
ON PRIVATELY OWNED LAND

REGENT OF KAPUAS

\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that wood located/growing on Privately Owned land as a result of agricultural cultivation can be utilized for personal use and for trade;
that in order to protect the legitimacy of wood originating from agricultural cultivation, permit regulation is necessary;
that in connection with the above, it is deemed necessary to establish Procedures for Granting Wood Harvesting Permits on Privately Owned land with a Regional Regulation of Kapuas Regency.

In view of:

Law Number 27 of 1959 concerning the Establishment of Level II Regions in Kalimantan (State Gazette of 1959 Number 72, Supplement to State Gazette Number 1820);
Law Number 5 of 1960 concerning Basic Agrarian

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b214e5e0-1cd9-43fc-8477-21605581f46e","actionData","errors"]