[{"_1":2,"_124":-5,"_125":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b1e9050d-f7a6-4509-aefa-45d9269d882c","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_120":121,"_122":123},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":-5,"_118":119},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Banjar Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 01 Tahun 2011 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banjar Nomor 3 Tahun 2018","number","3","year","2018","published_date","2018-01-23","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"cda6b51b-2f73-4d5b-a387-4116c7c7bd3e","Keuangan Negara & Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Banjar","place_of_enactment","Martapura","theme","Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 01 Tahun 2011 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

pengelolaan keuangan negara/daerah
2018
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD.2018/No. 3
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 01 Tahun 2011 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
ABSTRAK:	\n \n Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah. \n Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 17 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 23 Tahun 2003; PP No. 55 Tahun 2005; PP No. 56 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 65 Tahun 2005; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 5 Tahun 2009; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 30 Tahun 2011; PP No. 2 Tahun 2012; PP No. 45 Tahun 2013; PP No. 27 Tahun 2014; PP No. 18 Tahun 2016; PP No. 12 Tahun 2017; PP No. 18 Tahun 2017; Perpres Nomor 54 Tahun 2010; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Permendagri No. 64 Tahun 2013; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Perda Kab. Banjar No. 01 Tahun 2011; Perda Kab. Banjar No. 13 Tahun 2016. \n Peraturan Daerah ini mengatur tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah dengan perubahan singkat sebagai berikut:\r\n1. Ketentuan Pasal 1 diubah;\r\n2. Diantara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 1 Pasal;\r\n3. Ketentuan Pasal 11 ditambah 1 (satu) ayat;\r\n4. Ketentuan Pasal 41 diubah;\r\n5. Ketentuan Pasal 43 diubah;\r\n6. Ketentuan Pasal 48 diubah;\r\n7. Diantara Pasal 46 dan Pasal 47 disisipkan 1 Pasal;\r\n8. Ketentuan Pasal 58 diubah;\r\n9. Diantara Pasal 50 dan Pasal 51 disisipkan 3 Pasal;\r\n10. Ketentuan Pasal 63 ditambahkan 2 (dua) ayat;\r\n11. Ketentuan huruf b Pasal 75 diubah;\r\n12. Ketentuan Pasal 76 diubah;\r\n13. Ketentuan Pasal 88 diubah;\r\n14. Ketentuan Pasal 93 diubah;\r\n15. Ketentuan ayat (2) Pasal 103 diubah;\r\n16. Ketentuan ayat (2) huruf d Pasal 139 diubah;\r\n17. Ketentuan Pasal 140 diubah;\r\n18. Ketentuan ayat (1) huruf g Pasal 157 diubah;\r\n19. Ketentuan Pasal 183 diubah;\r\n20. Ketentuan Pasal 193 diubah;\r\n21. Ketentuan Pasal 196 diubah;\r\n22. Ketentuan Pasal 202 diubah;\r\n23. Diantara Pasal 210 dan Pasal 211 disisipkan 1 (satu) Pasal;\r\n24. Ketentuan Pasal 212 diubah;\r\n25. Ketentuan Pasal 213 diubah;\r\n26. Diantara Pasal 213 dan Pasal 214 disisipkan 1 (satu) Pasal;\r\n27. Ketentuan Pasal 215 diubah;\r\n28. Ketentuan ayat (2) Pasal 216 diubah;\r\n29. Ketentuan Pasal 226 ditambah 1 ayat;\r\n30. Ketentuan Pasal 229 diubah.\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Januari 2018. \n Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 01 Tahun 2011 \n 24 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 3 Tahun 2018 ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah. Perubahan tersebut meliputi:\n\n- **Definisi:** Perubahan dan penambahan definisi terkait pengelolaan keuangan daerah, seperti definisi Daerah, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, DPRD, Pemerintahan Daerah, Bupati, Daerah Otonom, Keuangan Daerah, Pengelolaan Keuangan Daerah, APBD, Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, SKPD, SKPKD, PPKD, BUD, dan istilah lainnya yang relevan.\n- **Penunjukan PPK:** Pengguna Anggaran dapat menunjuk Pejabat/Pegawai pada SKPD sebagai PPK, atau Pengguna Anggaran/Pejabat Eselon II dapat bertindak sebagai PPK jika tidak ada yang memenuhi syarat.\n- **Delegasi Kewenangan:** Pejabat pengguna anggaran/pengguna barang daerah dapat mendelegasikan sebagian kewenangannya kepada kepala unit kerja pada SKPD selaku kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang.\n- **Belanja Bantuan Sosial:** Penjelasan lebih rinci mengenai penggunaan belanja bantuan sosial, termasuk bantuan yang direncanakan dan tidak direncanakan.\n- **Bantuan Keuangan:** Penggunaan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus kepada pemerintah desa dan partai politik.\n- **Belanja Barang dan Jasa:** Penggunaan belanja barang dan jasa untuk pengadaan yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan.\n- **Kegiatan Tahun Jamak:** Ketentuan mengenai kegiatan yang mengikat dana anggaran lebih dari satu tahun anggaran (tahun jamak).\n- **Hasil Penjualan Kekayaan Daerah:** Penggunaan hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan.\n- **Pengelolaan Dana BOS, JKN, dan BOK:** Pengelolaan dan pelaporan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), dan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK).\n- **Investasi Jangka Pendek dan Panjang:** Ketentuan mengenai investasi jangka pendek dan panjang pemerintah daerah.\n- **Penyusunan PPAS:** Tahapan penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).\n- **Pembahasan KUA dan PPAS:** Proses pembahasan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan PPAS antara Bupati dan DPRD.\n- **Lampiran Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD:** Rincian lampiran dan penjelasan dalam Rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD.\n- **Pelaksanaan Pengeluaran Jika APBD Tidak Disetujui:** Prioritas pengeluaran jika DPRD tidak menetapkan persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.\n- **DPA-SKPD dan DPA-PPKD:** Isi dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD (DPA-SKPD) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPA-PPKD).\n- **Penggunaan Saldo Anggaran Lebih:** Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan.\n- **Keadaan Darurat:** Kriteria dan penggunaan dana dalam keadaan darurat.\n- **Penetapan Pejabat dalam Pelaksanaan APBD:** Penetapan pejabat yang berwenang dalam pelaksanaan APBD.\n- **Penelitian Dokumen SPM:** Penelitian kelengkapan dokumen SPM oleh Kuasa BUD.\n- **Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah:** Penyusunan sistem akuntansi pemerintah daerah.\n- **Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah:** Penetapan Peraturan Bupati tentang kebijakan akuntansi pemerintah daerah.\n- **Penyusunan dan Pelaporan Pertanggungjawaban APBD:** Penyusunan dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD oleh SKPD.\n- **Penyampaian Laporan Realisasi Semester Pertama APBD:** Penyampaian laporan realisasi semester pertama APBD kepada DPRD dan Menteri Dalam Negeri.\n- **Penyampaian Laporan Keuangan SKPD:** Penyampaian laporan keuangan SKPD kepada Bupati.\n- **Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah:** Penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah oleh PPKD.\n- **Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD:** Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD.\n- **Penyelesaian Kerugian Daerah:** Penyelesaian kerugian daerah akibat tindakan melanggar hukum atau kelalaian.\n- **Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD:** Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).","transitional_provisions","","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[101],{"_102":103,"_104":105,"_36":106},"text","PERDA Kab. Banjar No. 1 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/22314/perda-kab-banjar-no-1-tahun-2011","8c564e00-57a9-40f4-bfbf-a739d0e84f75","amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF BANJAR
SOUTH KALIMANTAN PROVINCE
REGIONAL REGULATION OF BANJAR REGENCY
NUMBER 3 OF 2018
CONCERNING
AMENDMENT TO REGIONAL REGULATION OF BANJAR REGENCY NUMBER 01
YEAR 2011 CONCERNING THE MAIN PRINCIPLES OF REGIONAL FINANCIAL MANAGEMENT

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF BANJAR,

Considering:

that with the enactment of Regulation of the Minister of Home
Affairs Number 21 of 2011 concerning the Second Amendment
to the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 13 of
2006 concerning Guidelines for Regional Financial Management,
it is necessary to improve the Regulation
of Banjar Regency Number 01 of 2011 concerning
the Main Principles of Regional Financial Management;
that based on the considerations as referred to
in letter a, it is necessary to stipulate a Regional Regulation
of Banjar Regency concerning Amendments to the Regulation
of Banjar Regency Number 01 of 2011 concerning
the Main Principles of Regional

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b1e9050d-f7a6-4509-aefa-45d9269d882c","actionData","errors"]