[{"_1":2,"_121":-5,"_122":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b1df6f5e-168c-470f-95e0-afe29cb41f25","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_117":118,"_119":120},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":-5,"_115":116},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Landak Nomor 7 Tahun 2009 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Landak Nomor 7 Tahun 2009","number","7","year","2009","published_date","2009-12-31","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"cda6b51b-2f73-4d5b-a387-4116c7c7bd3e","Keuangan Negara & Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Landak","place_of_enactment","Ngabang","theme","Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Retribusi-kekayaan-daerah
2009
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, LD.2009/NO.7, TLD NO.7, LL KAB. LANDAK: 26 HLM
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
ABSTRAK:	\n \n bahwa daerah dituntut untuk lebih meningkatkan kemandiriannya, sehingga mampu mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut azas otonomi daerah \n Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 05 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 9 Tahun 2008 \n Peraturan ini mengatur Ketentuan Umum; Nama, Obyek dan Subyek Retribusi; Golongan Retribusi; Cara Mengukur tingkat Penggunaan Jasa; Prinsip Penetapan Tarif Retribusi; Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi; Wilayah Pemungutan dan Saat Retribusi Terhutang; Biaya Operasional; Masa Retribusi; Tata Cara Pendaftaran dan Penetapan Retribusi; Tata Cara Pemungutan dan Pembayaran; Sanksi Administrasi; Tata Cara Penagihan; Keberatan; Pengembalian Pembayaran; Pengunrangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi; Pengawasan; Ketentuan Penyidikan; Ketentuan Pidana; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup; \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2009. \n 14 Halaman Peraturan dan 22 Halaman Penjelasan \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain secara eksplisit. Oleh karena itu, jawaban yang sesuai adalah: (-)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 7 Tahun 2009 mengatur tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah. Latar belakang peraturan ini adalah untuk meningkatkan kemandirian daerah dalam mengatur urusan pemerintahan dan tersedianya sumber pendapatan daerah yang memadai.\n\nKetentuan substansial dalam peraturan ini meliputi:\n\n1. Obyek retribusi adalah setiap penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan kekayaan yang dimiliki atau dikuasai Pemerintah Daerah, termasuk tanah, bangunan, ruang asrama, laboratorium, peralatan elektronik, gudang, kendaraan, dan perabot.\n2. Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak untuk menggunakan kekayaan daerah.\n3. Tarif retribusi didasarkan pada jenis kekayaan daerah yang digunakan dan jangka waktu pemakaian, dengan prinsip penetapan tarif untuk memperoleh keuntungan yang layak.\n4. Wilayah pemungutan retribusi adalah wilayah Kabupaten Landak dan/atau lokasi aset daerah berada.\n5. Masa retribusi bervariasi tergantung jenis kekayaan yang digunakan, mulai dari harian hingga tahunan.\n6. Wajib retribusi diwajibkan mengisi Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah (SPdORD) sebagai bukti pendaftaran.\n7. Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan dan dilakukan dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKRDKBT).\n8. Pembayaran retribusi harus dilunasi sekaligus, namun dapat diangsur dengan persetujuan Bupati.\n\nPeraturan ini juga mengatur tentang sanksi administratif berupa bunga jika terjadi keterlambatan pembayaran, tata cara penagihan, pengajuan keberatan, pengembalian pembayaran retribusi, serta pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi.","transitional_provisions","1. Kekayaan Daerah yang telah disewakan atau digunakan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa Retribusi dan/atau Kontrak Perjanjian.","sanctions","1. Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) atau menggunakan kekayaan daerah sebelum melaksanakan kewajibannya melunasi retribusi sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF LANDAK REGENCY
NUMBER 7 OF 2009
CONCERNING
LOCAL SERVICE CHARGE FOR THE USE OF REGIONAL ASSETS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF LANDAK,

\n\n \n \n

Considering :

that the region is required to further improve its independence, so that it is able to manage and administer its own governmental affairs according to the principle of regional autonomy;
that in order to support the implementation of regional government, it is necessary to have adequate sources of regional income, one of which is in the form of Local Fees in accordance with the provisions of Article 18 paragraph (2) letter b of Law Number 34 of 2000;
that the Local Service Charge for the Use of Regional Assets is one type of regional levy in order to increase Regional Revenue;
that based on the considerations as referred to in letters a, b and c above, it is necessary to form a

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b1df6f5e-168c-470f-95e0-afe29cb41f25","actionData","errors"]