[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b1cb12bc-a392-4d02-89c9-f81b77be7ced","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 11 Tahun 2019 tentang Retribusi Jasa Usaha","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 11 Tahun 2019","number","11","year","2019","published_date","2019-07-22","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara","place_of_enactment","Tanjung Selor","theme","Retribusi Jasa Usaha","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

RETRIBUSI JASA USAHA
2019
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 11, LD TAHUN 2019/NO.11
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Jasa Usaha
ABSTRAK:	\n \n Dalam rangka meningkatkan pendapatan di daerah guna mendukung pembiayaan penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan daerah dan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan kemandirian daerah maka perlu dilakukan perluasan objek retribusi daerah khususnya Retribusi Jasa Usaha \n Dasar Hukum : UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 20 Tahun 2012; UU No. 9 Tahun 2015; PP No.58 Tahun 2005; PP No. 69 Tahun 2010. \n Peraturan Daerah ini mengatur tentang Retribusi atas pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menggunakan prinsip komersial, dengan sistematika sebagai berikut. Bab 1 : Ketentuan Umum. Bab 2 : Jenis dan Rincian Retribusi. Bab 3 : Nama, Objek, dan Subjek Retribusi. Bab 4 : Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi. Bab 5 : Prinsip yang Dianut Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi. Bab 6 : Wilayah Pemungutan. Bab 7 : Penentuan Pembayaran, Angsuran dan Penundaan Pembayaran. Bab 8 : Sanksi Administrasi. Bab 9 : Penagihan. Bab 10 : Keberatan. Bab 11 : Pengurangan Retribusi. Bab 12 : Penghapusan Piutang Retribusi. Bab 13 : Pengembalian Kelebihan Pembayaran. Bab 14 : Insentif Pemungutan. Bab 15 : Pemanfaatan Retribusi. Bab 16 : Peninjauan Tarif Retribusi. Bab 17 : Pengawasan. Bab 18 : Ketentuan Penyidikan. Bab 19 : Ketentuan Pidana. Bab 20 : Ketentuan Peralihan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Juli 2019. \n 17 HLM \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 3).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Retribusi Jasa Usaha di Provinsi Kalimantan Utara. Latar belakangnya adalah untuk mengoptimalkan pendapatan daerah dan pelayanan kepada masyarakat, mengingat retribusi daerah merupakan sumber pendapatan asli daerah yang penting. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk meningkatkan pendapatan daerah dan kemandirian daerah dengan memperluas objek retribusi daerah, khususnya Retribusi Jasa Usaha.

Peraturan ini mengatur jenis-jenis retribusi yang termasuk dalam golongan Retribusi Jasa Usaha, yaitu Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah, Retribusi Tempat Khusus Parkir, Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa, Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, dan Retribusi Pelayanan Kepelabuhan. Setiap jenis retribusi memiliki nama, objek, dan subjek retribusi yang spesifik. Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekuensi penggunaan jasa dengan tarif retribusi yang telah ditetapkan.

Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan berdasarkan jenis-jenis Retribusi Jasa Usaha dan tarif pasar yang berlaku di wilayah daerah. Prinsip penetapan tarif didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak, dengan memperhatikan biaya jasa dan harga pasar. Wilayah pemungutan retribusi adalah di seluruh wilayah daerah. Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pembayaran secara angsuran atau penundaan pembayaran kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.

","transitional_provisions","1. Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Retribusi yang masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara masih dapat ditagih selama jangka waktu 3 (tiga) Tahun sejak saat terutang.","sanctions","1. Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua perseratus) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.\n2. Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GOVERNOR OF NORTH KALIMANTAN
REGIONAL REGULATION OF NORTH KALIMANTAN PROVINCE
NUMBER 11 OF 2019
ABOUT
BUSINESS SERVICE RETRIBUTION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

GOVERNOR OF NORTH KALIMANTAN,

Considering:

that in order to optimize revenue and services to the community, it is necessary to make improvements so that the implementation mechanism for revenue and services runs better;
that regional retribution is an important source of Local Own-Source Revenue to support the financing of government administration, regional development implementation and services to the community;
that in order to increase revenue in the region to support the implementation of activities as referred to in letter b and in order to increase regional independence, it is necessary to expand regional retribution objects, especially Business Service Retribution;
that Regional Regulation Number 3 of 2016 concerning Retribution for the Use of Regional

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b1cb12bc-a392-4d02-89c9-f81b77be7ced","actionData","errors"]