[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b1c71fa8-260c-4207-827a-7666be89fc83","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Takalar Nomor 14 Tahun 2004 tentang PEMBERIAN IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI NASIONAL DALAM KABUPATEN TAKALAR","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Takalar Nomor 14 Tahun 2004","number","14","year","2004","published_date","2004-06-26","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"54d08c24-6ebe-45ac-aceb-ef774a10c175","Badan Usaha & Perdagangan","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Takalar","place_of_enactment","Pattallassang","theme","PEMBERIAN IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI NASIONAL DALAM KABUPATEN TAKALAR","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PEMBERIAN IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI NASIONAL DALAM KABUPATEN TAKALAR
2004
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 14, LD.2004/NO.14
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PEMBERIAN IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI NASIONAL DALAM KABUPATEN TAKALAR
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa dalam upaya penertiban dan pengembangan usaha dibidang jasa konstruksi sehingga dapat berperan dan mendukung penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat sehingga perlu mengatur pemberian perizinan dibidang usaha jasa konstuksi yang dapat mendukung peningkatan pendapatan asli daerah\r\nb. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu membentuk peraturan daerah tentang pemberian izin usaha jasa konstruksi nasional dalam kabupaten takalar \n 1. undang-undang nomor 29 tahun 1959 tentang pembentukan daerah-dearah tingkat ii di sulawesi (lembaran negara tahun 1959 nomor 74, tambahan lembaran negara nomor 1822); \r\n2. undang-undang nomor 34 tahun 2000 tentang perubahan azas undang-undang nomor 18 tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah (lembaran negara tahun 2000 nomor 246 , tambahan lembaran negara nomor 4048); \r\n3. undang-undang nomor 18 tahun 1999 tentang jasa konstruksi (lembaran negara tahun 1999 nomor 72 , tambahan lembaran negara nomor 3848); \r\n4. undang-undang nomor 28 tahun 1999 tentang pemerintah daerah (lembaran negara tahun 1999 nomor 60 , tambahan lembaran negara nomor 3839);\r\n5. undang-undang nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaran negara yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme (lembaran negara tahun 1999 nomor 54 , tambahan lembaran negara nomor 3833); \r\n6. peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2000 tentang usaha dan peran masyarakat jasa konstuksi (lembaran negara tahun 2000 nomor 63, tambahan lembaran negara nomor 3955), \r\n7. keputusan pemerintah nomor 29 tahun 2000 tentang penyelenggaraan jasa konstruksi (lembaran negara tahun 2000 nomor 64, tambahan lembaran negara nomor 3956), \r\n8. keputusan pemerintah nomor 30 tahun 2000 tentang penyelenggaraan pembinaan jasa konstruksi (lembaran negara tahun 2000 nomor 65, tambahan lembaran negara nomor 3957)\r\n9. keputusan pemerintah nomor 66 tahun 2001 tentang retribusi daerah (lembaran negara tahun 2001 nomor 119, tambahan lembaran negara nomor 4139)\r\n10. keputusan presiden nomor 44 tahun 1999 tentang teknis penyusunaan peraturan perundang-undangan dan bentuk rancangan undang-undang , rancangan peraturan pemerintah dan rancangan keputusan presiden\r\n11. keputusan pesiden nomor 80 tahun 2003, tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah\r\n12. keputusan menteri permukinan dan prasarana nomor 369/KPTS/M/2001. tentang pedoman pemberian izinusaha\r\n \n BAB I : KETENTUAN UMUM\r\nBAB II : MAKSUD DAN TUJUAN\r\nBAB III : WEWENANG PEMBERIAN IUJK\r\nBAB IV : JENIS, BNTUK DAN BIDANG USAHA\r\nBAB V : SYARAT-SYARAT PEMBERIAN IUJK\r\nBAB VI : BIAYA ADMINISTRASI\r\nBAB VII : PERIZINAN, JANGKA WAKTU DAN WILAYAH OPERASI IZIN\r\nBAB VIII : TANGGUNG JAWAB\r\nBAB IX : PENGAWASAN\r\nBAB X : SANKSI ADMINISTRASI\r\nBAB XI : KETENTUAN PERALIHAN \r\nBAB XII : KETENTUAN PENUTUP \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Juni 2004. \n 8 \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) Nasional di Kabupaten Takalar. Latar belakang peraturan ini adalah untuk menertibkan dan mengarahkan usaha di bidang jasa konstruksi agar dapat berperan dalam menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan asli daerah.

Ketentuan Substansial:

Peraturan ini mengatur jenis usaha jasa konstruksi yang mencakup usaha jasa perencanaan konstruksi, pelaksanaan konstruksi, dan pengawasan konstruksi. Setiap badan usaha nasional yang menyelenggarakan usaha jasa konstruksi di Kabupaten Takalar wajib memiliki IUJK. Wewenang pemberian IUJK ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Hak dan Kewajiban:

Badan usaha yang ingin memperoleh IUJK harus mengajukan permohonan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk dengan melampirkan dokumen seperti Sertifikat Badan Usaha (SBU), Surat Izin Gangguan (HO), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Akta Pendirian Perusahaan, sertifikat tenaga ahli teknis, bukti pembayaran biaya administrasi IUJK, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), surat keterangan bebas tunggakan pajak, rekomendasi bebas temuan Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah (APFP), pas foto direktur utama, dan fotokopi KTP direktur utama.

IUJK berlaku selama 3 tahun dan dapat diperpanjang. Biaya administrasi penerbitan IUJK didasarkan pada kualifikasi usaha jasa konstruksi (usaha besar, menengah, dan kecil) dan akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

","transitional_provisions","1. Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka IUJK yang terbit sebelum disahkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan masih berlaku paling lama 1 (satu) tahun.","sanctions","1. Badan Usaha yang menyelenggarakan Usaha Jasa Konstruksi yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dikenakan sanksi administrasi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GOVERNMENT OF TAKALAR REGENCY
REGIONAL REGULATION OF TAKALAR REGENCY
NUMBER 14 YEAR 2004
TENTANG
GIVING PERMISSION FOR NATIONAL CONSTRUCTION SERVICES BUSINESS
WITHIN TAKALAR REGENCY

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REGENT OF TAKALAR,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Menimbang :

That in an effort to control and direct businesses in the construction services sector so that they can play a role and encourage the creation of jobs for the community, it is necessary to regulate the granting of permits in the Construction Services Business sector that can support increasing Regional Original Income;
That based on the considerations as intended in letter a, it is necessary to form a Regional Regulation on Granting National Construction Services Business Permits in Takalar Regency;

Mengingat :

Law Number 29 of 1959 concerning the Establishment of Level II Regions in Sulawesi

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b1c71fa8-260c-4207-827a-7666be89fc83","actionData","errors"]