[{"_1":2,"_119":-5,"_120":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b1c63631-f779-4072-bc85-ded9e6b1933b","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_115":116,"_117":118},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":-5,"_113":114},"title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Perikanan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2011","number","7","year","2011","published_date","2011-09-20","effective_date","2011-09-21","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"f7d00c88-aeca-47ba-bc79-76c2001c54db","Kelautan & Perikanan","tags",[],"location","Pemerintah Provinsi Jawa Barat","place_of_enactment","Bandung","theme","Pengelolaan Perikanan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Perikanan
2011
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, LD 2011/NO.7 SERI E
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pengelolaan Perikanan
ABSTRAK:	\n \n bahwa sumberdaya ikan sebagai bagian kekayaan bangsa harus dimanfaatkan untuk kemakmuran masyarakat dengan mengusahakannya secara berdayaguna dan berhasilguna serta memperhatikan kepentingan dan kelestariannya; dan dalam rangka pembangunan Daerah, sumberdaya ikan perlu dikelola dengan sebaik-baiknya berdasarkan keadilan dan pemerataan dalam pemanfaatannya dengan mengutamakan perluasan kesempatan kerja dan peningkatan taraf hidup bagi nelayan, pembudidaya ikan, pengolah hasil perikanan dan/atau para pemangku kepentingan yang terkait dengan kegiatan perikanan; Sehingga berdasarkan pertimbangan perlu ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Pengelolaan Perikanan. \n Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2005, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2010, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010. \n Ketentuan Umum, Maksud, Tujuan, dan Asas, Ruang Lingkup, Perencanaan, Perikanan Tangkap, Perikanan Budidaya, Pengelolaan, dan Pemasaran Hasil Perikanan,Usaha Perikanan, Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, Perizinan usahan Perikanan, Retribusi Daerah, pemberdayaan Masyarakat, Peranserta Masyarakat dan Dunia Usaha, Sistem Informasi, Koordinasi, Penyelesaian Perselisihan, Larangan, Sanksi Adminitrasi, Ketentuan Pidana, Penyidikan, Penegakan Hukum, Pembiayaan, dan Ketentuan penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 21 September 2011. \n 61 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan dan Retribusi Usaha Perikanan.\n2. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Tempat Pelelangan Ikan.\n\nPeraturan ini mengubah:\n(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk mengelola sumber daya perikanan di Provinsi Jawa Barat secara optimal, berdayaguna, berhasilguna, dan berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan perikanan mencakup perikanan tangkap dan budidaya, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, usaha perikanan, sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan, perizinan usaha perikanan, dan pemberdayaan masyarakat.

Ketentuan Substansial:

Pemerintah Daerah memiliki kewenangan dalam pengelolaan perikanan tangkap di wilayah laut 4-12 mil dari garis pantai, termasuk estimasi stok ikan, kerjasama pengelolaan, perlindungan plasma nutfah, penyebarluasan peta migrasi ikan, bantuan permodalan, pengelolaan pelabuhan perikanan, pendaftaran kapal perikanan, dan pengawasan alat penangkapan ikan. Dalam perikanan budidaya, Pemerintah Daerah berwenang mengelola budidaya ikan di air tawar, payau, dan laut, meliputi pembenihan dan pembesaran, serta perizinan usaha perikanan.

Setiap orang atau badan usaha yang melakukan usaha perikanan di Daerah wajib memiliki SIUP yang diterbitkan oleh Gubernur. SIUP digunakan untuk penerbitan SIPI, SIKPI, dan SIPBI. Pemerintah Daerah juga melaksanakan pemberdayaan masyarakat melalui fasilitasi akses kredit, peningkatan pengetahuan dan keterampilan, pengembangan kelompok usaha, dan pemberian bantuan sosial.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","Orang dan/atau badan usaha yang melakukan pengelolaan perikanan tanpa izin usaha perikanan, izin usaha penangkapan ikan, izin kapal pengangkut ikan, izin pembudidaya ikan dan/atau izin lainnya, dikenakan sanksi administrasi, berupa :\n1. teguran tertulis;\n2. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha;\n3. pembekuan izin;\n4. pencabutan izin;\n5. penetapan ganti rugi; dan/atau\n6. denda.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF WEST JAVA PROVINCE
NUMBER: 7 YEAR 2011
CONCERNING
FISHERIES MANAGEMENT

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE GOVERNOR OF WEST JAVA,

\n\n \n \n

Considering:

that fish resources as part of the nation's wealth must be utilized for the prosperity of the community by managing them efficiently and effectively while paying attention to their interests and sustainability;
that in the context of regional development, fish resources need to be managed as well as possible based on justice and equity in their utilization by prioritizing the expansion of employment opportunities and improving the standard of living for fishers, fish farmers, fish processors and/or stakeholders related to fisheries activities;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to stipulate a Regional Regulation of West Java Province concerning Fisheries

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b1c63631-f779-4072-bc85-ded9e6b1933b","actionData","errors"]