[{"_1":2,"_125":-5,"_126":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b1c24a48-8ad9-46cf-a402-9e1a3df14938","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_121":122,"_123":124},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":-5,"_119":120},"title","Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua","short_title","Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2025","number","1","year","2025","published_date","2025-02-18","effective_date","2025-02-24","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","8bb8222e-dde2-40a5-9556-235757acbf67","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Menteri Ketenagakerjaan","short_name","Permenaker","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"d109dd82-2088-4820-8eed-a31bab114acd","Hubungan Ketenagakerjaan","tags",[],"location","Kementerian Ketenagakerjaan","place_of_enactment","Jakarta","theme","Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Tata Cara - Penyelenggaraan - Program Jaminan Kecelakaan Kerja - Jaminan Kematian - Jaminan Hari Tua
2025
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan NO. 1, BN 2025 (118); 39 hlm
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan TENTANG Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua
ABSTRAK:	\n \n bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25A dan\r\nPasal 25B Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun\r\n2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan\r\nPemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang\r\nPenyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja\r\ndan Jaminan Kematian perlu dilakukan perubahan\r\nmengenai ketentuan penyelenggaraan program\r\njaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan\r\njaminan hari tua \n Dasar hukum peraturan ini adalah Pasal 17 ayat (3) UUD 1945; UU Nomor 40 Tahun 2004; UU Nomor 39 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 61 Tahun 2024; PP Nomor 44 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir denga PP Nomor 49 Tahun 2023; PP Nomor 46 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 60 Tahun 2015; Perpres Nomor 109 Tahun 2013; Perpres Nomor 164 Tahun 2024; Permenaker Nomor 5 Tahun 2021; Permenaker Nomor 20 Tahun 2024 \n Peraturan ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Ketenagakerjaan ini mulai berlaku pada tanggal 24 Februari 2025. \n 39 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 247)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan ini bertujuan untuk meningkatkan kepastian perlindungan terhadap peserta program jaminan kecelakaan kerja (JKK), jaminan kematian (JKM), dan jaminan hari tua (JHT). Latar belakangnya adalah perlunya penyesuaian pengaturan terkait kepesertaan, pemberian manfaat pada dugaan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja, serta pelaporan. Perubahan ini juga diperlukan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25A dan Pasal 25B Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2023.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

Perubahan definisi dan penambahan istilah terkait program JKK, JKM, dan JHT.
Penegasan kewajiban Pejabat Pembina Kepegawaian untuk mendaftarkan pegawai non-ASN dalam program JKK, JKM, dan JHT.
Perubahan dan penambahan ketentuan mengenai pelaporan perubahan data peserta.
Penjelasan lebih rinci mengenai kriteria kecelakaan kerja, termasuk perluasan cakupan kondisi yang dianggap sebagai kecelakaan kerja.
Penambahan ketentuan mengenai pemberitahuan dan pelaporan dugaan kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja, serta proses verifikasi dan penjaminan pelayanan kesehatan dalam kasus dugaan.
Perubahan ketentuan mengenai dokumen yang diperlukan dalam pengajuan manfaat JKK dan JKM.
Penegasan kewajiban Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara untuk mendaftarkan peserta tertentu dalam program JKK dan JKM.
Penambahan ketentuan mengenai manfaat beasiswa pendidikan anak bagi peserta program JKK dan JKM.

Peraturan ini juga mengatur mengenai tata cara pemberitahuan dan pelaporan dugaan kecelakaan kerja atau PAK, serta koordinasi antara BPJS Ketenagakerjaan dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dalam kasus dugaan.

","transitional_provisions","1. Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, BPJS Ketenagakerjaan wajib menyesuaikan ketentuan mengenai tata cara pemberitahuan dan pelaporan dugaan Kecelakaan Kerja atau PAK paling lama 3 (tiga) bulan.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[102],{"_103":104,"_105":106,"_36":107},"text","Permenaker No. 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/195976/permenaker-no-5-tahun-2021","aa5d8fe4-2633-4a3f-8982-33ae93a69d9a","amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGULATION OF THE MINISTER OF MANPOWER
REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 1 OF 2025
CONCERNING
AMENDMENT TO REGULATION OF THE MINISTER OF MANPOWER
NUMBER 5 OF 2021 CONCERNING PROCEDURES FOR ORGANIZING
WORK ACCIDENT GUARANTEE, DEATH GUARANTEE, AND
OLD-AGE BENEFIT PROGRAM

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE MINISTER OF MANPOWER OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

Considering:

that to increase the certainty of protection
for participants, it is necessary to adjust
the regulations regarding membership, provision of benefits
in the event of suspected work accidents and suspected illnesses
due to work, as well as reporting in the implementation
of the work accident guarantee and death
guarantee program;
that to implement the provisions of Article 25A and
Article 25B of Government Regulation Number 49 of
2023 concerning the Second Amendment to the Regulation
Government Number 44 of 2015 concerning
Implementation of the Work Accident Guarantee Program
and

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b1c24a48-8ad9-46cf-a402-9e1a3df14938","actionData","errors"]