[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b1b8f756-44c8-4490-8fbf-f9ef9f998b34","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tuban Nomor 2 Tahun 2022 tentang PENYELENGGARAAN DAN RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tuban Nomor 2 Tahun 2022","number","2","year","2022","published_date","2022-09-05","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Tuban","place_of_enactment","Tuban","theme","PENYELENGGARAAN DAN RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

retribusi
2022
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD Kab. Tuban Tahun 2022 Seri C No. 1
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PENYELENGGARAAN DAN RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN
ABSTRAK:	\n \n Menimbang : a. bahwa jaminan atas keamanan produk hewan\r\ndiantaranya daging merupakan tanggung jawab\r\nPemerintah Daerah sebagai upaya terhadap\r\npemenuhan dan perlindungan kesehatan masyarakat\r\nveteriner; \r\n b. bahwa pengelolaan dan penyelenggaraan Rumah\r\nPotong Hewan harus dilaksanakan secara profesional\r\ndan prima serta menjamin keberlanjutan produk\r\nhewan dan daging yang aman, sehat, utuh dan halal\r\nbagi masyarakat; \r\n c. bahwa penyelenggaraan Rumah Potong Hewan\r\nsebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah\r\nKabupaten Tuban Nomor 08 Tahun 2012 tentang\r\nRetribusi Rumah Potong Hewan sebagaimana telah\r\ndiubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban\r\nNomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas\r\nPeraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2012 tentang\r\nRetribusi Rumah Potong Hewan sudah tidak sesuai\r\ndengan perkembangan hukum dan kebutuhan \r\nmasyarakat, sehingga perlu diganti; \r\n d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana \r\ndimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu\r\nmenetapkan Peraturan Daerah tentang\r\nPenyelenggaraan dan Retribusi Rumah Potong Hewan; \n Mengingat : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 1945; \r\n\r\nUndang-Undang Nomor 12 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Menteri Pertanian Nomor\r\n \r\n13/Permentan/OT.140/1/2010; Peraturan Menteri Pertanian Nomor \r\n35/Permentan/OT.140/7/2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun\r\n2015; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8\r\nTahun 2011; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 13 \r\nTahun 2018; \n Peraturan ini mengatur mengenai Penyelenggaraan dan Retribusi Rumah Potong Hewan; Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:\r\na. pemeriksaan hewan dan produk hewan;\r\nb. rumah potong hewan;\r\nc. pengawasan kesehatan masyarakat veteriner;\r\nd. retribusi rumah potong hewan;\r\ne. partisipasi masyarakat;\r\nf. larangan;\r\ng. pengawasan; dan\r\nh. pembiayaan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 05 September 2022. \n jumlah 45 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 08 Tahun 2012 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2012 Seri C Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2012 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2016 Seri C Nomor 2).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang penyelenggaraan dan retribusi rumah potong hewan di Kabupaten Tuban. Latar belakangnya adalah untuk menjamin keamanan produk hewan, khususnya daging, sebagai tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam memenuhi dan melindungi kesehatan masyarakat veteriner. Pengelolaan RPH harus profesional dan menjamin keberlanjutan produk hewan yang aman, sehat, utuh, dan halal.

\n\n

Ketentuan substansial meliputi:

\n\n

Pemeriksaan hewan dan produk hewan (daging) yang dipotong di RPH, termasuk persyaratan surat keterangan kesehatan untuk hewan dari luar daerah.
Klasifikasi RPH berdasarkan kepemilikan dan pengelolaan (milik pemerintah daerah, swasta, atau kerjasama).
Persyaratan pemotongan hewan, termasuk lokasi RPH, sarana pendukung, konstruksi bangunan, dan peralatan.
Pengawasan kesehatan masyarakat veteriner, termasuk sertifikasi halal dan Nomor Kontrol Veteriner (NKV).
Retribusi RPH atas pelayanan dan pemanfaatan fasilitas RPH yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
Partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan pencegahan peredaran hewan/daging berbahaya.
Larangan pemotongan hewan di luar RPH (kecuali kondisi tertentu), pemotongan hewan tanpa pemeriksaan, dan tindakan lain yang melanggar ketentuan.

\n\n

Peraturan ini juga mengatur tentang pengawasan oleh Bupati, pembiayaan penyelenggaraan RPH, dan sanksi administratif bagi pelanggar.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 46, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF TUBAN
PROVINCE OF EAST JAVA

REGIONAL REGULATION OF TUBAN REGENCY
NUMBER 2 OF 2022
CONCERNING
THE ORGANIZATION AND RETRIBUTION OF SLAUGHTERHOUSES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF TUBAN,

\n\n \n \n

Considering:

that the guarantee of the safety of animal products, including meat, is the responsibility of the Regional Government as an effort to fulfill and protect the veterinary public health,
that the management and organization of Slaughterhouses must be carried out professionally and excellently and guarantee the sustainability of safe, healthy, whole and halal animal products and meat for the community;
that the organization of Slaughterhouses as regulated in Regional Regulation of Tuban Regency Number 08 of 2012 concerning Retribution of Slaughterhouses as amended by Regional Regulation of Tuban Regency Number 12 of 2016 concerning Amendments to Regional

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b1b8f756-44c8-4490-8fbf-f9ef9f998b34","actionData","errors"]