[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b1b57f73-703f-4a75-943a-55b06b031527","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":83,"_88":83,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Bontang Nomor 9 Tahun 2012 tentang Perlindungan Terhadap Perempuan Dan Anak Korban Tindak Kekerasan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bontang Nomor 9 Tahun 2012","number","9","year","2012","published_date","2012-06-28","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"a3c8f203-62f2-47fa-bb81-22685d3d2105","Perizinan & Pelayanan Publik","tags",[],"location","Pemerintah Kota Bontang","place_of_enactment","Bontang","theme","Perlindungan Terhadap Perempuan Dan Anak Korban Tindak Kekerasan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

perlindungan - anak - dan - perempuan
2012
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 9, LD.2012/NO.9
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Perlindungan Terhadap Perempuan Dan Anak Korban Tindak Kekerasan
ABSTRAK:	\n \n Bahwa Perempuan Dan Anak Secara Biologis Dan Filosofis Merupakan Kelompok Yang Rentan Terhadap Tindak Kekerasan, Baik Kekerasan Yang Terjadi Dalam Rumah Tangga Maupun Yang Dilakukan Di Luar Rumah Tangga. Dan Perlindungan Terhadap Perempuan Dan Anak Korban Tindak Kekerasan Merupakan Salah Satu Aspek Dari Tugas Dan Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Memberikan Perlindungan Dan Pelayanan Kepada Masyarakat \n Dasar Hukum Peraturan Ini : UUD Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 47 Tahun 1999; sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2000; UU No. 32 Tahun 2004; sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008. \n Ketentuan Umum, Asas Dan Tujuan, Bentuk Dan Lingkup Tindak Kekerasan, Hak Perempuan Dan Anak Korban Tindak Kekerasan, Kewajiban Dan Tanggung Jawab, Pencegahan Tindak Kekerasan, Pelayanan Korban Tindak Kekerasan, Rehabilitasi Dan Reintegrasi, Pelaksanaan Pendampingan, Penanganan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum, Kerjasama Dan Kemitraan. Pendanaan. Pembinaan Dan Pengawasan. Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Juni 2012. \n 30 hlm \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk memberikan perlindungan dan pelayanan terbaik bagi perempuan dan anak korban tindak kekerasan, baik di lingkungan rumah tangga maupun publik. Latar belakangnya adalah pengakuan bahwa perempuan dan anak merupakan kelompok rentan terhadap tindak kekerasan, dan perlindungan terhadap mereka adalah tanggung jawab pemerintah.

\n\n

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

\n\n

Bentuk dan Lingkup Tindak Kekerasan: Peraturan ini mendefinisikan berbagai bentuk tindak kekerasan, termasuk kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga. Lingkupnya mencakup kekerasan yang terjadi di dalam dan di luar rumah tangga.
Hak Korban: Perempuan dan anak korban kekerasan memiliki hak untuk dihormati harkat dan martabatnya, mendapatkan pemulihan kesehatan dan psikologis, menentukan keputusan sendiri, mendapatkan jaminan atas hak-haknya, kompensasi, penanganan pengaduan, perlindungan, informasi, pelayanan terpadu, dan pendampingan. Anak korban kekerasan juga mendapatkan hak khusus seperti penghormatan untuk kelangsungan hidup, pelayanan dasar pendidikan, perlindungan yang sama, kebebasan dari stigma, dan kebebasan.
Kewajiban dan Tanggung Jawab: Pemerintah Daerah, masyarakat, serta keluarga dan/atau orang tua memiliki kewajiban dan tanggung jawab bersama dalam memberikan perlindungan. Pemerintah Daerah wajib melaksanakan kebijakan perlindungan, menetapkan program, melakukan kerjasama, menyelenggarakan layanan terpadu, menjamin perlindungan, memberikan dukungan sarana dan prasarana, mengalokasikan anggaran, membina dan mengawasi penyelenggaraan perlindungan, serta membuka akses informasi.
Pencegahan Tindak Kekerasan: Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan dan penyadaran kepada keluarga, orang tua, dan masyarakat melalui informasi, bimbingan, dan penyuluhan. Upaya lain termasuk meningkatkan mutu pendidikan, membuka aksesibilitas, membuka lapangan kerja, membangun partisipasi masyarakat, membangun sistem informasi, membangun jejaring kerjasama, dan membuka pos pengaduan.
Pelayanan Korban Tindak Kekerasan: Pelayanan meliputi pelayanan kesehatan/medis, medico legal, psikososial, dukungan moral/mental, pelayanan dan bantuan hukum, serta pelayanan kemandirian ekonomi. Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan pelayanan pengaduan dan membentuk rumah pemulihan atau rumah aman. Pelayanan dilaksanakan oleh lembaga pelayanan yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah maupun lembaga non-pemerintah melalui P2TP2A.
Rehabilitasi dan Reintegrasi: Korban berhak memperoleh rehabilitasi fisik maupun psikis, serta diintegrasikan atau dikembalikan kepada keluarga, masyarakat, dan lembaga pendidikan.
Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum: Peraturan ini mengatur penanganan anak sebagai pelaku, korban, dan saksi tindak pidana.
Kerjasama dan Kemitraan: Pemerintah Daerah bekerjasama dengan berbagai pihak dan membentuk kemitraan dengan dunia usaha dalam perlindungan perempuan dan anak.

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF BONTANG CITY
NUMBER 9 OF 2012
on
PROTECTION OF WOMEN AND CHILDREN VICTIMS OF ACTS OF
VIOLENCE

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF BONTANG,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering / Whereas :

that women and children are biologically and philosophically a group that is vulnerable to acts of violence, both violence that occurs within the household and that is committed outside the household;
that protection of women and children victims of acts of violence is one aspect of the duties and responsibilities of the government in providing protection and services to the community;
that based on the considerations as intended in letters a and b, it is necessary to stipulate a Regional Regulation on Protection of Women and Children Victims of Acts of Violence;

Bearing in Mind / Having Regard to :

Article 18 paragraph (6) of the 1945

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b1b57f73-703f-4a75-943a-55b06b031527","actionData","errors"]