[{"_1":2,"_119":-5,"_120":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b1b2737d-1309-4822-a9b8-6039ebf2c970","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_115":116,"_117":118},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":86,"_91":86,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":-5,"_113":114},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 05 Tahun 2020 tentang PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 05 Tahun 2020","number","05","year","2020","published_date","2020-12-07","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"7368642c-0e83-465c-97b8-edbf667ea34d","Perlindungan Hak Asasi",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"79a114cc-f2c6-441c-a212-2c239ffea12f","Perencanaan Pembangunan Nasional","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu","place_of_enactment","Ujoh Bilang","theme","PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PENGARUSUTAMAAN - GENDER
2020
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 05, LD.2020 NO.05
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN
ABSTRAK:	\n \n pengarusutamaan gender merupakan strategi \r\nyang efektif dalam mewujudkan kesetaraan dan\r\nkeadilan gender dalam pembangunan, perekonomian\r\nrakyat dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan upaya pengarusutamaan gender dalam\r\npembangunan perlu dilaksanakan secara terpadu\r\ndan terkoordinasi oleh pemerintah pusat dan\r\nPemerintah Daerah sehingga diperlukan landasan\r\nhukum dalam pelaksanaannya \n UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.2 Tahun 2013; UU NO.23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU NO.9 Tahun 2015. \n Dalam Peraturan ini diatur tentang Ketentuan Umum, Perencanaan Dan Pelaksanaan, Kerjasama, Peran Serta Masyarakat, Pembinaan, Pembiayaan, dan Ketentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Desember 2020. \n a. Ketentuan lebih lanjut mengenai RKPD yang responsif Gender diatur\r\ndengan Peraturan Bupati. \r\nb. Ketentuan lebih lanjut mengenai Pokja PUG sebagaimana dimaksud\r\npada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati. \r\nc. Ketentuan lebih lanjut mengenai RAD PUG sebagaimana dimaksud\r\ndalam Pasal 8 ayat ( 1) huruf k diatur dengan Peraturan Bupati. \r\nd. Ketentuan lebih lanjut mengenai Focal Point PUG sebagaimana\r\ndimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) hurufl diatur dengan Peraturan Bupati. \r\ne. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembinaan sebagaimana\r\ndimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati. \n 8 hlm. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan di Kabupaten Mahakam Ulu. Latar belakangnya adalah perlunya perlindungan hak asasi manusia, khususnya perempuan, serta efektivitas pengarusutamaan gender dalam pembangunan dan perekonomian rakyat.

\n\n

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

Kewajiban Pemerintah Daerah untuk menyusun kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang responsif gender, yang dituangkan dalam RPJMD, Renstra PD, dan RKPD.
Kewajiban Pemerintah Kampung untuk menyusun kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang responsif gender, yang dituangkan dalam RPJM Kampung.
Pembentukan Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender (Pokja PUG) yang bertugas mempromosikan, memfasilitasi, dan menyusun program kerja PUG, serta mendorong perencanaan dan penganggaran yang responsif gender.
Penetapan Focal Point PUG di setiap PD.
Pelaksanaan Analisis Gender dalam penyusunan kebijakan dan program pembangunan.
Pemantauan dan evaluasi pembangunan gender oleh Pemerintah Daerah.
Peran serta masyarakat dalam pelaksanaan PUG.

\n\n

Peraturan ini juga mengatur kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan pihak lain dalam pelaksanaan PUG, serta pembinaan oleh Bupati terhadap pelaksanaan PUG.

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY
REGENT OF МАНАКАМ ULU
THE PROVINCE OF EAST KALIMANTAN

REGIONAL REGULATION OF MAHAKAM ULU REGENCY
NUMBER 05 YEAR 2020
ON
GENDER MAINSTREAMING IN DEVELOPMENT

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF MAHAKAM ULU,

\n\n \n \n

Considering / Whereas:

that in order to provide protection of human rights, especially for women in all fields to realize gender equality;
that gender mainstreaming is an effective strategy in realizing gender equality and justice in development, people's economy and improving community welfare;
that gender mainstreaming efforts in development need to be implemented in an integrated and coordinated manner by the central government and the Regional Government so that a legal basis is needed in its implementation;
that based on the considerations as referred to in letters a, b, and c, it is necessary to stipulate a Regional Regulation on Gender

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b1b2737d-1309-4822-a9b8-6039ebf2c970","actionData","errors"]