[{"_1":2,"_119":-5,"_120":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b1a5fe9c-d874-4d59-8f5d-0cfd7fec1b4b","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_115":116,"_117":118},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":-5,"_113":114},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Wonosobo Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Wonosobo Nomor 2 Tahun 2009","number","2","year","2009","published_date","2009-06-04","effective_date","2010-08-12","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"a3c8f203-62f2-47fa-bb81-22685d3d2105","Perizinan & Pelayanan Publik","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Wonosobo","place_of_enactment","Wonosobo","theme","Pelayanan Publik","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

publik
2009
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD Tahun 2009 No.6/TLD No.6
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pelayanan Publik
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa kewajiban Pemerintah sebagai penyelenggara utama\r\npelayanan publik untuk melayani kebutuhan publik yang Iebih baik\r\nsesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pem erintahan yang baik\r\n(good governance) dan demokratis;\r\nb. bahwa pelayanan publik yang dilakukan oleh penyelenggara\r\npelayanan publik merupakan kegiatan yang harus dilakukan secara\r\nberkesinambungan, seiring dengan perkembangan harapan publik\r\nyang menuntut untuk dilakukan peningkatan kualitas pelayanan\r\npublik \n Dasar Hukum dari Peraturan Daerah ini adalah : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974;Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999;Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999;Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah terakhir dengan\r\nUndang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999;Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003;Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-\r\nUndang Nomor 12 Tahun 2008;Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004;Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2008; Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 \n Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Ruang Iingkup pelayanan publik meliputi semua bentuk pelayanan yang berkaitan\r\ndengan kepentingan publik yang diselenggarakan oleh penyelenggara pelayanan publik\r\ndi Daerah. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Agustus 2010. \n 16 hlm \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dibentuk untuk menjamin hak-hak masyarakat atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administrasi yang diselenggarakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk mewujudkan kepastian hukum, sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang baik, terpenuhinya hak-hak masyarakat, serta partisipasi masyarakat dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.\n\nKetentuan substansial dalam peraturan ini mencakup azas-azas penyelenggaraan pelayanan publik seperti kepastian hukum, keterbukaan, partisipatif, akuntabilitas, kepentingan umum, profesionalisme, kesamaan hak, keseimbangan hak dan kewajiban, efisiensi, efektifitas, dan imparsial. Peraturan ini juga mengatur hak dan kewajiban penerima layanan publik, serta peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Penyelenggara pelayanan publik memiliki kewajiban untuk merumuskan standar pelayanan, menyelenggarakan pelayanan yang berkualitas, mengelola pengaduan, menyampaikan pertanggungjawaban, memberikan kompensasi, dan mematuhi peraturan yang berlaku. Peraturan ini juga mengatur tentang indeks kepuasan masyarakat, pelayanan khusus bagi penyandang cacat, lansia, dan wanita hamil, serta tata perilaku penyelenggara pelayanan publik.\n\nPeraturan ini juga membentuk Komisi Pelayanan Publik Daerah yang bertugas menerima pengaduan, memeriksa, dan menyelesaikan sengketa pelayanan publik. Komisi ini bersifat independen dan bertanggung jawab kepada publik melalui laporan kinerja kepada Bupati dan DPRD.","transitional_provisions","1. Dalam hal Komisi Pelayanan Publik Daerah belum terbentuk, maka penyelesaian pengaduan dan sengketa pelayanan publik dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik.","sanctions","1. Tindakan penyimpangan atau pengabaian terhadap wewenang, prosedur dan substansi merupakan pelanggaran yang dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.\n2. Pelanggaran administratif yang dilakukan oleh penyelenggara pelayanan publik dikenakan sanksi administrasi berupa peringatan lisan, peringatan tertulis, penundaan kenaikan pangkat, penurunan pangkat, mutasi jabatan, pembebasan tugas dan jabatan dalam waktu tertentu, atau pemberhentian dengan tidak hormat.\n3. Setiap penyelenggara pelayanan publik yang melakukan tindak pidana dalam penyelenggaraan pelayanan publik dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GOVERNMENT OF WONOSOBO REGENCY
REGIONAL REGULATION OF WONOSOBO REGENCY
NUMBER 2 OF 2009
CONCERNING
PUBLIC SERVICE

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF WONOSOBO,

Considering:

that the Government's obligation as the main organizer of
public service is to serve better public needs
in accordance with the principles of good governance
(good governance) and democratic;
that public services provided by the organizer of
public service is an activity that must be carried out
continuously, along with the development of public expectations
which demands to improve the quality of public
service;
that based on the considerations as stated in
letters a and letter b and to ensure its implementation, it is necessary to
form a Regional Regulation concerning Public Service;

Remembering:

Law Number 13 of 1950 concerning the Establishment of
Regencies within the Province of Central
Java;
Law Number 8 of 1974 concerning the Principles of
Civil

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b1a5fe9c-d874-4d59-8f5d-0cfd7fec1b4b","actionData","errors"]