[{"_1":2,"_124":-5,"_125":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b19ea362-305c-4b42-bf07-acd9ad07043b","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_120":121,"_122":123},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_77":78,"_79":80,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":-5,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":-5,"_118":119},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Malinau Nomor 2 Tahun 2018 tentang RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN RUMAH SAKIT BERGERAK LANGAP, RUMAH SAKIT KELAS D PRATAMA DAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Malinau Nomor 2 Tahun 2018","number","2","year","2018","published_date","2018-08-15","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71,74],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"10e70ff8-158d-4e9e-849e-554938c706d9","Pelayanan Kesehatan",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah",{"_54":75,"_55":76,"_57":-5},"b2a58e98-0a7f-43b0-b4c1-8b4641d0209e","Layanan Umum Pemerintah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Malinau","place_of_enactment","Malinau Kota","theme","RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN RUMAH SAKIT BERGERAK LANGAP, RUMAH SAKIT KELAS D PRATAMA DAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN RUMAH SAKIT BERGERAK LANGAP, RUMAH SAKIT KELAS D PRATAMA DAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
2018
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD 2018/NO.2
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN RUMAH SAKIT BERGERAK LANGAP, RUMAH SAKIT KELAS D PRATAMA DAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
ABSTRAK:	\n \n pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Bergerak, Rumah Sakit Kelas D Pratama dan Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) telah berkembang dengan pesat sehingga perlu ditunjang dengan sistem pembiayaan yang memadai melalui pengaturan retribusi; retribusi pada Rumah Sakit Bergerak, Rumah Sakit Kelas D Pratama dan Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) tidak sesuai lagi maka dipandang perlu disesuaikan dengan perkembangan pelayanan kesehatan; berdasarkan Berita Acara Serah Terima Operasional Rumah Sakit Bergerak Langap dari Kementerian Kesehatan RI kepada Bupati Malinau perlu diatur kembali Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Bergerak Langap maka c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Bergerak Langap, Rumah Sakit Kelas D Pratama dan Pusat Kesehatan Masyarakat. \n Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Perundang-Undangan Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2014 tentang Rumah Sakit Kelas D Pratama; Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat. \n Peraturan ini mengenai retribusi pelayanan kesehatan rumah sakit bergerak langap, rumah sakit kelas D pratama dan pusat kesehatan masyarakat. Peraturan ini mencakup nama, objek dan subjek retribusi; golongan retribusi; cara mengukur tingkat penggunaan jasa; prinsip dan kebijakan penetapan retribusi; pelayanan yang dikenakan retribusi; pungutan dan pengelolaan; sanksi dan tindakan; transparansi dan akuntabilitas. Peraturan ini bertujuan untuk memastikan bahwa biaya layanan kesehatan di berbagai fasilitas kesehatan tersebut diatur secara sistematis dan adil, serta untuk mendukung keberlanjutan dan kualitas layanan kesehatan di daerah tersebut. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Agustus 2018. \n 68 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut ketentuan mengenai Rumah Sakit Bergerak dan Unit Pelayanan Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) yang terdapat dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengatur tentang retribusi pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Bergerak Langap, Rumah Sakit Kelas D Pratama, dan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) di Kabupaten Malinau. Latar belakangnya adalah perkembangan pesat pelayanan kesehatan yang memerlukan dukungan sistem pembiayaan memadai. Tujuannya adalah untuk menyesuaikan retribusi dengan perkembangan pelayanan kesehatan dan mengatur kembali retribusi di Rumah Sakit Bergerak Langap setelah serah terima operasional dari Kementerian Kesehatan RI. Ketentuan substansial mencakup:\n\n- Pengelompokan pelayanan yang dikenakan retribusi di rumah sakit (rawat jalan, rawat darurat, rawat inap, tindakan medik, anastesi, gigi dan mulut, kebidanan dan ginekologi, penunjang medik, farmasi, rehabilitasi medik, medico legal, pemulasaran jenazah, ambulance dan mobil jenazah) dan puskesmas (rawat jalan, rawat inap, persalinan, penunjang diagnostik, visum et repertum, administrasi, rujukan).\n- Penetapan kelas perawatan di rumah sakit.\n- Pengaturan retribusi rawat jalan, rawat darurat, rawat inap, tindakan medik (operatif dan non-operatif), pelayanan anastesi, pelayanan gigi dan mulut, pelayanan kebidanan dan ginekologi, pelayanan penunjang medis (laboratorium klinik, radiodiagnostik, diagnostik elektromedik), pelayanan farmasi, pelayanan rehabilitasi medis, pelayanan medico legal, pelayanan pemulasaraan jenazah, serta ambulance dan mobil jenazah.\n- Pengaturan pengelolaan dan penatausahaan penerimaan rumah sakit.\n- Pengaturan pelayanan di Puskesmas.\n- Penentuan wilayah pemungutan dan masa retribusi.\n- Tata cara penghitungan dan pemungutan retribusi.\n- Pemanfaatan retribusi untuk mendanai kegiatan pelayanan kesehatan.\n- Pemberian insentif bagi instansi pemungut retribusi.\n- Pengaturan pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi.\n- Pengajuan keberatan atas SKRD.\n- Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.\n- Kedaluwarsa penagihan retribusi.\n- Ketentuan penyidikan dan pidana terkait pelanggaran retribusi.","transitional_provisions","(-)","sanctions","Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak 3 kali jumlah retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF MALINAU
NORTH KALIMANTAN PROVINCE
REGIONAL REGULATION OF MALINAU REGENCY
NUMBER 2 OF 2018
CONCERNING
REGIONAL FEE FOR HEALTH SERVICE
LANGAP MOBILE HOSPITAL, PRATAMA CLASS D HOSPITAL AND
COMMUNITY HEALTH CENTER

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF MALINAU,

Considering:

that health services at Mobile Hospitals, Pratama Class D
Hospitals and Community Health Centers
(PUSKESMAS) have developed rapidly so that they need to be
supported by an adequate financing system through
regional fee arrangements;
that the regional fee at the Mobile Hospital, Class D
Pratama Hospital and Community Health Center
(PUSKESMAS) is no longer appropriate, so it is deemed necessary
to adjust it to the development of health services;
that based on the Minutes of Operational Handover
of the Langap Mobile Hospital from the Indonesian Ministry of Health
to the Regent of Malinau, it is necessary to re-regulate the Regional Fee
for Health Services at

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b19ea362-305c-4b42-bf07-acd9ad07043b","actionData","errors"]