[{"_1":2,"_122":-5,"_123":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b1907cd4-d959-41e0-ba50-be423f9a0e6c","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_118":119,"_120":121},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":-5,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":-5,"_116":117},"title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Papua Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Provinsi Papua Barat","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Papua Barat Nomor 6 Tahun 2009","number","6","year","2009","published_date","2009-02-23","effective_date","2009-02-24","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[69,72],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"6880e2e1-3744-4ea6-b867-087dc30a5aa1","Struktur Organisasi Pemerintah",{"_55":73,"_56":74,"_58":-5},"af377e72-159b-4dcd-a99e-3c58b1d68a46","Otonomi & Pemerintahan Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Provinsi Papua Barat","place_of_enactment","Manokwari","theme","Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Provinsi Papua Barat","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA LAIN PROVINSI PAPUA BARAT
2009
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LEMBARAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2009 NOMOR 36
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Provinsi Papua Barat
ABSTRAK:	\n \n Berdasarkan Pasal 45 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah mengamanatkan bahwa dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan dan tugas pemerintahan umum lainnya, Pemerintah Daerah dapat membentuk Lembaga Lain sebagai bagian dari Perangkat Daerah, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; atas kebutuhan daerah, cakupan tugas yang meliputi sasaran tugas yang harus diwujudkan, jenis dan banyaknya tugas. luas wilayah kerja dan kondisi geografis, jumlah penduduk, potensi daerah yang berkaitan dengan urusan yang harus ditangani, maka perlu dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain sebagai bagian dari Perangkat Daerah Provinsi Papua Barat; \n Dasar Hukum : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2008\r\n \n Peraturan Daerah ini mengatur mengenai Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Provinsi Papua Barat \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Februari 2009. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n(-)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini membentuk Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Provinsi Papua Barat. Latar belakang pembentukan ini adalah untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan tugas pemerintahan umum lainnya, serta untuk menyesuaikan dengan kebutuhan daerah terkait cakupan dan jenis tugas, luas wilayah kerja, kondisi geografis, jumlah penduduk, dan potensi daerah. Lembaga Lain yang dibentuk meliputi:\n\n1. Pelaksana Harian Badan Narkotika Provinsi (BNP), yang bertugas memberikan dukungan teknis, administratif, dan operasional kepada BNP dalam Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN).\n2. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), yang bertugas membantu dan memberikan dukungan teknis administratif dan operasional kepada BPBD dalam bidang pencegahan, kesiapsiagaan, tanggap darurat, prabencana, pascabencana, restrukturisasi, penanggulangan serta hubungan antar lembaga.\n3. Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID), yang bertugas menyelenggarakan dan memberikan dukungan teknis operasional dan pelayanan administratif kepada KPID dalam menyelenggarakan tugas dan kewenangannya.\n4. Sekretariat Dewan Pengurus Provinsi KORPRI, yang bertugas menyelenggarakan dan memberikan dukungan teknis operasional dan pelayanan administratif kepada Dewan Pengurus Provinsi KORPRI.\n5. Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan dan Ketahanan Pangan, yang bertugas memberikan pelayanan teknis dan administratif serta penyelenggaraan penyuluhan dan ketahanan pangan.\n\nPeraturan ini mengatur kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, pengangkatan dan pemberhentian pejabat struktural, eselonisasi, dan tata kerja masing-masing lembaga. Pejabat struktural pada lembaga-lembaga ini diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan. Peraturan ini juga menetapkan eselon jabatan struktural pada masing-masing lembaga.","transitional_provisions","1. Pada saat mulai berlaku peraturan daerah ini, pejabat yang ada tetap melaksanakan tugasnya sampai ditetapkan pejabat yang baru berdasarkan peraturan daerah ini.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF WEST PAPUA PROVINCE
NUMBER 6 OF 2009
CONCERNING
ORGANIZATION AND GOVERNANCE OF OTHER INSTITUTIONS
OF WEST PAPUA PROVINCE

GOVERNOR OF WEST PAPUA,

\n\n \n \n

Considering:

that based on Article 45 paragraph (1) of Government Regulation Number 41 of 2007 concerning Regional Apparatus Organizations mandates that in order to carry out tasks and functions as implementation of Laws and Regulations and other general government tasks, the Regional Government may form Other Institutions as part of the Regional Apparatus, it is necessary to adjust to the provisions of applicable laws and regulations;
that based on regional needs, the scope of tasks that includes the target tasks to be realized, the type and number of tasks, the area of work and geographical conditions, the population, the potential of the region related to the affairs to be handled, it is necessary to form the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b1907cd4-d959-41e0-ba50-be423f9a0e6c","actionData","errors"]