[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b17e0e84-733c-42d4-8a45-26a980cff8c0","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":83,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pandeglang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial","short_title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pandeglang Nomor 2 Tahun 2024","number","2","year","2024","published_date","2024-08-30","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"60ffbcec-c21d-40ca-ac1f-d9640b99ae0a","Kesejahteraan Sosial Masyarakat","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Pandeglang","place_of_enactment","Pandeglang","theme","Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

kesejahteraan Sosial
2024
Peraturan Daerah (Perda) NO. 2, LD Tahun 2024 Nomor 2
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
ABSTRAK:	\n \n bahwa negara bertanggungjawab untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia; bahwa penyelenggaraan kesejahteraan sosial dilaksanakan secara simultan melalui sistem rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan sosial dengan memperhatikan nilai-nilai budaya; bahwa untuk memberikan jaminan dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang terencana, terarah, berkesinambungan, dan berkelanjutan, perlu adanya pengaturan dalam suatu Peraturan Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial; \n Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012; . Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019; . Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2017; . Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2017; Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2017; Peraturan Menteri Sosial Nomor 26 Tahun 2018; Peraturan Menteri Sosial Nomor 14 Tahun 2020; . Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021; Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2022 \n Peraturan Daerah ini mengatur materi terkait Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, terdiri dari:\r\nBAB I Ketentuan Umum\r\nBab II Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial\r\nBab III Rehabilitasi Sosial\r\nBab IV Jaminan Sosial\r\nBab V Pemberdayaan Sosial\r\nBab VI Perlindungan Sosial\r\nBab VII Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial\r\nBab VIII Taman Makam Pahlawan Nasional\r\nBab IX Pembinaan Dan Pengawasan Serta Pemantauan Dan Evaluasi\r\nBab X Pendanaan\r\nBab XI Ketentuan Sanksi\r\nBab XII Ketentuan Penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Agustus 2024. \n - \n - \n 28 halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dengan mengatur penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Kabupaten Pandeglang. Penyelenggaraan ini meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial, yang diprioritaskan bagi mereka yang memiliki kehidupan tidak layak dan masalah sosial seperti kemiskinan, ketelantaran, kecacatan, keterpencilan, ketunaan sosial, korban bencana, serta korban tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi.

Rehabilitasi Sosial: Ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar. Program ini dapat dilaksanakan secara persuasif, motivatif, atau koersif, dan diberikan dalam bentuk motivasi, perawatan, pelatihan vokasional, bimbingan mental spiritual, fisik, sosial, konseling, pelayanan aksesibilitas, bantuan sosial, resosialisasi, bimbingan lanjut, dan rujukan. Rehabilitasi sosial juga diberikan kepada Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) dengan tujuan agar ABH dapat melaksanakan keberfungsian sosialnya dan tersedianya lingkungan sosial yang mendukung.

Jaminan Sosial: Bertujuan untuk menjamin fakir miskin, anak yatim piatu terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang cacat, dan eks penderita penyakit kronis agar kebutuhan dasarnya terpenuhi, serta menghargai pejuang dan keluarga pahlawan. Jaminan sosial diberikan dalam bentuk asuransi kesejahteraan sosial, bantuan langsung berkelanjutan, dan tunjangan berkelanjutan. Pemerintah Daerah juga bertanggung jawab dalam pemeliharaan anak-anak terlantar dan pendataan fakir miskin.

Pemberdayaan Sosial: Bertujuan untuk memberdayakan seseorang, keluarga, kelompok, dan masyarakat yang mengalami masalah kesejahteraan sosial agar mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri, serta meningkatkan peran serta lembaga dan/atau perseorangan sebagai potensi dan sumber daya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Pemberdayaan sosial dilakukan melalui peningkatan kemauan dan kemampuan, penggalian potensi dan sumber daya, penggalian nilai-nilai dasar, pemberian akses, dan/atau pemberian bantuan usaha. Pemerintah Daerah juga berwenang dalam penerbitan izin pengumpulan sumbangan dan pembinaan lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga (LK3).

Perlindungan Sosial: Bertujuan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal. Perlindungan sosial dilaksanakan melalui bantuan sosial, advokasi sosial, dan/atau bantuan hukum.

","transitional_provisions","sanctions","1. Barang siapa yang menyelenggarakan pengumpulan uang atau barang tanpa izin, tidak memenuhi syarat izin, atau tidak mentaati ketentuan Pasal 46-49 akan dikenakan sanksi pidana berupa pelanggaran.\n2. Uang atau barang yang diperoleh dari tindak pidana akan disita untuk membiayai usaha kesejahteraan sejenis.\n3. Sanksi pidana berupa kurungan maksimal 3 bulan atau denda maksimal Rp50.000.000,00.\n4. Tenaga Kesejahteraan Sosial, Pekerja Sosial, Relawan Sosial, dan Penyuluh Sosial yang melanggar peraturan perundang-undangan dapat diberikan sanksi berupa peringatan tertulis atau pemberhentian.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF PANDEGLANG REGENCY
NUMBER 2 OF 2024
CONCERNING
SOCIAL WELFARE ADMINISTRATION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF PANDEGLANG,

\n\n \n \n

Considering:

that the state is responsible for protecting the entire Indonesian nation and promoting public welfare in order to realize social justice for all Indonesian people;
that the administration of social welfare is carried out simultaneously through a system of social rehabilitation, social security, social empowerment, social protection by taking into account cultural values;
that to provide legal certainty and assurance in the administration of social welfare that is planned, directed, continuous, and sustainable, it is necessary to have regulations in a Regional Regulation;
that based on the considerations as referred to in letters a, b, and c, it is necessary to establish a Regional Regulation

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b17e0e84-733c-42d4-8a45-26a980cff8c0","actionData","errors"]