[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b166c60d-a813-4750-940c-ce516dedcfb5","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":89,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi Jawa Timur Tahun 2017-2032","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2017","number","6","year","2017","published_date","2017-09-25","effective_date","2017-09-26","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"994fffcc-f39f-4362-a0b4-e56f5bfe64e3","Pariwisata & Kebudayaan","tags",[],"location","Pemerintah Provinsi Jawa Timur","place_of_enactment","Surabaya","theme","Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi Jawa Timur Tahun 2017-2032","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

rencana kerja
2017
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD Provinsi Jawa Timur No 5 Seri D
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi Jawa Timur Tahun 2017-2032
ABSTRAK:	\n \n Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Psal 9 ayat (2) UU No 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, Perlu menetapkan Perda tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi Jawa Timur Tahun 2017-2032 \n 1.\tPasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;\r\n2.\tUndang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan\r\nPeraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang\r\nPerubahan Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 \t(Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950);\r\n3.\tUndang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor \t167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor\r\n4401);\r\n4.\tUndang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan\tPembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);\r\n5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007\r\nNomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);\r\n6.\tUndang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran\tNegara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);\r\n7.\tUndang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan\t(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);\r\n8.\tUndang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);\r\n9.\tUndang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan\tdan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);\r\n10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010\r\nNomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);\r\n11.\tUndang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n12. Undang-Undang \r\n12.\tUndang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan\tDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor\t9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan\tDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);\r\n13.\tPeraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070) sebagaimana telah diubah dengan\tPeraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 61\r\nTahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5731);\r\n14.\tPeraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana\tInduk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);\r\n15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin\r\nLingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun\r\n2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Nomor 5285);\r\n16.\tPeraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);\r\n17. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2014 tentang\r\nPengawasan dan Pengendalian Kepariwisataan;\r\n18.\tPeraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2014 tentang Koordinasi\tStrategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Kepariwisataan;\r\n19.\tPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;\r\n20.\tPeraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2016 tentang\tPedoman Penyusunan Rencana Induk Pembangunan\tKepariwisataan Provinsi dan\r\nKabupaten/Kota;\r\n21. Peraturan \r\n21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun\r\n2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Seri E);\r\n22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun\r\n2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun\r\n2011-2031(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun\r\n2012 Nomor 3 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi\r\nJawa Timur Nomor 15);\r\n23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun\r\n2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur 2014-2019 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 Nomor 3 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor\r\n39) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur 2014-2019 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2017 Nomor\r\n1 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur\r\nNomor 71);\r\n24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun\r\n2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah\r\n(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 Nomor\r\n1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur\r\nNomor 63);\r\n \n Materi pokok pada Peraturan ini antara lain mengatur tentang Ketentuan Umum; Pembangunan Kepariwisataan Provinsi; Pembangunan DPP; Pembangunan Industri Pariwisata Provinsi; Pembangunan Kelembagaan kepariwisataan Provinsi; Indikasi Program; \r\nPeraturan Gubernur sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 26 September 2017. \n 188 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur 2014-2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur 2014-2019.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini menetapkan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi Jawa Timur Tahun 2017-2032 (Ripparprov). Pembangunan kepariwisataan Provinsi meliputi pembangunan Destinasi Pariwisata Provinsi (DPP), Pemasaran Pariwisata Provinsi, Industri Pariwisata Provinsi, dan Kelembagaan Kepariwisataan Provinsi. Ripparprov memuat visi, misi, tujuan, sasaran, dan arah kebijakan, strategi, serta indikasi program pembangunan kepariwisataan. Visi pembangunan kepariwisataan adalah terwujudnya Provinsi sebagai destinasi pariwisata terkemuka di dunia, berdaya saing, dan berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat. Misi meliputi pengembangan destinasi yang aman, nyaman, menarik, mudah dicapai, berwawasan lingkungan; pemasaran yang sinergis, unggul, dan bertanggung jawab; industri pariwisata yang berdaya saing, kredibel, berkelanjutan; serta kelembagaan yang efektif dan efisien. Tujuan pembangunan kepariwisataan adalah meningkatkan kualitas dan kuantitas destinasi, mengkomunikasikan DPP secara efektif, mewujudkan industri pariwisata yang menggerakkan perekonomian daerah, dan mengembangkan kelembagaan kepariwisataan yang sinergis. Sasaran pembangunan kepariwisataan adalah peningkatan produk domestik regional bruto, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara, jumlah pergerakan wisatawan nusantara, dan jumlah tenaga kerja langsung bidang pariwisata.","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GOVERNOR OF EAST JAVA

REGIONAL REGULATION OF EAST JAVA PROVINCE
NUMBER 6 OF 2017
CONCERNING
MASTER PLAN FOR TOURISM DEVELOPMENT
OF EAST JAVA PROVINCE FOR 2017-2032

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

GOVERNOR OF EAST JAVA,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:	\n \n that to implement the provisions of Article 9 paragraph (2) of Law Number 10 of 2009 concerning Tourism, it is necessary to stipulate a Regional Regulation concerning the Master Plan for Tourism Development of East Java Province for 2017-2032; \n \n
In view of:	\n \n Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia; \n Law Number 2 of 1950 concerning the Establishment of East Java Province (Collection of State Regulations of 1950) as amended by Law Number 18 of 1950 concerning Amendments to Law Number 2 of 1950 (Collection of State Regulations of 1950); \n Law Number 41 of 1999 concerning

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b166c60d-a813-4750-940c-ce516dedcfb5","actionData","errors"]