[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b14d0fe2-13d3-45f8-8c2e-3b72ee688630","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":83,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Muna Barat Nomor 4 Tahun 2020 tentang Jaminan Kesehatan Daerah","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Muna Barat Nomor 4 Tahun 2020","number","4","year","2020","published_date","2020-05-28","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"10e70ff8-158d-4e9e-849e-554938c706d9","Pelayanan Kesehatan","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Muna Barat","place_of_enactment","Laworo","theme","Jaminan Kesehatan Daerah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

KESEHATAN
2020
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, Lembaran Daerah Kabupaten Muna Barat
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Jaminan Kesehatan Daerah
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan\r\nbatin, mernperoleh pelayanan kesehatan yang\r\nbermutu untuk rneningkatkan kualitas hidupnya;\r\n\r\nb. bahwa Pemerintah Daerah wajib melaksanakan upaya\r\nkesehatan melalui upaya pengelolaan secara\r\nterencana, terpadu agar rnasyarakat mendapatkan\r\npelayanan kesehatan yang bermutu dan\r\nberkelanjutan;\r\n\r\nc. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana\r\ndimaksud pada huruf a dan huruf b, maka dipandang\r\nperlu untuk menetapkan Peraturan Daerah tentang\r\nJaminan Kesehatan Daerah. \n 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 1945;\r\n\r\n2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang\r\nSistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150,\r\nTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nNomor 4456);\r\n\r\n3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang\r\nKesehatan (Lembaran Negara Repu blik Indonesia\r\nTahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Nornor 5063);\r\n\r\n4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang\r\nPenanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 2011 Nornor 83,\r\nTambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia\r\nNomor 5235);\r\n\r\n5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang\r\nSadan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nNomor 5256);\r\n\r\n6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 Tentang\r\nPembentukan Daerah Kabupaten Muna Barat di\r\nProvinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 2014 Nomor 171,\r\nTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nNomor 5561);\r\n\r\n7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang\r\nPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)\r\nsebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir\r\ndengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang\r\nPerubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23\r\nTahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,\r\nTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nNomor 5679);\r\n\r\n8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang\r\nPerubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun\r\n2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nTahun 2019 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Nomor 6389);\r\n\r\n9. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang\r\nPenerima Bantuan Iuran (Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264,\r\nTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nNomor 5372) sebagaimana telah diubah dengan\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015\r\ntentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor\r\n101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan\r\nIuran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun\r\n2015 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Nomor 5746);\r\n\r\n10. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013\r\ntentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29)\r\nsebagaimana telah diubah dengan PeraturanPresiden\r\nNomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan\r\nKedua Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun\r\n2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 2016 Nomor 42);\r\n\r\n11. Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2016\r\ntentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 76\r\nTahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan;\r\n\r\n12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun\r\n2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri\r\nDalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang\r\nPembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); \n Bab I Ketentuan Umum;\r\nBab II Asas, Tujuan dan Prinsip Penyelenggaraan;\r\nBab III Kepesertaan Jaminan Kesehatan Daerah dan Pendanaan Jamkesda;\r\nBab IV Pengelola Jaminan Kesehatan Daerah;\r\nBab V Penyelenggaraan Jamkesda;\r\nBab VI Peran Serta Masyarakat;\r\nBab VII Ketentuan Larangan;\r\nBab VIII Ketentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Mei 2020. \n Jaminan Kesehatan Daerah \n 18 \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Muna Barat Nomor 4 Tahun 2020 tentang Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) dibentuk dengan tujuan untuk menjamin warga miskin, warga rentan miskin, dan peserta dengan kriteria tertentu memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan. Latar belakang pembentukan peraturan ini adalah untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat melalui pemenuhan kebutuhan kesehatan yang bermutu dan berkelanjutan.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

Kriteria dan pendataan calon peserta Jamkesda, yang meliputi fakir miskin dan orang tidak mampu yang terdaftar maupun belum terdaftar dalam Data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan, serta kelompok masyarakat tertentu seperti bayi baru lahir, pekerja yang mengalami PHK, korban bencana, dan PMKS.
Prosedur pembuktian keabsahan calon peserta melalui surat rekomendasi dari OPD terkait dan surat keterangan dari Kepala Desa/Lurah atau lembaga kesejahteraan sosial.
Pendanaan Jamkesda yang bersumber dari APBD, serta penetapan peserta Jamkesda melalui Keputusan Bupati.
Hak dan kewajiban peserta Jamkesda, termasuk hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang komprehensif dan kewajiban untuk mematuhi prosedur yang berlaku.
Pengelolaan Jamkesda yang dilaksanakan oleh OPD yang membidangi urusan kesehatan, dengan kemungkinan dibantu oleh UPT.
Jenis pelayanan kesehatan yang dijamin, meliputi pelayanan kesehatan tingkat pertama dan rujukan tingkat lanjutan, serta pelayanan kesehatan yang tidak dijamin.
Prosedur pelayanan kesehatan, yang mengharuskan peserta memperoleh pelayanan di PPK tingkat pertama tempat terdaftar, kecuali dalam keadaan gawat darurat.
Peran serta masyarakat dalam pendataan kepesertaan dan penyampaian pengaduan.

Peraturan ini juga mengatur tentang larangan penyalahgunaan keanggotaan Jamkesda dan pemberian keterangan palsu dalam persyaratan Jamkesda.

","transitional_provisions","sanctions","1. Pelanggaran terhadap Pasal 21 ayat (1) dan (2) dapat dikenakan sanksi administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Pencegahan Kecurangan (Fraud) Dalam Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Pada Sistem Jaminan Sosial Nasional.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF WEST MUNA
SOUTHEAST SULAWESI PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF WEST MUNA REGENCY
NUMBER 4 OF 2020
CONCERNING
REGIONAL HEALTH GUARANTEE

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF WEST MUNA,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering :

that everyone has the right to live in physical and mental prosperity, to obtain quality health services to improve their quality of life;
that the Regional Government is obliged to carry out health efforts through planned and integrated management efforts so that the community receives quality and sustainable health services;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is deemed necessary to stipulate a Regional Regulation concerning the Regional Health Guarantee;

In Remembrance :

Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia;
Law Number 40 of 2004 concerning

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b14d0fe2-13d3-45f8-8c2e-3b72ee688630","actionData","errors"]