[{"_1":2,"_121":-5,"_122":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b148f635-a6f1-4897-a34c-3532274dfa7a","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_117":118,"_119":120},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":-5,"_115":116},"title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6 Tahun 2018 tentang PENGELOLAAN USAHA BERBASIS LAHAN BERKELANJUTAN","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6 Tahun 2018","number","6","year","2018","published_date","2018-03-02","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"a3c8f203-62f2-47fa-bb81-22685d3d2105","Perizinan & Pelayanan Publik",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"a71c0dae-9206-440e-b83a-f6837e04af6c","Pertanahan & Penataan Ruang","tags",[],"location","Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat","place_of_enactment","Pontianak","theme","PENGELOLAAN USAHA BERBASIS LAHAN BERKELANJUTAN","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PENGELOLAAN USAHA BERBASIS LAHAN BERKELANJUTAN
2018
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD.2018/NO.6, TLD NO.6, LL PROV.KALBAR: 17 HLM
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PENGELOLAAN USAHA BERBASIS LAHAN BERKELANJUTAN
ABSTRAK:	\n \n Bahwa sumber daya alam merupakan karunia dan amanah dari Tuhan Yang Maha Esa yang dianugerahkan kepada bangsa Indonesia sebagai kekayaan yang tidak ternilai harganya, sehingga harus dikelola secara bijaksana agar dapat dimanfaatkan secara berdayaguna, berhasilguna dan berkelanjutan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, baik generasi sekarang maupun generasi yang akan datang; \n -\tDasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6), UU No. 25 Tahun 1956, UU No. 5 Tahun 1960, UU No.5 Tahun 1994, UU No.41 Tahun 1999, UU No.17 Tahun 2004, UU No.26 Tahun 2007, UU No.4 Tahun 2009, UU No.32 Tahun 2009, UU No.41 Tahun 2009, UU No.17 Tahun 2004, UU No.26 Tahun 2007, UU No.4 Tahun 2009, UU No.32 tahun 2009, UU No.41 Tahun 2009, UU No.13 Tahun 2010, UU No.23 Tahun 2014, UU No.37 Tahun 2014, UU No.39 Tahun 2014, PP No.27 Tahun 2012, PP No.71 Tahun 2014, Kepres No.32 tahun 1990, Perda no.3 Tahun 2014. \n Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Asas, Tujuan dan Ruang Lingkup; Prinsip Dalam pemanfaatan Lahan; Penetapan Areap Konservasi; Perlinduangan dan Pengelolaan Areal Konservasi; Hak dan Kewajiban Pelaku usaha; Peran Serta, Larangan; Pengawasan dan Pembinaan; Sanksi Administrasi; Penyidikan; ketentuan Pidana; Ketentuan Peralihan; dan Ketentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Maret 2018. \n 11 halaman dan 6 halaman penjelasan \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk menjaga kelestarian fungsi ekologi, mencegah konflik penggunaan lahan, mencapai perlindungan ekosistem berkelanjutan, mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memelihara keharmonisan sosial, memperbaiki kondisi sosial-ekonomi masyarakat lokal dan adat, mengembangkan instrumen ekonomi lingkungan, mendorong pembangunan kawasan konservasi, serta membangun peran serta dan tanggung jawab sosial masyarakat.

Ketentuan substansial mencakup prinsip pemanfaatan lahan yang optimal sesuai RTRW dan izin yang berlaku, kewajiban memiliki areal konservasi minimal 7% dari luas izin usaha setelah verifikasi oleh tim yang dibentuk Gubernur/Bupati/Walikota, perlindungan dan pengelolaan areal konservasi oleh pelaku usaha, serta hak dan kewajiban pelaku usaha dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup. Pelaku usaha juga wajib memiliki izin lingkungan berdasarkan Amdal atau UKL-UPL.

Peraturan ini mengatur peran serta masyarakat dalam pengelolaan usaha berbasis lahan berkelanjutan, larangan kegiatan yang merusak areal konservasi, serta pengawasan dan pembinaan oleh Gubernur.

","transitional_provisions","1. Pelaku Usaha yang telah memperoleh izin usaha sebelum berlakunya peraturan daerah ini dan lahan yang ditetapkan dalam izin usaha belum dikelola secara keseluruhan, maka wajib memiliki areal konservasi.\n2. Penetapan dan perlindungan areal konservasi mengikuti ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.\n3. Apabila lahan yang belum dikelola di bawah luasan areal konservasi yang diwajibkan, maka luasan lahan yang belum dikelola tersebut keseluruhannya ditetapkan sebagai areal konservasi.","sanctions","Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan Pasal 13 ayat (1), Pasal 14 ayat (2), dan Pasal 17 ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa:\n1. teguran tertulis;\n2. paksaan pemerintah;\n3. pembekuan izin; dan/atau\n4. pencabutan izin.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GOVERNOR OF WEST KALIMANTAN
REGIONAL REGULATION OF WEST KALIMANTAN PROVINCE
NUMBER 6 OF 2018
CONCERNING
MANAGEMENT OF SUSTAINABLE LAND-BASED BUSINESSES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

GOVERNOR OF WEST KALIMANTAN,

\n\n \n \n

Considering:

that natural resources are a gift and mandate from God Almighty bestowed upon the Indonesian nation as invaluable wealth, and therefore must be managed wisely so that they can be utilized efficiently, effectively and sustainably for the greatest possible prosperity of the people, both present and future generations;
that the availability of natural resources in the form of land in West Kalimantan Province is very limited, therefore its utilization must be carried out wisely in accordance with its characteristics;
that in order to maintain the availability of land and the environment in the West Kalimantan Province, the management of businesses

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b148f635-a6f1-4897-a34c-3532274dfa7a","actionData","errors"]