[{"_1":2,"_127":-5,"_128":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b12937b7-6e36-49cd-ad1f-a46e4cdb4d2c","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_123":124,"_125":126},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":-5,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":119,"_120":-5,"_121":122},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2004 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK)\r\nKota Semarang\r\nBagian Wilayah Kota VII\r\n(Kecamatan Banyumanik)\r\nTahun 2000 – 2010","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2004","number","12","year","2004","published_date","2004-06-07","effective_date","2004-06-08","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[69,72],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"79a114cc-f2c6-441c-a212-2c239ffea12f","Perencanaan Pembangunan Nasional",{"_55":73,"_56":74,"_58":-5},"a71c0dae-9206-440e-b83a-f6837e04af6c","Pertanahan & Penataan Ruang","tags",[],"location","Pemerintah Kota Semarang","place_of_enactment","Semarang","theme","Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK)\r\nKota Semarang\r\nBagian Wilayah Kota VII\r\n(Kecamatan Banyumanik)\r\nTahun 2000 – 2010","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

rencana-detail-tata-ruang-kota-rdtrk
2004
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 12, LD.2004/No.12 Seri E
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK)\r\nKota Semarang\r\nBagian Wilayah Kota VII\r\n(Kecamatan Banyumanik)\r\nTahun 2000 – 2010\r\n
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa sebagai tindak lanjut dari Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang,\r\nmaka perlu disusun perencanaan pembangunan yang lebih terinci, terarah,\r\nterkendali dan berkesinambungan yang dituangkan dalam rencana kota yang\r\nlebih bersifat operasional;\r\nb. bahwa Rencana Detail Tata Ruang Kota Semarang Bagian Wilayah Kota VII\r\n(BWK VII) sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah\r\nTingakat II Semarang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Rencana Detail Tata Ruang\r\nKota (RDTRK) Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Bagian Wilayah Kota VII\r\n(Kecamatan Banyumanik) Tahun 1995 – 2005 sudah tidak sesuai lagi dengan\r\nperkembangan keadaan sehingga perlu ditinjau kembali;\r\nc. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut huruf a dan b di atas, maka perlu\r\nditerbitkan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Rencana Detail Tata Ruang\r\nKota (RDTRK) Semarang, Bagian Wilayah Kota VII (Kecamatan Banyumanik)\r\nTahun 2000 – 2010. \n Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960; Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974; Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980; Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984; Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985; Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990; Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990; Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992; Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992; Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992; Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992; Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997; Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999; Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002; Undang – undang Nomor 41 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1982; Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985; Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996; Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000; Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990; Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999; Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2003; Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 22 Tahun 2003; Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 3 Tahun 1988; Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2004. \n Peraturan ini mengatur rencana pemanfaatan ruang kota secara terinci, yang disusun untuk menyiapkan perwujudan ruang kota secara terinci, yang disusun untuk menyiapkan perwujudan ruang dalam rangka pelaksanaan program-program pembangunan kota. Hal Yang Diatur : 1. Ketentuan Umum; 2. Azas, Maksud Dan Tujuan; 3. Ruang Lingkup; 4. Rencana Struktur Dan Pola Pemanfaatan Ruang BWK VII (Kecamatan Banyumanik); 5. Pelaksanaan RDTRK BWK VII (Kecamatan Banyumanik); 6. Pengawasan Dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang; 7. Hak, Kewajiban, Dan Peran Serta Masyarakat; 8. Jangka Waktu; 9. Penyidikan; 10. Ketentuan Pidana; 11. Ketentuan Lain-Lain; 12. Ketentuan Peralihan; 13. Ketentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Juni 2004. \n Mencabut Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II\r\nSemarang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) Kotamadya Daerah\r\nTingkat II Semarang Bagian Wilayah VII (Kecamatan Banyumanik) Tahun 1995 - 2005 \n 36 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan Daerah ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Bagian Wilayah VII (Kecamatan Banyumanik) Tahun 1995 - 2005.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kota Semarang ini menetapkan Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) Semarang Bagian Wilayah Kota VII (Kecamatan Banyumanik) untuk tahun 2000-2010. \n\nMaksud dari peraturan ini adalah sebagai penjabaran kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang yang lebih rinci dan untuk mewujudkan peningkatan kualitas lingkungan kehidupan masyarakat di wilayah perencanaan. Tujuannya adalah meningkatkan peran kota dalam pelayanan, memberikan kejelasan pemanfaatan ruang, mempercepat pembangunan secara tertib, terselenggaranya peraturan pemanfaatan ruang kawasan lindung dan budidaya, serta tercapainya pemanfaatan ruang yang akurat dan berkualitas.\n\nKetentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:\n\n1. **Perwilayahan:** Wilayah perencanaan terdiri dari Kecamatan Banyumanik yang dibagi menjadi blok-blok perencanaan.\n2. **Kepadatan Penduduk:** Proyeksi jumlah penduduk dan kepadatan di masing-masing blok.\n3. **Penentuan Besaran Luas Ruang:** Fungsi dan penentuan ruang untuk berbagai kegiatan seperti permukiman, perdagangan, perkantoran, dan konservasi.\n4. **Sistem Jaringan Transportasi:** Fungsi jaringan jalan dan fasilitas transportasi.\n5. **Jaringan Utilitas:** Penentuan jaringan air bersih, telepon, listrik, drainase, dan persampahan.\n6. **Koefisien Dasar Bangunan (KDB):** Penentuan KDB pada tiap ruas jalan berdasarkan fungsi jaringan jalan dan fungsi lahan.\n7. **Ketinggian Bangunan dan Koefisien Lantai Bangunan (KLB):** Penentuan ketinggian bangunan dan KLB yang disesuaikan dengan fungsi jalan.\n8. **Garis Sempadan Bangunan (GSB):** Penentuan GSB berdasarkan sempadan jalan, sungai, dan ruang bebas saluran udara tegangan tinggi.\n9. **Luas Persil Bangunan:** Penentuan luas persil untuk berbagai jenis bangunan.","transitional_provisions","1. Kegiatan yang telah ditetapkan dan keberadaannya tidak sesuai dengan RDTRK dapat diteruskan sepanjang tidak mengganggu fungsi lingkungan dan peruntukan ruang.\n2. Dalam hal kegiatan yang telah ada dan dinilai menggangu fungsi lingkungan dan atau tidak sesuai peruntukan ruangnya harus segera dicegah dan atau dipindahkan ketempat yang sesuai dengan peruntukan ruangnya selambat-lambatnya 3 (tiga) tahun sejak pengundangan Peraturan Daerah ini.\n3. Untuk pertama kali Peraturan Daerah ini ditinjau kembali pada tahun 2005.","sanctions","1. Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan/atau denda sebesar-besarnya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).\n2. Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.\n3. Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat diancam Pidana lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.","revokes",[97],{"_98":99,"_100":101},"text","Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Bagian Wilayah VII (Kecamatan Banyumanik) Tahun 1995 - 2005","link","","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE
SEMARANG CITY
NUMBER 12 YEAR 2004 SERIES E

REGIONAL REGULATION OF SEMARANG CITY
NUMBER 12 YEAR 2004
CONCERNING
DETAILED SPATIAL PLAN OF THE CITY (RDTRK)
SEMARANG CITY
CITY REGION VII
(BANYUMANIK SUB-DISTRICT)
YEAR 2000-2010

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF SEMARANG

Considering:

that as a follow-up to the Spatial Plan of Semarang City, it is necessary to prepare a more detailed, directed, controlled and sustainable development plan which is outlined in a more operational city plan;
that the Detailed Spatial Plan of Semarang City, City Region VII (BWK VII) as stipulated in the Regional Regulation of Semarang Municipality, Level II Region Number 8 of 1999 concerning the Detailed Spatial Plan of the City (RDTRK) of Semarang Municipality, Level II Region, City Region VII (Banyumanik Sub-district) Years 1995 2005 is no longer in accordance with the development of circumstances so it needs to be reviewed;
that

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b12937b7-6e36-49cd-ad1f-a46e4cdb4d2c","actionData","errors"]