[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b11dcf4b-4fb5-47fb-a56e-cfbee4e54dc4","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":84,"_89":84,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 34 Tahun 2025 tentang Peta Jalan Perlindungan Infrastruktur Informasi Vital Sektor Pertahanan Tahun 2025 - 2029","short_title","Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 34 Tahun 2025","number","34","year","2025","published_date","2025-12-22","effective_date","2025-12-31","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","544e2b02-5678-4629-bdb7-574716f0c1b1","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Menteri Pertahanan","short_name","Permenhan","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"79a114cc-f2c6-441c-a212-2c239ffea12f","Perencanaan Pembangunan Nasional","tags",[],"location","Kementerian Pertahanan","place_of_enactment","Jakarta","theme","Peta Jalan Perlindungan Infrastruktur Informasi Vital Sektor Pertahanan Tahun 2025 - 2029","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PETA JALAN - PELINDUNGAN INFRASTRUKTUR - INFORMASI VITAL - SEKTOR PERTAHANAN - TAHUN 2025 - 2029
2025
Peraturan Menteri Pertahanan NO. 34, BN 2025 (1264) : 31 hlm
Peraturan Menteri Pertahanan TENTANG Peta Jalan Perlindungan Infrastruktur Informasi Vital Sektor Pertahanan Tahun 2025 - 2029
ABSTRAK:	\n \n bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di\r\nmaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu \r\nmenetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang \r\nPeta Jalan Pelindungan lnfrastruktur lnformasi Vital \r\nSektor Pertahanan Tahun 2025 - 2029 \n Dasar hukum peraturan ini adalah Pasal 17 ayat 3 UUD; UU Nomor 39 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 61 Tahun 2024; PP Nomor 82 Tahun 2022; PP Nomor 151 Tahun 2024 sebagaimana diubah dengan PP Nomor 85 Tahun 2025; Peraturan BSSN Nomor 8 Tahun 2023; Permenhan Nomor 1 Tahun 2024 \n Peraturan ini mengatur mengenai Peta Jalan Perlindungan; Penyelenggara; Pembinaan; Pengawasan \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Pertahanan ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2025. \n 31 hlm; 1-5 hlm (batang tubuh); 6-31 hlm (lampiran) \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 34 Tahun 2025 menetapkan Peta Jalan Pelindungan Infrastruktur Informasi Vital (IIV) Sektor Pertahanan untuk periode 2025-2029. Kebijakan ini disusun sebagai respons strategis terhadap meningkatnya ancaman siber yang dapat mengganggu kedaulatan negara, keamanan nasional, dan keberlangsungan operasional sistem pertahanan. Tujuan utamanya adalah memberikan pedoman bagi Kementerian Pertahanan (Kemhan) dalam melakukan pengawasan dan pengaturan, serta bagi Penyelenggara IIV dalam merencanakan dan melaksanakan pelindungan sistem elektronik yang vital.

Secara substansial, peraturan ini mewajibkan Penyelenggara IIV—yang mencakup unit organisasi di lingkungan Kemhan, TNI, dan industri pertahanan—untuk melaksanakan peta jalan yang telah ditetapkan. Kemhan memegang kewenangan untuk melakukan reviu tahunan, pembinaan, dan pengawasan terhadap implementasi peta jalan tersebut. Pembinaan meliputi koordinasi peningkatan kapasitas sumber daya manusia, simulasi tanggap insiden siber, serta forum berbagi informasi keamanan siber. Sementara itu, pengawasan dilakukan melalui verifikasi laporan penerapan dan evaluasi tingkat kematangan keamanan siber. Penyelenggara IIV diwajibkan untuk menyesuaikan pelaksanaan peta jalan dengan kapasitas masing-masing dan kondisi situasional sektor pertahanan, serta berkoordinasi dengan satuan kerja Kemhan yang menangani bidang keamanan siber.

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","

REGULATION OF THE MINISTER OF DEFENSE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 34 OF 2025
ON
ROADMAP FOR THE PROTECTION OF VITAL INFORMATION INFRASTRUCTURE IN THE DEFENSE SECTOR 2025 - 2029

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

THE MINISTER OF DEFENSE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

Considering :

that electronic systems supporting vital information infrastructure in the defense sector have a strategic role in maintaining national security, so that protection must be carried out in a planned and sustainable manner;
that to ensure

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b11dcf4b-4fb5-47fb-a56e-cfbee4e54dc4","actionData","errors"]