Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 74 Tahun 1972

Keputusan Presiden ini bertujuan untuk menetapkan kebijakan dalam penyelesaian piutang pemerintah yang berasal dari bantuan luar negeri yang diterima sebelum 1 Juli 1966. Bantuan tersebut meliputi kredit luar negeri, grant, pampasan perang Jepang, dan kontrak production-sharing. Piutang ini harus dibayar kembali oleh badan yang menerima bantuan tersebut. Badan yang dimaksud meliputi usaha negara, perusahaan daerah, perusahaan swasta, dan badan lainnya seperti yayasan dan koperasi. Keputusan ini juga mengatur tentang status bantuan luar negeri sebagai piutang pemerintah dan kewajiban pembayaran kembali oleh badan terkait. Menteri Keuangan bertanggung jawab untuk menetapkan kewajiban pembayaran kembali, dengan mempertimbangkan arus kas dan kondisi usaha badan tersebut. Suku bunga piutang ditetapkan sebesar 4% per tahun sebelum keputusan ini berlaku dan 12% per tahun setelahnya. Perubahan status piutang menjadi penyertaan negara dilakukan berdasarkan peraturan yang berlaku.