[{"_1":2,"_129":-5,"_130":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b1152111-2645-4d99-ad3c-de990d2c88af","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_125":126,"_127":128},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_114":115,"_116":117,"_118":119,"_120":121,"_122":-5,"_123":124},"title","Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara","short_title","Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2009","number","7","year","2009","published_date","2009-02-16","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","810d3935-acb8-420c-8060-ce12bbb0a808","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara","short_name","Perka BKN","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"11223620-0ed2-4d39-afcc-7656055ef432","Aparatur Sipil Negara","tags",[],"location","Badan Kepegawaian Negara","place_of_enactment","Jakarta","theme","Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2009
Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara NO. 7, jdih.bkn.go.id : 8 hlm.
Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara TENTANG Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini mulai berlaku pada tanggal 16 Februari 2009. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2002 tentang Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan Bagi Pegawai Negeri Sipil yang Berprestasi di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara.\n2. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 04.A/KEP/SESMA/2006 tentang Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan Program Pasca Sarjana (S2) dan Doktor (S3) Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini mengatur tentang pemberian bantuan biaya pendidikan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Badan Kepegawaian Negara (BKN). Latar belakangnya adalah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mendorong semangat kerja PNS di BKN dengan memberikan kesempatan mengikuti pendidikan formal yang lebih tinggi.

Ketentuan substansial meliputi persyaratan penerima bantuan, yaitu PNS yang telah bekerja minimal 4 tahun di BKN, berusia maksimal 35-45 tahun (tergantung jenjang pendidikan), memiliki prestasi kerja baik, loyalitas tinggi, dan tidak sedang menerima bantuan pendidikan lain. PNS harus memperoleh izin belajar dari Kepala Biro Kepegawaian. Sekretaris Utama menetapkan penerima bantuan setelah mendapat pertimbangan dari Tim Seleksi.

Prosedur pengajuan bantuan meliputi pengumuman oleh Kepala Biro Kepegawaian, pengajuan permohonan oleh PNS melalui atasannya, dan pemberian rekomendasi oleh pejabat eselon II. Permohonan dilampiri tanda lulus seleksi, surat pernyataan loyalitas, surat keterangan sehat, dan surat pernyataan tidak sedang dijatuhi hukuman disiplin.

Jenis bantuan yang diberikan meliputi bantuan SPP dan pembelian buku. Jumlah PNS yang menerima bantuan disesuaikan dengan anggaran yang tersedia. PNS penerima bantuan wajib menyerahkan bukti pembayaran SPP, pembelian buku, dan Kartu Hasil Studi setiap semester. Bantuan dapat dihentikan jika indeks prestasi kurang dari yang ditentukan, PNS tidak dapat melanjutkan pendidikan, melewati batas waktu, menyelesaikan pendidikan lebih cepat, atau dijatuhi hukuman disiplin.

","transitional_provisions","1. Bantuan biaya pendidikan tetap diberikan sampai dengan semester yang sedang berjalan bagi Pegawai Negeri Sipil yang pada saat Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini ditetapkan telah menerima bantuan biaya pendidikan.\n2. Pemberian bantuan biaya pendidikan untuk semester berikutnya didasarkan pada kartu hasil studi semester yang sedang berjalan.","sanctions","(-)","revokes",[93,98],{"_94":95,"_96":97},"text","Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2002 tentang Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan bagi PNS yang Berprestasi di Lingkungan BKN","link","",{"_94":99,"_96":97},"Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 04.A/KEP/SESMA/2006 tentang Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan Program Pasca Sarjana (S2) dan Doktor (S3) bagi PNS di Lingkungan BKN","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[110],{"_94":111,"_96":112,"_36":113},"Perka BKN No. 11 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara","https://peraturan.bpk.go.id/Details/142431/perka-bkn-no-11-tahun-2009","deff58da-21f9-4abc-b39b-364e66bbbee4","partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

STATE CIVIL SERVICE AGENCY

REGULATION OF THE HEAD OF STATE CIVIL SERVICE AGENCY

NUMBER : 7 YEAR 2009

DATE: 16 FEBRUARY 2009

STATE CIVIL SERVICE AGENCY

REGULATION OF THE HEAD OF STATE CIVIL SERVICE AGENCY

NUMBER 7 YEAR 2009

CONCERNING

\n","pdf_url","/proxy/pdf?id=b1152111-2645-4d99-ad3c-de990d2c88af","actionData","errors"]