[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b10a5b7a-1f14-4f91-9b56-c6f3f575434a","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":88,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Wajo Nomor 5 Tahun 2021 tentang PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH\r\nTAHUN ANGGARAN 2021","short_title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Wajo Nomor 5 Tahun 2021","number","5","year","2021","published_date","2021-09-30","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"e91cd4ab-5b65-4518-bb06-9f250e3c12b7","Anggaran Belanja Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Wajo","place_of_enactment","Sengkang","theme","PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH\r\nTAHUN ANGGARAN 2021","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PERUBAHAN-ANGGARAN-PENDAPATAN-DAN-BELANJA-DAERAH-TAHUN-ANGGARAN-2021
2021
Peraturan Daerah (Perda) NO. 5, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAJO TAHUN 2021 NOMOR 5
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH\r\nTAHUN ANGGARAN 2021
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 317\r\nayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang\r\nPemerintahan Daerah dan Pasal 177 Peraturan\r\nPemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan\r\nKeuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan\r\nRancangan Peraturan daerah tentang Perubahan\r\nAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)\r\nkepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)\r\nuntuk memperoleh persetujuan bersama;\r\nb. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang\r\nPerubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah\r\n(APBD) yang diajukan merupakan perwujudan dari\r\nperubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah\r\nTahun 2021 yang dijabarkan ke dalam perubahan\r\nkebijakan umum APBD serta perubahan prioritas dan\r\nplafon anggaran sementara yang telah disepakati\r\nantara Pemerintah Daerah dengan DPRD pada tanggal\r\n3 September 2021;\r\nc. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana\r\ndimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu\r\nmenetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan\r\nAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah\r\nTahun Anggaran 2021;\r\n \n 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 1945;\r\n2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang\r\nPembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74,\r\nTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nNomor 1822);\r\n3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang\r\nKeuangan Negara (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Nomor 4286);\r\n4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang\r\nPerimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan\r\nPemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);\r\n5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang\r\nPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)\r\nsebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir\r\ndengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020\r\ntentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);\r\n6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007\r\ntentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan\r\nDaerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja\r\nDaerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah\r\ntentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja\r\nDaerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan\r\nMenteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang\r\nPerubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri\r\nNomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi\r\nRancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran\r\nPendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan\r\nPeraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran\r\nPendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525); \r\n7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020\r\ntentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan\r\nDaerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020\r\nNomor 1781);\r\n8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020\r\ntentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan\r\ndan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita\r\nNegara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);\r\n9. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6\r\nTahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah\r\n(Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2020\r\nNomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten\r\nWajo Nomor 127); \n Pasal 1\r\nPasal 2\r\nPasal 3\r\nPasal 4\r\nPasal 5\r\nPasal 6\r\nPasal 7\r\nPasal 8\r\nPasal 9\r\nPasal 10\r\nPasal 11\r\nPasal 12 \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 30 September 2021. \n 14 \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2021. Latar belakang perubahan ini adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang mengharuskan Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD kepada DPRD untuk mendapatkan persetujuan bersama. Perubahan ini juga merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 yang dijabarkan ke dalam perubahan kebijakan umum APBD serta perubahan Prioritas Dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan DPRD.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup perubahan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2021 semula sebesar Rp. 2.902.637.961.953,- berkurang sebesar Rp. (146.220.712.692),- sehingga menjadi Rp. 2.756.417.249.261,-. Pendapatan daerah setelah perubahan menjadi Rp. 2.368.347.840.769,-, yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Belanja daerah setelah perubahan menjadi Rp. 2.742.159.275.261,-, yang terdiri atas belanja operasional, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer. Pembiayaan daerah setelah perubahan terdiri dari penerimaan pembiayaan sebesar Rp. 388.069.408.492,- dan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp. 14.257.974.000,-.

Peraturan ini juga mengatur bahwa dalam keadaan darurat atau keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya atau melebihi pagu yang ditetapkan, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan APBD. Uraian lebih lanjut mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF BONE
THE PROVINCE OF SOUTH SULAWESI

REGIONAL REGULATION
OF BONE REGENCY
NUMBER 5 OF 2021
ON
THE AMENDMENT OF REGIONAL REVENUE AND EXPENDITURE BUDGET
FISCAL YEAR 2021

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF BONE,

Considering:

that to implement the provisions of Article 317 paragraph (1) of Law Number 23 of 2014 on Regional Government and Article 177 of Government Regulation Number 12 of 2019 on Regional Financial Management, the Regional Head is obligated to submit a Draft Regional Regulation on the Amendment of the Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD) to the THE HOUSE OF REPRESENTATIVES OF THE REPUBLIC OF INDONESIA (DPRD) to obtain Joint Approval;
that the Regional Regulation on the Amendment of the Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD) submitted is the embodiment of the Amendment to the Regional Government Work Plan of 2021 which is elaborated into changes in the general APBD policy and

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b10a5b7a-1f14-4f91-9b56-c6f3f575434a","actionData","errors"]