[{"_1":2,"_120":-5,"_121":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b107194c-bcf7-49f4-bf8d-a676c3ac96a4","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_116":117,"_118":119},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":91,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":-5,"_114":115},"title","Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 83 Tahun 2011 tentang Standar Biaya Kementerian Perhubungan Tahun Anggaran 2012","short_title","Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 83 Tahun 2011","number","83","year","2011","published_date","2011-10-07","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","5e75b48c-9b41-41d0-9e99-54e358ec6d19","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Menteri Perhubungan","short_name","Permenhub","subjects",[68,71],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"52ab02bc-b4c7-47db-becc-c90c58185c43","Standar & Pedoman Teknis",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"79a114cc-f2c6-441c-a212-2c239ffea12f","Perencanaan Pembangunan Nasional","tags",[],"location","Kementerian Perhubungan","place_of_enactment","Jakarta","theme","Standar Biaya Kementerian Perhubungan Tahun Anggaran 2012","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2011
Peraturan Menteri Perhubungan NO. 83, BN Tahun 2011 No 629, jdih.dephub. go.id : 4 hlm.
Peraturan Menteri Perhubungan TENTANG Standar Biaya Kementerian Perhubungan Tahun Anggaran 2012
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Perhubungan ini mulai berlaku pada tanggal 07 Oktober 2011. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 70 Tahun 2010 tentang Standar Biaya Tahun 2011 di Lingkungan Kementerian Perhubungan.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Menteri ini menetapkan Standar Biaya Kementerian Perhubungan Tahun Anggaran 2012 sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian Perhubungan. Standar biaya ini mencakup berbagai komponen kegiatan yang dibelanjakan di dalam negeri dan dibiayai melalui dana Rupiah Murni, dengan nilai kontrak dinyatakan dalam Rupiah.

Latar Belakang dan Tujuan:

Penetapan standar biaya ini didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.02/2011, yang mengamanatkan penggunaan standar biaya dalam penyusunan RKA Kementerian Negara/Lembaga. Tujuannya adalah untuk memberikan acuan yang jelas dan terukur dalam perencanaan anggaran, sehingga anggaran yang disusun lebih efisien dan efektif.

Ketentuan Substansial:

Standar biaya ini menekankan pada analisa biaya dari spesifikasi teknis masing-masing kegiatan. Harga satuan dalam standar biaya merupakan harga tertinggi dan dapat berbeda antar Provinsi/Kabupaten/Kota, dengan penyesuaian melalui faktor pengali koefisien kemahalan yang diolah berdasarkan Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik. Dalam hal lokasi kegiatan jauh dari ibukota dan merupakan daerah terpencil/terisolir, dapat diusulkan tambahan biaya transportasi atau menggunakan standar biaya yang ditetapkan Pemerintah Daerah setempat, disertai Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dari Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Jika terdapat perbedaan besaran standar biaya dengan instansi pemerintah lain, maka yang digunakan adalah sumber data resmi yang menguntungkan negara dan dapat dipertanggungjawabkan.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MINISTER OF TRANSPORTATION
REPUBLIC OF INDONESIA

REGULATION OF THE MINISTER OF TRANSPORTATION
NUMBER PM. 83 OF 2011
ABOUT
COST STANDARDS OF THE MINISTRY OF TRANSPORTATION
FISCAL YEAR 2012

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MINISTER OF TRANSPORTATION,

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b107194c-bcf7-49f4-bf8d-a676c3ac96a4","actionData","errors"]