[{"_1":2,"_128":-5,"_129":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b0f8b242-659d-4595-a9d1-f99107ac12f2","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_124":125,"_126":127},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":118,"_119":120,"_121":-5,"_122":123},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penataan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi dan Fiber Optik","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Yogyakarta No. 7 Tahun 2017","number","7","year","2017","published_date","2017-07-27","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"71ca0285-cb28-441b-a353-905c82a8d497","Telekomunikasi & Dunia Digital",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"a3c8f203-62f2-47fa-bb81-22685d3d2105","Perizinan & Pelayanan Publik","tags",[],"location","Pemerintah Kota Yogyakarta","place_of_enactment","Yogyakarta","theme","Penataan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi dan Fiber Optik","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

TELEKOMUNIKASI - MENARA - PENATAAN
2017
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, LD.2017/NO.7
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penataan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi dan Fiber Optik
ABSTRAK:	\n \n Menara Telekomunikasi dan fiber optik merupakan salah satu infrastruktur dalam penyelenggaraan telekomunikasi yang penting, sehingga memerlukan ketersediaan lahan, bangunan dan ruang udara, agar bisa tertata baik sesuai estetika lingkungan, sehingga untuk terwujudnya efektifitas, efisiensi dan estetika Kota Yogyakarta dalam pemanfaatan ruang, pengendalian pemanfaatan ruang, cakupan pelayanan telekomunikasi dan kebutuhan Menara Telekomunikasi, perlu adanya pengaturan mengenai penataan dan pengendalian menara telekomunikasi dan fiber optik. \n Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 \n Materi Pokok: Penataan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi, Penyelenggara dan Pengelola Menara, Zona bebas Menara, Zona Menara, Menara bersama, dan Sertifikat Laik Fungsi Menara. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Juli 2017. \n Jumlah Halaman: 11 hlm; Penjelasan: 6 hlm \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penataan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi dan Fiber Optik bertujuan untuk menata menara telekomunikasi dan fiber optik di daerah, mewujudkan menara yang memiliki informasi dan identitas yang jelas serta terpantau kelaikan operasionalnya, mewujudkan penataan menara yang fungsional, efektif, efisien, dan selaras dengan lingkungan, mewujudkan tertib penataan menara yang menjamin keandalan teknis dari segi keselamatan, kesehatan, dan kenyamanan, serta mewujudkan kepastian dan ketertiban hukum dalam penataan dan pengendalian menara.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

Penggunaan Menara Macrocell secara bersama oleh penyelenggara menara, dengan pengecualian untuk Menara Backbone dan Menara Kamuflase.
Kewajiban setiap penyelenggara Menara Macrocell untuk memiliki izin, yang terdiri dari Izin Mendirikan Bangunan dan Izin Gangguan (jika menggunakan genset).
Penetapan lokasi pendirian Menara Macrocell berdasarkan zonasi, yang terdiri dari zona bebas Menara (bangunan cagar budaya dan cagar budaya sejarah dan ilmu pengetahuan) dan zona Menara kamuflase.
Perizinan Menara Microcell berupa Izin Mendirikan Bangunan, dengan kewajiban menggunakan jaringan Fiber Optik dan harus berupa Menara Kamuflase.
Kewajiban pembangunan Jaringan Fiber Optik untuk memenuhi perizinan, tata cara pergelaran, dan ketentuan lokasi.
Kewajiban setiap menara untuk memiliki Sertifikat Laik Fungsi (SLF) Menara.
Kewajiban penyelenggara menara untuk melaporkan menara di atas bangunan gedung dan antena yang melekat pada bangunan lainnya kepada Organisasi Perangkat Daerah yang berwenang.
Kewajiban penyelenggara menara dan Jaringan Fiber Optik untuk melaksanakan prinsip keselamatan dan keamanan, bertanggung jawab terhadap kerugian, dan memiliki asuransi.
Pemanfaatan aset Pemerintah Daerah oleh penyelenggara menara dan Jaringan Fiber Optik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Pemerintah Daerah melakukan monitoring, evaluasi, dan pengendalian menara dan Fiber Optik.

","transitional_provisions","1. Menara yang sudah didirikan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini harus memperoleh Rekomendasi paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah diundangkan.\n2. Menara yang sudah didirikan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini dan belum digunakan secara bersama, harus dijadikan Menara Bersama paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.\n3. Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Menara Macrocell dan Microcell yang sudah berdiri yang belum memiliki izin wajib menyesuaikan dengan ketentuan perizinan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.\n4. Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Menara Microcell yang menggunakan microwave sebagai peralatan transmisi harus mengganti peralatan transmisinya menjadi Jaringan Fiber Optik sebagaimana diatur dalam Pasal 13 paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.","sanctions","1. Penyelenggara Menara dan/atau Jaringan Fiber Optik yang tidak memenuhi ketentuan perizinan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00.\n2. Penyelenggara Menara yang tidak memiliki SLF Menara dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00.\n3. Penyelenggara Menara dan/atau Jaringan Fiber Optik yang tidak memiliki asuransi dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00.","revokes",[],"revoked_by",[98,104],{"_99":100,"_101":102,"_36":103},"text","PERDA Kota Yogyakarta No. 9 Tahun 2021 tentang Penataan dan Pengendalian Infrastruktur Pasif Telekomunikasi","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/200257/perda-kota-yogyakarta-no-9-tahun-2021","1b351838-e8ed-4723-b9af-0b3245856b20",{"_99":100,"_101":102,"_36":103},"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MAYOR OF YOGYAKARTA
SPECIAL REGION OF YOGYAKARTA
REGIONAL REGULATION OF YOGYAKARTA CITY
NUMBER 7 OF 2017
CONCERNING
STRUCTURING AND CONTROLLING
TELECOMMUNICATION TOWERS AND FIBER OPTIC

WITH THE GRACE OF GOD ALMIGHTY,

MAYOR OF YOGYAKARTA,

\n\n \n \n

Considering:

that Telecommunication Towers and fiber optics are one of the important infrastructure in the provision of telecommunications, thus requiring the availability of land, buildings and air space, in order to be well organized according to environmental aesthetics;
that in order to realize the effectiveness, efficiency and aesthetics of the City of Yogyakarta in the utilization of space, control of space utilization, telecommunications service coverage and Telecommunication Tower needs, it is necessary to have regulations regarding the structuring and control of telecommunication towers and fiber optics;
that based on the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b0f8b242-659d-4595-a9d1-f99107ac12f2","actionData","errors"]