[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b0f48c21-4489-41a3-8d37-3109a7ec7202","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Boyolali Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Boyolali Nomor 5 Tahun 2012","number","5","year","2012","published_date","2012-01-01","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"a114b473-388e-41c3-a63a-3e9fd9a6a4a3","Ketentuan Perpajakan","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Boyolali","place_of_enactment","Boyolali","theme","Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Pajak Bumi Dan Bangunan
2012
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD.2012/NO.5
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan
ABSTRAK:	\n \n bahwa pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf j Undang• Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, merupakan jenis pajak kabupaten/kota sebagai salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat serta mewujudkan kemandirian daerah; bahwa kebijakan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan perlu dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan keadilan, dan peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;\r\n \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang\tNomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Boyolali Nomor 12 Tahun 1987; Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 4 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 11 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2011; \n Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: \r\nBab I Ketentuan Umum\r\nBab II Nama, Objek, Subjek dan Wajib Pajak\r\nBab III Dasar Pengenaan, Tarif, Cara Penghitungan dan Wilayah Pemungutan Pajak\r\nBab IV Tahun Pajak, dan Saat Terutangnya Pajak\r\nBab V Pendataan dan Penetapan Pajak\r\nBab VI Pemungutan Pajak\r\nBab VII Keberatan dan Banding\r\nBab VIII Pengurangan dan Keringanan Pajak\r\nBab IX Pembetulan, Pembatalan Ketetapan Pajak\r\nBab X Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administrasi\r\nBab XI Pengembalian Kelebihan Pembayaran\r\nBab XII Kedaluwarsa Penagihan Pajak\r\nBab XIII Pemeriksaan\r\nBab XIV Insentif Pemungutan\r\nBab XV Ketentuan Khusus\r\nBab XVI Ketentuan Penyidikan\r\nBab XVII Ketentuan Pidana\r\nBab XVIII Sengketa Pajak\r\nBab XVIII Pelaksanaan, Pemberdayaan, Pengawasan dan Pengendalian\r\nBab XIX Ketentuan Peralihan\r\nBab XX Penutup\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2012. \n 27 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain secara eksplisit.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) bertujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah guna membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah. Kebijakan ini didasarkan pada prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, partisipasi masyarakat, dan akuntabilitas. \n\nKetentuan substansial dalam peraturan ini meliputi:\n\n1. **Objek dan Subjek Pajak**: PBB P2 dikenakan atas kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan bumi dan/atau bangunan di wilayah perdesaan dan perkotaan, kecuali kawasan yang digunakan untuk usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata memiliki hak atas bumi dan/atau bangunan atau memperoleh manfaat daripadanya.\n2. **Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak**: Dasar pengenaan PBB P2 adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang ditetapkan setiap tiga tahun sekali atau setiap tahun untuk objek pajak tertentu sesuai perkembangan wilayah. Tarif pajak ditetapkan berbeda berdasarkan NJOP, yaitu 0,1% untuk NJOP sampai dengan Rp 1.000.000.000,00 dan 0,2% untuk NJOP di atas Rp 1.000.000.000,00. Pengurangan tarif dapat diberikan untuk pemanfaatan bumi dan/atau bangunan untuk perusahaan dengan tenaga kerja lebih dari 1.000 orang atau untuk usaha pertanian tanaman pangan.\n3. **Tata Cara Pemungutan**: Pemungutan PBB P2 tidak boleh diborongkan. Wajib Pajak wajib membayar pajak terutang berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), atau Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD). Pembayaran harus dilakukan paling lambat 6 bulan sejak diterimanya SPPT atau 1 bulan sejak diterimanya SKPD. Bupati dapat memberikan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran dengan dikenakan bunga 2% per bulan.\n4. **Keberatan dan Banding**: Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan jika pajak yang terutang melebihi jumlah yang seharusnya dibayar. Jika keberatan ditolak, Wajib Pajak dapat mengajukan banding ke Pengadilan Pajak.\n5. **Pengurangan dan Keringanan Pajak**: Bupati dapat memberikan pengurangan pajak jika Objek Pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa, serta memberikan keringanan pajak berdasarkan kemampuan membayar Wajib Pajak atau kondisi tertentu Objek Pajak.","transitional_provisions","1. Piutang Pajak Daerah yang timbul sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994, masih tetap diakui menjadi piutang daerah dengan masa kedaluwarsa sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.","sanctions","1. Wajib Pajak yang karena kealpaannya menyampaikan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.\n2. Wajib Pajak yang dengan sengaja menyampaikan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.\n3. Terhadap pejabat pajak yang melakukan pelanggaran sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF BOYOLALI

REGIONAL REGULATION OF BOYOLALI REGENCY
NUMBER 5 OF 2012
ABOUT
LAND AND BUILDING TAX OF RURAL AND URBAN AREAS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF BOYOLALI,

Considering:

that the land and building tax of rural and urban areas based on the provision of Article 2 paragraph (2) letter j of Law Number 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Regional Retribution, is a type of regency/city tax as an important source of regional income to finance the implementation of regional government and regional development in carrying out services to the community and realizing regional independence;
that the land and building tax policy for rural and urban areas needs to be implemented based on the principles of democracy, equality and justice, community participation, and accountability by taking into account regional potential;
that based on the considerations as referred to in letters a, and b above, it is

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b0f48c21-4489-41a3-8d37-3109a7ec7202","actionData","errors"]