[{"_1":2,"_121":-5,"_122":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b0f41990-d5ce-4a2d-93b3-d94b628b73fa","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_117":118,"_119":120},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":-5,"_115":116},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2008","number","5","year","2008","published_date","2008-09-01","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"6880e2e1-3744-4ea6-b867-087dc30a5aa1","Struktur Organisasi Pemerintah",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"83cf7aa3-07dc-4292-9807-b06fe839e651","Pembentukan Lembaga Negara","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan","place_of_enactment","Painan","theme","Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2008
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2008 Nomor 5 Seri D-4
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 01 September 2008. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 06 Tahun 2003 tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini dibentuk dengan tujuan untuk menyesuaikan dan menyempurnakan susunan organisasi dan tata kerja perangkat daerah Kabupaten Pesisir Selatan, khususnya Inspektorat Daerah, sebagai respons terhadap dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

Ketentuan Substansial:

Peraturan ini mengatur pembentukan, kedudukan, tugas pokok, fungsi, dan susunan organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Inspektorat Daerah merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati, serta secara administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah. Tugas pokok Inspektorat adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan nagari, dan pelaksanaan urusan pemerintahan nagari. Fungsi Inspektorat meliputi perencanaan program pengawasan, perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan, serta pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan.

Susunan organisasi Inspektorat terdiri dari Inspektur, Sekretariat (dengan Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan, serta Administrasi dan Umum), Inspektur Pembantu wilayah I-IV (masing-masing membawahi seksi pengawasan pemerintah bidang pembangunan, pemerintahan, dan kemasyarakatan), dan Kelompok Jabatan Fungsional pelaksana pemeriksa. Setiap pimpinan unit organisasi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dalam melaksanakan tugas.

\n","transitional_provisions","1. Kepala Badan, Pejabat Struktural lainnya tetap melaksanakan tugas sebagaimana biasanya sampai ditetapkannya Inspektur, Pejabat Struktural lainnya pada Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan berdasarkan Peraturan Daerah ini.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION NUMBER 5 YEAR 2008

\n\n

CONCERNING

\n\n

FORMATION OF ORGANIZATION AND WORK PROCEDURE
REGIONAL INSPECTORATE OF SOUTH COASTAL REGENCY

\n\n\n

REGIONAL GAZETTE
SOUTH COASTAL REGENCY
SERIAL NUMBER 5 YEAR 2008 SERIES D-4

\n\n

REGIONAL REGULATION OF SOUTH COASTAL REGENCY
NUMBER 5 YEAR 2008

\n\n

CONCERNING

\n\n

FORMATION OF ORGANIZATION AND WORK PROCEDURE
REGIONAL INSPECTORATE OF SOUTH COASTAL REGENCY

\n\n

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

\n\n","pdf_url","/proxy/pdf?id=b0f41990-d5ce-4a2d-93b3-d94b628b73fa","actionData","errors"]