[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b0f33df4-0106-465a-ab17-f69ba5005269","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":88,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2018 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Daerah","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2018","number","12","year","2018","published_date","2018-12-27","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"244f8a4c-c072-42a0-87ea-c867c3ae8945","Ganti Rugi Kerugian Negara","tags",[],"location","Pemerintah Kota Tasikmalaya","place_of_enactment","Tasikmalaya","theme","Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Daerah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

tata - cara - tuntutan - ganti - kerugian - daerah
2018
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 12, LD 2018/12
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
ABSTRAK:	\n \n Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 144 PP No. 58 Tahun 2005 PP No. 38 tahun 2016 maka perlu menetapakan Perda tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Daerah. \n Dasar Hukum Peraturan Daerah Ini Adalah Pasal 18 ayat (6) UU Dasar Negara RI Tahun 1945; UU No. 10 Tahun 2001; UU No. 13 tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 4 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 27 Tahun 2014; PP No. 38 Tahun 2016; Perda Kot. Tasikmalaya No. 13 tahun 2015; Perda Kot. Tasikmalaya No. 1 Tahun 2016. \n Peraturan daerah Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Maksud Dan Tujuan, Ruang Lingkup, Kerugian Daerah , Informasi Dan Pelaporan Kerugian Daerah, Penyelesaian Kerugian Daerah, Penagihan Dan Pelaporan, Penyerahan Upaya Penagihan Kerugian Daerah Kepada Instansi Yang Menangani Pengurusan Piutag Daerah, Kedaluarsa, Pelaporan Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Dan Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan, Keterkaitan Sanksi Tuntutan Ganti Kerugian Dengan Sanksi Lainnya, Ketentuan Lain- Lain, Dan Ketentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2018. \n 27 Hlm. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Kerugian Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2014 Nomor 152)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2018 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Daerah dibentuk dengan maksud memberikan landasan dan kepastian hukum bagi Pemerintah Daerah dalam penyelesaian Kerugian Daerah, serta bertujuan untuk memulihkan kekayaan Daerah yang berkurang, mewujudkan tertib administrasi dalam pengelolaan kekayaan Daerah, dan membangun hubungan yang sinergi antar instansi pemerintah dalam penyelesaian kerugian daerah.\n\nKetentuan substansial dalam peraturan ini mencakup tata cara Tuntutan Ganti Kerugian Daerah atas uang, surat berharga, dan/atau Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain. Setiap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain wajib melakukan tindakan pengamanan terhadap aset yang dikuasainya. Informasi terjadinya Kerugian Daerah dapat bersumber dari hasil pengawasan, Aparat Pengawasan Internal Pemerintah, pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, laporan tertulis, informasi dari masyarakat, perhitungan ex officio, dan/atau pelapor secara tertulis. Kepala Perangkat Daerah wajib melakukan verifikasi terhadap informasi tersebut dan melaporkannya kepada Kepala SKPKD, yang kemudian melaporkan kepada Wali Kota dan memberitahukan kepada BPK.\n\nPeraturan ini juga mengatur penyelesaian Kerugian Daerah melalui penerbitan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) dan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2KS), serta pembentukan Majelis untuk menyelesaikan Kerugian Daerah dalam kondisi tertentu. Penentuan nilai Kerugian Daerah didasarkan pada nilai buku atau nilai wajar atas barang yang sejenis. Penagihan dilakukan atas dasar SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K, dan penyetoran ganti Kerugian Daerah dilakukan ke Kas Daerah. Upaya penagihan Kerugian Daerah dapat diserahkan kepada instansi yang menangani pengurusan piutang daerah. Kewajiban pembayaran ganti rugi dapat menjadi kedaluwarsa jika tidak dilakukan penuntutan dalam jangka waktu tertentu. Pihak Yang Merugikan yang telah ditetapkan untuk mengganti Kerugian Daerah dapat dikenai sanksi administratif dan/atau sanksi pidana.","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

Mayor of Tasikmalaya
West Java Province

REGIONAL REGULATION OF TASIKMALAYA CITY
NUMBER 12 OF 2018
ABOUT
PROCEDURES FOR CLAIMS FOR REGIONAL LOSS COMPENSATION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF TASIKMALAYA,

\n\n \n \n

Considering:

that to implement the provisions of Article 144 of Government Regulation Number 58 of 2005 concerning Regional \n keuangan Finance Management, Article 323 of the Minister of Home Affairs Regulation Number 13 of 2006 concerning Guidelines for Regional \n keuangan Finance Management as amended several times, most recently by the Minister of Home Affairs Regulation Number 21 of 2011 concerning the Second Amendment to the Minister of Home Affairs Regulation Number 13 of 2006 concerning Guidelines for Regional \n keuangan Finance Management and Article 196 of Tasikmalaya City Regional Regulation Number 9 of 2006 concerning Regional \n keuangan Finance

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b0f33df4-0106-465a-ab17-f69ba5005269","actionData","errors"]