[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b0f038e7-30c5-4cde-8e9b-8a8ee7f4066d","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Batanghari Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Puskesmas","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Batang Hari No. 10 Tahun 2012","number","10","year","2012","published_date","2012-07-26","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Batanghari","place_of_enactment","Muara Bulian","theme","Retribusi Pelayanan Kesehatan Puskesmas","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

RETRIBUSI - PELAYANAN KESEHATAN - PUSKESMAS
2012
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 10, LD.2012/NO.10
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Pelayanan Kesehatan Puskesmas
ABSTRAK:	\n \n Bahwa retribusi merupakan salah satu sumber pendapatan daerah guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah; \r\nBahwa dalam rangka memenuhi perkembangan kebijakan nasional dan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan diberlakukannya UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 22 Tahun 2008 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas tidak sesuai lagi sehingga perlu diganti; \r\nBahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 156 ayat (1) UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah \n Dasar Hukum: UUD 1945; UU No. 12 Tahun 1956 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 1965; UU No. 5 Tahun 1962; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; dan UU No. 28 Tahun 2009 \n Perda ini mengatur tentang nama, objek dan subjek retribusi pelayanan kesehatan\r\npuskesmas; golongan retribusi; cara mengukur tingkat penggunaan jasa; prinsip\r\ndan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif; wilayah pemungutan;\r\ntata cara pemungutan; tata cara pembayaran dan penyetoran; keberatan;\r\npengembalian kelebihan pembayaran; pengurangan keringanan retribusi;\r\nkedaluwarsa penagihan; insentif pemungutan; ketentuan penyidikan; dan sanksi\r\npidana \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Juli 2012. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 22 Tahun 2008 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Puskesmas (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2008 Nomor 6).","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengatur tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Kabupaten Batang Hari. Latar belakangnya adalah untuk meningkatkan pendapatan daerah dan menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, menggantikan Peraturan Daerah sebelumnya yang dianggap tidak sesuai lagi. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dan kemandirian daerah.\n\nKetentuan substansial mencakup:\n- Nama, Objek, dan Subjek Retribusi: Retribusi dipungut atas jasa pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya, kecuali pelayanan pendaftaran. Objek retribusi meliputi berbagai pelayanan rawat jalan dan rawat inap, tindakan medis, laboratorium, pelayanan gigi, persalinan, dan pelayanan lainnya seperti ambulance dan pelayanan di luar jam dinas. Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang mendapatkan pelayanan kesehatan tersebut.\n- Golongan Retribusi: Retribusi Pelayanan Kesehatan Puskesmas digolongkan sebagai retribusi Jasa Umum.\n- Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa: Dihitung berdasarkan frekuensi pelayanan kesehatan.\n- Prinsip dan Sasaran Tarif: Memperhatikan biaya penyediaan jasa, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian.\n- Tata Cara Pemungutan: Retribusi dipungut menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, dan dikenakan denda jika tidak dibayar tepat waktu.\n- Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran: Retribusi disetorkan ke Kas Daerah, dengan sebagian dikembalikan untuk jasa pelayanan Puskesmas dan jaringannya.\n- Keberatan: Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan atas SKRD.\n- Pengembalian Kelebihan Pembayaran: Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran.\n- Pengurangan Keringanan Retribusi: Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi.\n- Kadaluarsa Penagihan: Hak penagihan retribusi kadaluarsa setelah 3 tahun.\n- Insentif Pemungutan: Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif.\n- Ketentuan Penyidikan: Pejabat Pegawai Negeri Sipil diberikan wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi.","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GOVERNMENT OF BATANG HARI REGENCY

REGIONAL REGULATION OF BATANG HARI REGENCY
NUMBER 10 OF 2012
CONCERNING
LOCAL FEE FOR HEALTH SERVICE OF COMMUNITY HEALTH CENTER

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF BATANG HARI,

\n\n \n \n

Considering:

that local fee is one source of
regional revenue to finance the implementation of
regional administration in order to improve
services to the community and regional independence;
that in order to fulfill the development of
national policies and the needs of the implementation of
regional administration with the enactment of Law
Number 28 of 2009 concerning Regional Taxes and
Local Fees, the Regional Regulation of Batang Hari
Regency Number 22 of 2008 concerning Local Fee
for Health Service at Community Health Center is no longer
appropriate so it needs to be replaced;
that to implement the provisions of Article 156 paragraph (1)
of Law Number 28 of 2009

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b0f038e7-30c5-4cde-8e9b-8a8ee7f4066d","actionData","errors"]