[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b0e4f031-94bd-4cfb-ae78-c70ea18ded39","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":83,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 17 Tahun 2006 tentang IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 17 Tahun 2006","number","17","year","2006","published_date","2006-10-01","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"a3c8f203-62f2-47fa-bb81-22685d3d2105","Perizinan & Pelayanan Publik","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat","place_of_enactment","Salak","theme","IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2006
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 17, LD.2006/ No. 17
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Oktober 2006. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kabupaten Pakpak Bharat. Latar belakangnya adalah untuk melaksanakan pemerintahan dan pembangunan yang berdaya guna, khususnya di bidang IMB, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom. Tujuannya adalah untuk melakukan pembinaan dan pengaturan IMB di Kabupaten Pakpak Bharat.

\n\n

Ketentuan Substansial:

\n\n

Peraturan ini mengatur persyaratan teknis bangunan gedung, yang meliputi:

\n\n

Kedalaman pondasi
Keandalan struktur bangunan
Sarana jalan masuk dan keluar
Pencahayaan darurat dan sistem peringatan bahaya
Instalasi listrik
Sanitasi
Ventilasi dan pengkondisian udara
Tangga penghubung untuk bangunan bertingkat

\n\n

Setiap orang atau badan usaha yang mendirikan, memperluas, mengubah, atau membongkar bangunan gedung harus memperoleh izin dari Bupati melalui Kepala Dinas PU dan Perhubungan. Persyaratan untuk memperoleh IMB meliputi fotokopi sertifikat tanah, KTP pemohon, dan gambar rencana pembangunan. Tata cara memperoleh IMB meliputi pengajuan permohonan tertulis kepada Kepala Dinas PU dan Perhubungan melalui Camat.

\n\n

Peraturan ini juga mengatur tentang retribusi IMB, yang dihitung berdasarkan perkalian indeks retribusi, luas bangunan, dan harga dasar bangunan. Tata cara pemungutan retribusi meliputi pembayaran lunas oleh pemohon kepada Bendahara Khusus Penerima pada Dinas PU dan Perhubungan.

\n\n

Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pemberian IMB dilakukan oleh Inspektorat dan Kepala Dinas PU dan Perhubungan. Jika diperlukan, dapat dibentuk tim pengawas dan pengendali.

","transitional_provisions","sanctions","1. Sanksi bagi masyarakat dan badan usaha yang tidak memiliki Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) meliputi:\n 2. Pembongkaran bangunan setelah diberikan tiga kali surat peringatan oleh Dinas PU dan Perhubungan beserta Satpol PP.\n 3. Sanksi administrasi sebesar 2% dari harga bangunan.\n 4. Sanksi pidana berupa ancaman kurungan 3 bulan penjara melalui proses hukum yang berlaku.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF PAKPAK BHARAT REGENCY
NUMBER 17 YEAR 2006
CONCERNING
BUILDING PERMIT

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF PAKPAK BHARAT,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that in order to implement the government and carry out development in a efficient and effective manner in Pakpak Bharat Regency, especially in the field of Building Permit in accordance with Law Number 32 of 2004 concerning Regional Government and Government Regulation Number 25 of 2000 concerning the Authority of the Central Government and the Authority of the Province as an Autonomous Region, it is necessary to carry out guidance and regulation of Building Permit in Pakpak Bharat Regency;
that to fulfill the intent of letter \"a\" above, it is deemed necessary to regulate Building Permit with a Regional Regulation.

In view of:

Law Number 5 of 1960 concerning Basic Regulations

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b0e4f031-94bd-4cfb-ae78-c70ea18ded39","actionData","errors"]