[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b0cf96ae-dce6-400f-9347-8370b0db46aa","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Tual Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah","short_title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Tual Nomor 5 Tahun 2024","number","5","year","2024","published_date","2024-05-15","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"cda6b51b-2f73-4d5b-a387-4116c7c7bd3e","Keuangan Negara & Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kota Tual","place_of_enactment","Tual","theme","Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
2024
Peraturan Daerah (Perda) NO. 5, LD. NO. 2024/, LL KOTA TUAL : 86 HLM.
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
ABSTRAK:	\n \n Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 100 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 sebagaimana telah\r\ndiubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002\r\nUndang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan\r\nUndang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 ;\r\nUndang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 sebagaimana telah\r\ndiubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 ;\r\nUndang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2007;\r\nUndang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali\r\nterakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014;\r\nUndang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah\r\ndiubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang\r\nNomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000;\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan\r\nPemerintah Nomor 74 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 \r\nsebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah\r\nNomor 65 Tahun 2010;\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006;\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007;\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2009 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010;\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012;\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 \r\nsebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah\r\nNomor 28 Tahun 2020;\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014;\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015;\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018;\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah\r\ndengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017;\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017;\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018;\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018;\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018;\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019;\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023;\r\nPeraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018;\r\nPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 07 Tahun 2006\r\nsebagaimana telah diubah dalam\r\nPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana\r\ntelah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri\r\nNomor 120 Tahun 2018;\r\nPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017;\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018;\r\nPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018;\r\nPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019;\r\nPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 \n Peraturan ini mengatur tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Mei 2024. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kota Tual Nomor 03 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.\n2. Peraturan Daerah Kota Tual Nomor 06 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tual Nomor 03 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kota Tual Nomor 05 Tahun 2024 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ini bertujuan untuk memberikan pedoman bagi aparatur pemerintahan daerah dalam mengelola keuangan daerah. Latar belakangnya adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 100 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.\n\nKetentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:\n\n1. **Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah:** Wali Kota adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan dapat melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya kepada pejabat perangkat daerah seperti sekretaris daerah, kepala SKPKD, dan kepala SKPD.\n2. **Pengelola Keuangan Daerah:** Sekretaris daerah bertugas mengoordinasikan pengelolaan keuangan daerah. Kepala SKPKD bertugas menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah serta melaksanakan fungsi BUD. Kepala SKPD bertugas menyusun RKA SKPD dan DPA SKPD, melaksanakan anggaran, dan melakukan pengujian atas tagihan.\n3. **Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD):** APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan kemampuan pendapatan daerah. APBD memiliki fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Struktur APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.\n4. **Pendapatan Daerah:** Terdiri atas pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.\n5. **Belanja Daerah:** Digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, dengan prioritas pada urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar.\n6. **Pembiayaan Daerah:** Terdiri atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan bersumber dari SiLPA, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, dan lainnya. Pengeluaran pembiayaan digunakan untuk pembayaran cicilan pokok utang, penyertaan modal daerah, pembentukan dana cadangan, dan lainnya.\n7. **Penyusunan dan Penetapan APBD:** Proses penyusunan APBD melibatkan penyusunan KUA dan PPAS, RKA SKPD, dan verifikasi oleh TAPD. Penetapan APBD dilakukan melalui persetujuan bersama antara Wali Kota dan DPRD.\n8. **Pelaksanaan dan Penatausahaan APBD:** Semua penerimaan dan pengeluaran daerah dilakukan melalui rekening kas umum daerah. PA/KPA, bendahara penerimaan/pengeluaran, dan pihak yang menerima/menguasai uang/kekayaan daerah wajib menyelenggarakan penatausahaan.\n9. **Akuntansi dan Pelaporan Keuangan:** Akuntansi pemerintah daerah dilaksanakan berdasarkan kebijakan akuntansi pemerintah daerah, SAPD, dan BAS. Pelaporan keuangan meliputi laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan.\n10. **Kekayaan Daerah dan Utang Daerah:** Pengelolaan piutang daerah, investasi daerah, BMD, serta utang daerah dan pinjaman daerah diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.\n11. **Badan Layanan Umum Daerah (BLUD):** Pemerintah daerah dapat membentuk BLUD untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.\n12. **Penyelesaian Kerugian Keuangan Daerah:** Setiap kerugian keuangan daerah wajib segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.\n13. **Informasi Keuangan Daerah:** Pemerintah daerah wajib menyediakan informasi keuangan daerah dan mengumumkannya kepada masyarakat.\n14. **Pembinaan dan Pengawasan:** Pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah dilakukan oleh menteri dan Wali Kota.","transitional_provisions","(-)","sanctions","Wali Kota yang melakukan pungutan di luar yang diatur dalam undang-undang dikenai sanksi administratif tidak dibayarkan hak-hak keuangannya selama 6 bulan. Wali Kota yang melakukan pungutan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi dikenai sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MAYOR OF TUAL
THE PROVINCE OF MALUKU

REGIONAL REGULATION OF TUAL CITY
NUMBER 05 OF 2024
ON
MAIN PRINCIPLES OF REGIONAL FINANCIAL MANAGEMENT

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF TUAL,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Menimbang :

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 100 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

Mengingat :

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b0cf96ae-dce6-400f-9347-8370b0db46aa","actionData","errors"]